Dikabarkan Semua Kepala OPD Pemkab Banyuasin, Diperiksa Ditreskrimsus Polda Sumsel

PALEMBANG,TRIBUNUSBANYUASIN.COM - Dikabarkan pada hari Selasa 22 September 2020 kemarin, semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel, untuk dugaan sementara ini masalah (Gratifikasi) KUHP (Pasal 12 B jo 12 C) yang diduga banyak dilakukan setiap OPD oleh oknum pejabat Pemkab Banyuasin dalam kegiatan yang menggunakan anggaran Pemerintah anggaran APBD/APBN Tahun 2019, 2020.

Diduga perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi yang diatur oleh UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana direvisi UU. RI. No. 20 Tahun 2001 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C), Kerugian Negara (Pasal 12 dan 3), Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan h, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 16 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13), Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 18, 9, 10 huruf a, b, c), dan Pasal 55 KUHP.

Ketika awak media menanyakan kabar tersebut pada Kabid Humas Polda Sumsel, Izin Pak mohon informasi dan penjelasannya dikabarkan hari ini Selasa 22 September 2020 semua SKPD Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan dipanggil ke Polda Sumsel terkait masalah apa ya Pak mohon kerjasama dan bantuannya Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi mengatakan saya belum mendapat informasi jelasnya.

Sama hal ketika meminta konfirmasi dari pihak Pemkab Banyuasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin Dr. H. Senen Har juga saat ditanya terkait pertemuan itu mengatakan ia belum mendapat informasi terkait pertemuan itu ungkapnya.

Sehubungan dengan ini terkait Integritas APH Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Banyuasin, Kepolisian dan Kejaksaan belum lama ini Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan insan Adhyaksa di seluruh Indonesia dilarang keras melakukan tindakan menyimpang untuk meraup keuntungan pribadi, sehingga menurunkan serta merusak citra, marwah, harkat dan martabat Kejaksaan RI.⁣

⁣

Ia meng instruksikan anggotanya untuk: ⁣

⁣

1. Menunaikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara selektif, profesional, proporsional, bertanggung jawab serta berlandaskan pada hati nurani.⁣

⁣

2. Mengoptimalkan peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak Desember 2020.⁣

⁣

3. Tingkatkan dan perkuat pengawasan melekat (waskat) yang efektif guna meminimalisir adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk perbuatan tercela lainnya.⁣

⁣

4. Jaksa Agung menegaskan bahwa kinerja para pimpinan satuan kerja seyogyanya akan senantiasa dievaluasi. Untuk itu, kontrol dan pengendalian pimpinan di daerah akan senantiasa terus dilakukan,⁣ ⁣Senin, 21 September 2020.

Nazaruddin Hasan, SH Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Sumsel yang berdinas di Kejaksaan Tinggi Sumsel, ketika awak media konfirmasi lewat via pesan WhatsApp pribadinya terkait pemeriksaan tersebut ia hanya berharap dari pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumsel pada tanggal 22 sampai 23 September 2020 kemarin. muda-mudahan saja berkasnya sampai P21 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Ini suatu kerangka kejahatan kera putih sangat terorganisir dan masif lalu dengan kondisi yang demikian apa arti semua itu benarkah semua ini…!!!! lihatlah teriakan rakyat yang kemiskinan, anak-anak kurang asupan gizi yang cukup, pemuda yang putus sekolah, dan pengangguran, nasib pekerja hanya diupah cukup buat makan saja.

Bukankah rakyat merupakan bagian penanaman modal dalam pemerintahan maupun swasta. Hasil alam dikeruk habis, lahan tempat berusaha mengais rezeki, bahkan untuk mereka bernaung pun dilibas, dengan alasan kepentingan negara padahal untuk kepentingan pribadi.

