Dekonstruksi Kematian Seiring Dengan Pandemik Virus Corona Covid-19

Tribunus.co.id - Banyuasin berita kematian menggempur kita sekarang ini. Di berbagai belahan dunia, pandemik dan konflik membuat kita terjebak dalam kecemasan. Setiap hari, jumlah korban terus bertambah. Tanpa kejernihan dan sikap kritis, semua ini bisa membuat orang tenggelam dalam ketakutan yang justru membunuhnya.

Glenn Fredly, salah satu musisi terbaik di Indonesia, juga baru saja meninggal. Dia adalah tokoh yang menginspirasi begitu banyak musisi di Indonesia. Figurnya kuat dan penuh warna. Kematiannya membuat kita semakin takut dan cemas, terutama di tengah pandemik yang terus diberitakan secara tak seimbang oleh media maupun pemerintah.

Suatu pembuktian atau pun bisa dibilang contoh yang nyata terkait Viral Video Walikota Prabumulih Ridho Yahya Tak Takut Corona, Sebut "Libur Sekolah Tak Hilangkan Wabah" pernyataan tersebut dianggap oleh netizen terlalu berani seorang Wali Kota dengan tidak ragu2 memberi pernyataan yang seharusnya Kepalah daerah lain lakukan bicara jujur (Fakta sesungguhnya Fakta lapangan) dari pernyataan ini lah saat ini heboh dengan video Wali Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Ridho Yahya yang mengatakan bahwa libur sekolah tak akan membuat virus corona berkurang.

"Aku tanya sekarang, apakah dengan libur, ada penelitian yang mengatakan libur sekolah, corona penyakit tidak datang?" ujar Ridho.

Ia menjelaskan bahwa ia ingin menunggu adanya penelitian, yang menunjukkan korelasi antara libur sekolah dengan virus corona.

"Coba (apakah) ada penelitian, libur anak-anak sekolah, penyakit berkurang, korona berkurang?" tanya Ridho. 

"Penyakit bukan untuk ditakuti, penyakit untuk dihadapi, karena itu akan terjadi, hadapi, gak perlu kita takut," 

Saat ditanyakan lagi tentang libur sekolah dan libur pemerintah, Ridho menjawab jika ada jaminan kalau virus corona akan hilang dengan libur sekolah.

"Kalau ada jaminan (karena) libur korona hilang, libur kita," jelas Ridho.

Ridho juga menjelaskan bahwa ia akan mengumpulkan pegawai untuk menggelar doa bersama dan rapat.

"Kita rapat bukan cuma biar Prabumulih terhindar dari corona, terhindar dari seluruh berbagai macam penyakit, yang penting itu minta dengan Tuhan. Itu yang penting, bukan lari dari kenyataan," katanya.

"Tinggal kita mawas diri, kalau lapar cepat-cepat makan, kuatkan fisik kita," jelasnya.

Dalam video yang diunggah oleh seorang pengguna Twitter terlihat, Ridho bahkan menempelkan tangannya pada beberapa wartawan yang mewawancarainya.

Setelah pernyataan Walikota Prabumulih ini viral di publik tidak berselang beberapa hari langsung dinyatakan Warga Prabumulih banyak yang positif terkena virus corona kok sepertinya pemerintah pusat paksa pemerintah daerah untuk membuat panik, rasa ketakutan masyarakat dan menciptakan penyakit corona biar masyarakat banyak terkena penyakit corona.

Padahal, pemerintah menghimbau untuk tidak melakukan kontak fisik, guna mencegah penyebaran virus corona.

Sebelumnya, Kota Prabumulih ditetapkan sebagai zona merah penularan dan penyebaran COVID-19 namun walau di tetapkan zona corona tidak ada warga masyarakat prabumulih yang terkena virus corona.

“Suatu wilayah yang sudah ada kasus transmisi lokal maka ditetapkan sebagai zona merah,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Yusri.

Bertambahnya kasus di Prabumulih keseluruhannya merupakan penularan transmisi lokal dari seorang pasien EF (54 tahun) yang sudah meninggal dunia akibat terpapar virus corona.