Mampukah kondisi ini berlangsung lama..?? Sementara mereka-mereka yang berkapasitas untuk perbaiki semua ini, malah pangkutangan enggan berspekulasi karna mereka2 itu mempertahankan legalitas seseorang yang baik, padahal di sisi kemanusiaannya orang tersebutlah biang kejahatan tersebut.

Mungkin dapat di bilang pertemuan, dalam konteks pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumsel sudah bocor untuk informasi terbaru mereka (Kepala SKPD) dikumpulkan tidak jadi di Polda namun di Polres Banyuasin masing-masing wajib membawa RKA semua kegiatan dinas masing-masing SKPD di tempat yang berbeda menjelaskan bahwa dokumen sudah diamankan Polda sumsel terkait pembangunan yang dari sumber dananya dana pinjaman di Bank Sumsel babel Rp.288 M. sudah palit tinggal menunggu masa nya tiba. (Rn).

SURAT PENGADUAN TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

 

SURAT PENGADUAN TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

BANYUASIN 15 SEPTEMBER 2020

Nomor     : 0012/KN/PMG/llX/2020

Lampiran : Terlampir

Perihal : Surat Tertanggal 15 Agustus 2020 Bernomor 0011/KN/PMG/llX/2020 di POLDA SUMSEL  Dugaan

• Ujaran Kebencian Menggunakan Medsos, dan 

• Mengkriminalisasi, Diskriminasi, Sabotase dan Tanpa Hak Menghalang Halangi Kerja Wartawan.

Kepada Yth : Kepala Kompolnas RI

Di Tempat

Dengan Hormat,
Sebelum kami menyampai kan perihal surat di atas. perkenankan lah kami menyampai kan ucapan selamat menjalankan aktifitas, semoga tuhan yang maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak/Ibu aparat penegak hukum di bangsa Indonesia ini dimana pun berada beserta seluruh keluarga terciptanya, Amin.

Dengan menaati aturan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 dan memberi penghormatan setinggi-tingginya terhadap penegakkan hukum HAM yang resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Pribumi. Serta atas dasar Pancasila dan UUD,45, UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disebut Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. ... (2) Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional;

Mengingat:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 [±34.28 kb] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

*Sepertinya Polda Sumatera Selatan*_ tidak meresponsif setiap berita maupun laporan secara resmi terkait Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan Saya sudah sampaikan lewat berita maupun dokumen laporan secara online kirim via WhatsApp namun sampai sekarang Polda Sumsel tidak ada tanggapan terkesan diabaikan begitu saja denger2 H. Askolani Jasi Sebagai Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dari keterangan beberapa narasumber H. Askolani dibekingi oleh KABID PROPAM POLDA SUMSEL, AKBP. J. DIDIEK DWI PRIANTONO, mempunyai hubungan tali keluarga itu karena setiap laporan tidak ditanggapi malah pihak kepolisian mengincar si pelapor dengan ini kami salah satu bagian masyarakat Banyuasin meminta.

 *Kepada Yth :*_ 

Kompolnas RI untuk turun langsung kelapangan mengecek dengan begitu rinci dan independen terhadap Pihak kepolisian yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai *Aparat Penegak Hukum (APH).* 

Pada Tanggal 15 Agustus 2020 Saya PELAPOR : Melaporkan Dengan bernomor : 0011/KN/PMG/llX/2020 di POLDA SUMSEL Dengan Dugaan :

• Ujaran Kebencian Menggunakan Medsos, dan 

• Mengkriminalisasi, Diskriminasi, Sabotase dan Tanpa Hak Menghalang Halangi Kerja Wartawan.

Pemilik Resmi Akun Medsos Facebook Keizalinnews Banyuasin dan juga Wartawan media massa online KeizalinNews.com Biro Banyuasin Sumatera Selatan Sesuai dengan Surat Tugas Bernomor : 384/KN/PMG/V/2020.

Nama : Roni Paslah Nik : 384/KN/20

Alamat : Dusun 1 RT/RW : 04/01 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

No.identitas,(KTP) : 1607111203820002 

Phone : +6282280023160

Email  : kaizalinnewsbanyuasin@gmail.com

TERLAPOR :

1. Akun Facebook Cintasejati

2. H. Askolani (Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

1. Pasal 1 ayat 5 Pasal 5 (1)huruf a angka 2 dan 4 Pasal 5 (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE). 

2. Laporan polisi nomor : 0011/KN/PMG/llX/2020 Terkait akun medsos facebook Cinta Sejati diduga akun palsu dan akun tersebut sudah meng intimidasi di medsos sesuai dengan UU ITE Karna di akun medsos saya KeizalinNews Banyuasin, Ini suatu preseden buruk untuk dunia pers nasional pada pemerintah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan masa Bupati H. Askolani Jasi terkait kemerdekaan Pers dan keterbukaan publik yang sudah terjadi.

3. Suatu bentuk kriminalisasi, kebiri, pembredelan pada karya tulis wartawan yang melaksanakan kerja kejurnalisannya sesuai dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan

4. Berbohong dalam memberi keterangan pada wartawan dengan niat dan tujuan yang tidak baik Pasal 242 KUHP mengatur mengenai pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu.

1. “Kami sudah ada itikad baik kepada penulis berita yakni RP. Tapi disayangkan, tidak mau mendengar dan merasa paling benar,” ungkapnya. (tidak benar sampai sekarang ini belum ada itikad baik setidaknya memberikan penjelasan atas tiap-tiap berita kasus KKN Kab, Banyuasin Sumsel tersebut).

2. Di tempat lain RP saat dihubungi melalui telepon, belum bisa memberikan keterangan karena masih tugas di luar. (tidak benar).

3. Setiap berita yang di permasalahkan tersebut semuanya berita tentang KKN Kabupaten Banyuasin Sumsel melayani hak jawab dan hak jawab itu sudah terpenuhi atau sudah dijawab oleh objek pemberitaan di dalam hal ini :

1. H. Askolani (Bupati Banyuasin),

2. Subahan Inspektur Inspektorat Banyuasin,

3. Roni Utama Kepala Dinas PMD Kab, Banyuasin,

4. Subagyo Kepala Dinas DPPKAD Kab, Banyuasin, 

5. Amiludin Kepala Dinas Kominfo Kab, Banyuasin.

Bupati Banyuasin Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers : https://sumeks.co/bupati-banyuasin-laporkan-2-media-online-ke-dewan-pers/

https://palpres.com/2020/08/laporkan-media-cyber-ke-dewan-pers-ini-penjelasan-pemkab-banyuasin/

https://www.google.nl/amp/mattanews.co/pemkab-banyuasin-laporkan-oknum-wartawan-ke-dewan-pers/amp/

UU No 40 tahun 1999 tentang pers melalui hak jawab Pasal 5 ayat 2, 3 UU Pers asalkan dapat membuktikan fakta fakta kebenaran terhadap pemberitaan tersebut.

Dari permasalahan ini terlihat jelas hukum beserta Aparat Penegak Hukumnya (APH) bukanya memberikan keadilan hukum yang kita harapkan dapat menjadi penyelamat, malah menjadi senjata penindasan APH untuk yang lemah seharusnya ketika berita kasus Korupsi yang berdampak cepat dan besar kerusakannya kewajiban bagi merek (tipikor Polres, pidsus kejari) untuk menindak lanjutinya.

H. Askolani sebagai Bupati Banyuasin melalui Kuasa Hukumnya Sdr, Dodi IK mengatakan, Ia telah dua kali mengadukan jurnalis inisial Roni Paslah ke dewan pers.

Pernyataan itu tidak benar karena ada lima pemberitaan yang bersumber dari Media Tribunus.co.id, pada 21 November 2019 lalu dan KeizalinNews.com pada 24 Juni 2020. Berita yang dimuat Tribunus.co.id dianggap tidak sesuai fakta, sepihak, tidak berimbang, tidak ada klarifikasi, fitnah dan bohong.