Namun, jika disadari lebih dalam, kematian selalu mengintai kita setiap saat. Sejak lahir, kita selalu sudah menuju kematian. Bahkan, Martin Heidegger, pemikir Jerman, memahami manusia sebagai makhluk yang berada menuju kematian (Sein zum Tode). Setiap detiknya, sejak kita lahir, sebenarnya, kita sudah selalu sekarat.

Kita sering lupa akan hal ini. Kita merasa, kematian adalah sebuah perkecualian. Kematian dianggap sebagai peristiwa luar biasa. Tidak. Kematian itu sealami angin bertiup, dan burung bernyanyi.

Pandangan Salah

Sayangnya, kita sering diracuni oleh pandangan salah tentang kematian. Kita hidup dalam masyarakat yang punya pandangan sesat tentang kematian. Kematian dianggap kekalahan. Lihat saja film-film yang diputar di media. Kematian adalah kekalahan final dari musuh yang dibenci.

Maka, kematian harus dihindari. Orang harus hidup sehat, supaya usianya panjang. Orang harus berdoa keras, supaya diberikan umur panjang. Apapun caranya, kematian harus dihancurkan dari kehidupan.

Kematian pun dianggap penyakit. Inilah pandangan para teknolog modern yang mencoba menyiasati kematian. Kemajuan teknologi rekayasa genetik seolah memungkinkan hal ini. Pandangan sesat ini hanya membuat kita bingung, dan menderita, ketika kematian menjemput.

Bagi mereka yang masih muda dan sehat, kematian terasa jauh. Kerap kali, mereka merasa, bahwa mereka tak pernah mati. Tubuh sehat. Tabungan berlimpah. Karir gemilau. Siapa punya waktu untuk berbicara atau berpikir soal kematian?

Kematian pun lalu hanya menjadi berita di media. Kematian, dengan kata lain, selalu terjadi pada orang lain. Namun, tak lama, kematian pasti datang. Ia bisa menjemput teman atau kerabat, tetapi juga bisa menjemput diri kita.

Kematian, pada akhirnya, hanya soal antri. Siapa yang duluan yang berangkat? Siapa yang belakangan? Hanya itu pertanyaannya. Tak ada perkecualian.

Dekonstruksi Kematian

Di awal 2020, Sadhguru, seorang Yogi asal India, menulis buku yang menggemparkan dunia. Judulnya adalah Death: An Inside Story (Kematian, Kesaksian dari Orang yang Telah Mengalaminya). Ia berkata, “Ini adalah buku untuk mereka yang akan mati.” Pendek kata, inilah buku untuk kita semua.

Buku ini berbicara tentang kematian secara lugas. Tidak ada filter dari penulis. Ia menuliskan seluruh pengetahuan dan pengalamannya tentang kematian. Saya sendiri merasa agak ngeri, ketika membaca buku ini secara intensif.

Berbicara kematian, Sadhguru tidak mengutip kisah-kisah. Ia menolak untuk berbicara dongeng tentang kematian. Tak ada surga yang digunakan untuk menipu orang. Tak ada neraka yang digunakan untuk menakuti orang. Tak ada manipulasi khas agama-agama sesat.

Sejatinya, bagi Sadhguru, kita tidak pernah mati. Yang ada hanya perubahan. Kita terus hidup, namun dengan cara hidup yang baru. Kita berpindah dari satu dimensi ke dimensi lainnya.

Perubahan (yang disebut “kematian”) tersebut terjadi secara perlahan. Ketika tubuh rusak, entah karena sakit atau kecelakaan, orang tak langsung pergi. Energi keluar secara perlahan dan bertahap. Di beberapa tempat, orang bahkan bisa kembali hidup, setelah ia dinyatakan meninggal oleh dokter.

Setelah “Kematian”

Perubahan (kematian) tersebut terjadi sesuai dengan pola kehidupan yang sebelumnya dijalani. Setiap orang punya kebiasaan dalam hidupnya. Kebiasaan itulah yang tersisa sebagai energi, ketika orang “mati”. Di dalam tradisi India, kebiasaan itu disebut juga sebagai karma, yakni pola tindakan kita yang membentuk kepribadian dan kebiasaan.