“Beritanya tidak akurat, narasumber tidak kredibel, melanggar asas praduga tak bersalah dan merendahkan martabat orang lain,” ucapnya, Selasa (11/8/2020) Kemarin.

Padahal kelima berita tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan dinyatakan layak untuk diterbitkan di publik. Apabila yang sudah diberitakan tersebut mempunyai kebenaran yang kuat dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/lll/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam Undang-Undang Pers. Di Dalam UU Pers merupakan tindak pidana. Pasal 4 Ayat (2) UU Pers menyebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Pers dan merupakan tindak pidana. sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU Pers. (penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran apalagi sampai penghapusan).

Dan menindak dengan tegasnya Anggota Kepolisian tsb karena akibat perbuatannya pelapor atau masyarakat menjadi korban baik secara moril, maupun material imbas dari hal tersebut bukan hanya itu saja yang paling berbahaya lagi atas perbuatan oknum polisi tsb dapat memecah belah antar umat,.

Sesama suku, etnis kelompok dan golongan menimbulkan gejolak terorisme' karena pemerintah sudah tidak dapat menjamin keadilan tiap-tiap warga negaranya.

Demikian Surat pengaduan ini saya buat atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

                    Banyuasin 15 September 2020

                   Hormat Kami Media KeizalinNews.com

          

                Roni Paslah

                    Biro Kab, Banyuasin Sumsel

Tembusan :

1. Presiden RI

2. Dewan Pers

3. Menteri Kemenpan RB

4. Komnasham

5. Arsip Pimpinan Redaksi KeizalinNews

Kiai Marogan Ulam Besar Palembang

TRIBUNUSBANYUASIN.COM  PALEMBANG - Bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang. Siapa yang tak kenal dengan Kiai Merogan, ulama penuh kharismatik dan punya karomah. Siapa sebenarnya Kiai Merogan tersebut?. Berikut silsilah sejarah dan riwayat Kiai Merogan.

Kiai Marogan terlahir dengan nama Masagus H. Abdul Hamid bin Masagus H. Mahmud. Namun bagi masyarakat Palembang, julukan “Kiai Marogan” lebih terkenal dibanding nama lengkapnya. Julukan Kiai Marogan dikarenakan lokasi masjid dan makamnya terletak di Muara sungai Ogan, anak sungai Musi, Kertapati Palembang. Mengenai waktu kelahirannya, tidak ditemukan catatan yang pasti. Ada yang mengatakan, ia lahir sekitar tahun 1811, dan ada pula tahun 1802.

Namun menurut sumber lisan dari zuriatnya, dan dihitung dari tahun wafatnya dalam usia 89 tahun, maka yang tepat adalah ia lahir tahun 1802, dan meninggal dunia pada 17 Rajab 1319 H yang bertepatan dengan 31 Oktober 1901.

Pada waktu Kiai Marogan lahir, kesultanan Palembang sedang dalam peperangan yang sengit dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.  Kiai Marogan dilahirkan oleh seorang ibu bernama Perawati yang keturunan Cina dan Ayah yang bernama Masagus H. Mahmud alias Kanang, keturunan ningrat. Dari surat panjang hasil keputusan Mahkamah Agama Saudi Arabia, diketahui silsilah keturunan Masagus H. Mahmud berasal dari sultan-sultan Palembang yang bernama susuhunan Abdurrahman Candi Walang.

Berikut ini adalah silsilah beliau sampai ke Rasulullah:

Masagus Haji Abdul Hamid (Kiai Marogan) bin

Mgs. H. Mahmud Kanang bin

Mgs. Taruddin bin

Mgs. Komaruddin bin

Pangeran Wiro Kesumo Sukarjo bin

Pangeran Suryo Wikramo Kerik bin

Pangeran Suryo Wikramo Subakti bin

Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam bin

Pangeran Sedo Ing Pasarean (Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat VI ) bin

Tumenggung Manco Negaro bin

Pangeran Adipati Sumedang bin

Pangeran Wiro Kesumo Cirebon (Tumenggung Mintik) bin

Sayyid Muhammad ‘Ainul Yaqin (Sunan Giri) bin

Sayyid Maulana Ishaq (Syeikh Al Umul Islam) bin

Sayyid Ibrahim Akbar bin

Sayyid Husain Jamaluddin Al Akbar bin

Sayyid Achmad Syah Jalal Umri bin

Sayyid Abdullah Azmatkhan bin

Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin

Sayyid Alwi bin

Sayyid Muhammad Shohib Mirbat bin

Sayyid Ali Khaliq Qosam bin

Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin

Sayyid Alwi bin Sayyid Abdullah bin

Sayyid Ahmad Al Muhajir bin

Sayyid Isa Arrumi bin

Sayyid Muhammad An Naqib bin

Sayyid Ali Al Ridho bin Sayyid Ja’far Shidiq bin

Sayyid Muhammad Al Baqir bin

Sayyid Ali Zainal Abidin bin

Sayyidina Husain bin (Ali bin Abi Tholib dan Fatimah Az Zahro binti “Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam

Kiai Marogan (Mgs.H. Abdul Hamid) dan saudaranya Mgs.H Abdul Aziz. terlahir dari perkawinan orangtuanya (Ayah) yang bernama Mgs. H. Mahmud dan (ibu) Perawati (keturunan Cina) adapun saudaranya yang lain (Lain Ibu) bernama Msy.Khadijah dan Msy. Hamidah.

Kiai Marogan hanya memiliki seorang adik yang bernama Masagus KH. Abdul Aziz, yang juga menjadi seorang ulama dengan sebutan Kiai Mudo. Sebutan ini dikarenakan ia lebih muda dari Kiai Marogan. Kiai Mudo lebih dikenal di daerah Muara Enim seperti Gumay, Kertomulyo, Betung, Sukarame, Gelumbang, Lembak dan sekitarnya.

Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga bangsawan, Kiai Marogan memperoleh pendidikan agama dengan istimewa. Hal ini dikarenakan di dalam lingkungan kesultanan Palembang, agama Islam mempunyai tempat yang terhormat, di mana hubungan antara negara dan agama sangat erat, sebagaimana dibuktikan oleh birokrasi agama di istana Palembang.

Birokrasi ini dipimpin oleh seorang pegawai dengan gelar Pangeran Penghulu Naga Agama. Di samping itu, Kiai Marogan memperoleh pendidikan langsung dari orang tuanya yang ternyata merupakan seorang ulama besar yang lama belajar di Mekah dibawah bimbingan ulama besar seperti Syekh Abdush Shomad al-Falimbani. Setelah wafat, ayah Kiai Marogan dimakamkan di negeri Aden, Yaman Selatan. Melihat kecerdasan Kiai Marogan dalam menyerap ilmu agama kemudian orang tuanya mengirimkannya ke Mekah untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama.

Kiai Marogan tercatat pernah belajar ilmu-ilmu agama seperti ilmu fiqih, hadits dan tasawuf. Hal ini dapat diperoleh dari isnad-isnad yang ditulis oleh Syekh Yasin al-Fadani, mudir (pimpinan) Madrasah Darul Ulum Mekah.

Dasar-dasar pendidikan agamanya diberikan oleh ayahnya sendiri, Ki. Mgs. H. Mahmud Kanang yang juga sebagai sufi kelana dan wafat di Kota Aden –Yaman, yang makamnya terkenal dengan nama “Kubah al-Jawi”.

Ketika remaja Abdul Hamid belajar berbagai disiplin ilmu agama Islam kepada ulama-ulama besar Palembang waktu itu seperti: Syekh Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad (w.1884), Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad (w.1837), Syekh Datuk Muhammad Akib (w.1849), dll. Ia berpegang kepada akidah ahlussunnah wal jamaah, bermazhabkan Imam Syafei.

Sedang dibidang tasawwuf, ia mengamalkan dan mendapat ijazah Tarekat Sammaniyah dari ayahnya sendiri dan Tarekat Naqsyabandiyah dari para gurunya. Selanjutnya ia meneruskan studinya ke tanah suci, terutama Makkah dan Madinah kepada gurunya Sayid Ahmad Zaini Dahlan, Sayid Ahmad Dimyati dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sedangkan kawan seperguruannya saat itu antara lain Imam Nawawi Banten (1813-1897), KH. Kholil Bangkalan (1820-1925), KH. Mahfuz Termas (1824-1920), Kgs. Abdullah bin Ma’ruf, dan lain-lain.

Setelah merampungkan studinya di tanah suci, ia berkeinginan untuk hijrah ke Masjidil Aqsa, namun niat tersebut diurungkannya. Karena ia memperoleh petunjuk bahwa negerinya masih sangat memerlukannya, dimana beliau meninggalkan dua anak yatim yang tak lain Masjid Kiai Merogan dan Masjid Lawang Kidul.

Kiai Marogan memiliki dua orang isteri yang bernama Masayu Maznah dan Raden Ayu salmah. Dari pernikahannya ia dikarunia tiga putra putri yaitu Masagus H. Abu Mansyur, Masagus H. Usman, dan Masayu Zuhro. Pada masa mudanya Kiai Marogan dikenal giat berbisnis di bidang saw-mill atau perkayuan. Ia memiliki dua buah pabrik penggergajian kayu.

Bakat bisnis mungkin diperoleh dari ibunya yang merupakan keturunan Cina. Berkat sukses dalam bisnis kayu ini memungkinkan Kiai Marogan untuk pulang pergi ke tanah suci dan menjalankan kegiatan penyebaran dakwah di pedalaman Sumatra Selatan. Dari hasil usaha kayu ini juga Kiai Marogan mampu mendirikan sejumlah masjid yang diperuntukkan sebagai pusat pengajian dan dakwah.

Banyak ajaran Kiai Marogan yang masih melekat di sebagian penduduk Palembang, di antaranya adalah sebuah dzikir:

“La ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa’dul Amin”,

yang artinya “Tiada Tuhan Selain Allah, Raja Yang Benar dan Nyata, Muhammad adalah Rasulullah Yang Jujur dan Amanah.”

Dzikir yang diamalkan oleh Kiai Marogan di atas, ternyata sumbernya di dalam hadits. Dari Sayyidina Ali Ra Karramallahu wajhahu berkata, Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa setiap hari membaca 100 x Lailahaillah al-Maliku al-Haqqu al-Mubin, maka ia akan aman dari kefakiran, jadi kaya, tenang di alam kubur, dan mengetuk pintu surga.”

Konon, amalan zikir ini dibaca oleh Kiai Marogan dan murid-muridnya dalam perjalanan di atas perahu. Sambil mengayuh perahu, beliau menyuruh murid-muridnya mengucapkan zikir tersebut berulang-ulang sepanjang perjalanan dengan suara lantang. Zikir ini dapat menjadi tanda dan ciri khas penduduk apabila ingin mengetahui Kiai Marogan melewati daerahnya.

Amalan zikir ini ternyata sampai sekarang masih dibaca oleh Wong Palembang, khususnya kaum Ibu-ibu ketika menggendong anak bayi untuk menimang atau menidurkan anaknya dengan irama yang khas dan berulang-ulang. Dan dzikir ini juga dipakai oleh penduduk untuk mengantarkan mayit sambil mengusung keranda sampai ke pemakaman.

Daftar Penguasa dan Sultan Palembang

 Penguasa dan Sultan Palembang

Sejarah panjang terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17, dapat kita runut dari tokoh Aria Damar, seorang keturunan dari raja Majapahit yang terakhir. Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi diproklamirkan oleh Pangeran Ratu Kimas Hindi Sri Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (atau lebih dikenal Kimas Hindi/Kimas Cinde) sebagai sultan pertama (1643-1651), terlepas dari pengaruh kerajaan Mataram (Jawa). Corak pemerintahanya dirubah condong ke corak Melayu dan lebih disesuaikan dengan ajaran agama Islam. 

Tanggal 7 Oktober 1823, Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan oleh penjajah Belanda dan kota Palembang dijadikan Komisariat di bawah Pemerintahan Hindia Belanda (kontrak terhitung 18 Agustus 1823).

Berikut beberapa nama penguasa/raja dan Sultan yang pernah memimpin Kesultanan Palembang Darussalam.

No	Nama Penguasa	Tahun	Makam	Keturunan
1	Ario Dillah (Ario Damar)	1455 – 1486	Jl. Ario Dillah III, 20 ilr	Anak Brawijaya V
2	Pangeran Sedo ing Lautan (diganti putranya)	s.d 1528	1 Ilir, di sebelah Masjid Sultan Agung	Keturunan R. Fatah
3	Kiai Gede in Suro Tuo (diganti saudaranya)	1528 – 1545	1 Ilir, halaman musim Gedeng Suro	Anak R Fatah
4	Kiai Gede in Suro Mudo (Kiai Mas Anom Adipati ing Suro/Ki Gede ing Ilir) (diganti putranya)	1546 – 1575	1 Ilir, kompleks makam utama Gedeng Suro	Saudara Kiai Gede in Suro Tuo
5	Kiai Mas Adipati (diganti saudaranya)	1575 – 1587	1 Ilir, makam Panembahan selatan Sabo Kingking	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
6	Pangeran Madi ing Angsoko (diganti adiknya)	1588 – 1623	20 ilir, candi Angsoko	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
7	Pangeran Madi Alit (diganti saudaranya)	1623 – 1624	20 Ilir, sebelah RS Charitas	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
8	Pangeran Sedo ing Puro (diganti keponakannya)	1624 – 1630	Wafat di Indralaya	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
9	Pangeran Sedo ing Kenayan (diganti keponakannya)	1630 – 1642	2 Ilir, Sabokingking
10	Pangeran Sedo ing Pasarean (Nyai Gede Pembayun) (diganti putranya)	1642 – 1643	2 Ilir, Sabokingking	Cucu Kiai Mas Adipati
11	Pangeran Mangkurat Sedo ing Rejek (diganti saudaranya)	1643 – 1659	Saka Tiga, Tanjung Raja	Anak Pangeran Sedo ing Pasarean
12	Kiai Mas Hindi, Pangeran Kesumo Abdurrohim (Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam) (diganti putranya)	1662 – 1706	Candi Walang (Gelar Sultan Palembang Darusslam 1675)	Anak Pangeran Sedo ing Pasarean
13	Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo ing Lago (Diganti saudaranya)	1706 – 1718	32 Ilir, Kebon Gede	Anak Kiai Mas Hindi
14	Sultan Agung Komaruddin Sri teruno (diganti keponakannya)	1718 – 1727	1 Ilir, sebelah Masjid Sultan Agung	Anak Kiai Mas Hindi
15	Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo (diganti putranya)	1727 – 1756	3 Ilir, Lamehabang Kawmah Tengkurap	Anak Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago
16	Sultan/Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo (diganti putranya)	1756 – 1774	3 Ilir, Lemahabang (wafat 1776)	Anak Sultan Mahmud Badaruddin I
17	Sultan Muhammad Bahauddin	1774 – 1803	3 Ilir, Lemahabang	Anak Sultan Ahmad Najamuddin I
18	Sultan/Susuhunan Mahmud Badaruddin II R. Hasan	1803 – 1821	Dibuang ke Ternate (wafat 1852)	Anak Sultan Muhammad Bahauddin
19	Sultan/Susuhunan Husin Dhiauddin (adik SMB II)	1812 – 1813	Wafat 1826 di Jakarta. Makam di Krukut, lalu dipindah ke Lemahabang	Anak Sultan Muhammad Bahauddin
20	Sultan Ahmad Najamuddin III Pangeran Ratu (putra SMB II)	1819 – 1821	Dibuang ke Ternate	Anak SMB II
21	Sultan Ahmad najamuddin IV Prabu Anom (putra Najamuddin II)	1821 – 1823	Dibuang ke Manado 25-10-1825. Wafat usia 59 tahun	Anak Sultan Husin Dhiauddin
22	Pangeran Kramo Jayo, Keluarga SMB II. Pejabat yang diangkat Pemerintah Belanda sebangai Pejabat Negara Palembang	1823 – 1825	Dibuangke Purbalingga Banyumas. Makam di 15 Ilir, sebelah SDN 2, Jl. Segaran	Anak Pangeran Natadiraja M. Hanafiah

Sumber: ‘Kesultanan Palembang’, Ir. Nanang S. Soetadji

Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten BANYU ASIN, SUMATERA SELATAN

 

Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten BANYU ASIN, SUMATERA SELATAN

No.	Kecamatan	Kode	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu
			Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1	RANTAU BAYUR	1607010	3,304	1,887	1,085	369	6,645	15,414	6,116	2,783	853	25,166
2	BETUNG	1607020	1,426	1,094	950	498	3,968	7,461	4,298	2,898	1,336	15,993
3	SUAK TAPEH	1607021	401	561	517	312	1,791	2,182	2,454	1,881	947	7,464
4	PULAU RIMAU	1607030	2,377	2,358	1,324	426	6,485	11,571	7,925	3,429	878	23,803
5	TUNGKAL ILIR	1607031	644	707	535	251	2,137	3,327	2,673	1,561	645	8,206
6	BANYUASIN III	1607040	1,108	1,185	1,110	733	4,136	5,990	4,983	3,939	2,231	17,143
7	SEMBAWA	1607041	303	477	589	353	1,722	1,511	1,897	1,869	892	6,169
8	TALANG KELAPA	1607050	2,296	2,083	1,534	734	6,647	12,350	8,655	5,163	2,063	28,231
9	TANJUNG LAGO	1607051	1,543	1,362	929	327	4,161	7,924	4,952	2,595	929	16,400
10	BANYUASIN I	1607060	2,801	1,934	1,291	541	6,567	14,935	7,760	4,198	1,607	28,500
11	AIR KUMBANG	1607061	1,136	1,248	1,030	471	3,885	5,838	4,784	3,367	1,375	15,364
12	RAMBUTAN	1607070	1,694	1,333	960	371	4,358	8,952	5,497	3,209	1,067	18,725
13	MUARA PADANG	1607080	1,661	1,331	802	238	4,032	8,002	4,321	1,902	553	14,778
14	MUARA SUGIHAN	1607081	1,574	1,655	1,042	310	4,581	7,532	5,604	2,409	629	16,174
15	MAKARTI JAYA	1607090	1,145	788	461	130	2,524	5,679	2,689	1,161	271	9,800
16	AIR SALEH	1607091	1,611	1,037	798	323	3,769	7,851	3,774	2,264	809	14,698
17	BANYUASIN II	1607100	2,471	1,119	624	189	4,403	14,086	4,056	1,630	397	20,169
18	MUARA TELANG	1607110	2,999	1,533	885	255	5,672	12,919	4,626	1,918	541	20,004
19	SUMBER MARGA TELANG	1607111	1,817	1,178	836	249	4,080	8,978	3,875	1,978	517	15,348
Total			32,311	24,870	17,302	7,080	81,563	162,502	90,939	50,154	18,540	322,135

 Ekspor CSV    Wilayah

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019. Tidak termasuk keluarga yang belum memiliki status kesejahteraan.