Misalnya, kita biasa berbuat jahat. Kita biasa berbuat tidak adil dalam hidup. Kita biasa menindas. Kita biasa iri dan dengki pada orang lain.

Setelah kematian, kebiasaan membenci dan jahat inilah yang tersisa. Tidak ada lagi kepribadian. Yang ada hanya energi yang suka jahat dan membenci. Penderitaan pun tak bisa dihindari.

Sebaliknya, jika kita hidup dalam sikap baik dan penuh kasih, itulah yang tersisa, ketika kita “mati”. Kita menjadi energi lembut yang penuh kebaikan. Kita menjadi energi yang juga penuh dengan kebahagiaan. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk hidup baik dan saling mengasihi.

Setelah itu, energi yang ada akan mencari tubuh baru. Inilah dasar berpikir untuk proses kelahiran kembali, atau reinkarnasi. Energi jahat dan penuh kebencian akan menemukan tubuh yang jahat dan penuh kebencian. Energi yang baik dan penuh kasih juga akan menemukan tubuh yang baik dan penuh kasih.

Sadhguru juga menekankan pentingnya meditasi. Dalam arti ini, meditasi adalah jalan untuk melatih kesadaran. Kita belajar untuk sadar sepenuhnya dari saat ke saat di dalam hidup kita. Kita tidak hanyut ke dalam pikiran ataupun emosi, melainkan tetap bangun dan sadar dalam segala keadaan.

Ketika “mati”, kesadaran yang terlatih bisa membuat kita terbebas dari derita. Kita bisa memilih untuk dilahirkan kembali, atau tidak. Dalam tradisi Asia, orang yang tidak terlahir kembali adalah orang yang bebas. Ia telah mengalami Mukti, Moksa atau Nirvana. Jika energi sadar ini memilih untuk terlahir kembali, maka ia akan menjadi orang yang hebat, baik orang suci atau penguasa besar.

Keluarga dan Apa yang Tersisa

Bagaimana dengan peran keluarga di dalam “kematian”? Sadhguru menegaskan, bahwa keluarga sebaiknya menjauh di dalam proses kematian. Kehadiran keluarga bisa membuat orang gelisah, entah karena kenangan lama, ataupun kekecewaan yang belum selesai. Karena gelisah dan cemas, orang lalu tak bisa “meninggal” dengan tenang.

Jika orang telah dirasa untuk mendekati “kematian”, maka ia perlu dibiarkan hidup sendiri di alam terbuka. Hutan dan pegunungan bisa menjadi tempat yang tepat. Ia harus melihat dirinya sebagai bagian dari alam, dan akan kembali ke alam itu sendiri. Hanya dengan begini, “kematian” bisa menjadi proses yang damai dan melegakan.

Seringkali terjadi, keluargalah yang tak bisa melepas. Disini pentingnya ritual, yakni untuk membantu keluarga melepas yang telah “mati” dengan damai. Ada berbagai bentuk ritual pengantar kematian. Setiap peradaban punya ciri khasnya masing-masing.

Barang-barang orang yang telah meninggal harus segera disebar ke berbagai tempat. Keluarga tak boleh memilikinya secara eksklusif. Paling baik, barang-barang dari orang yang meninggal disumbangkan untuk mereka yang sungguh membutuhkan. Dengan ini, energi yang terlepas pada proses “kematian” bisa pergi dengan damai, tanpa ikatan.

Hantu?

Sebenarnya, kita ini semua adalah hantu. Kita adalah energi. Ada energi yang masih ada di dalam tubuh. Ini berarti orang masih hidup. Ada energi yang sudah terlepas dari tubuh, dan disebut “mati”.

Setelah “mati”, kepribadian menghilang. Yang tersisa adalah energi dengan kebiasaan tertentu. Kerap kali energi tersebut belum lenyap secara utuh. Ia masih tersisa, dan menjadi hantu bagi banyak orang.

Sebabnya beragam. Biasanya adalah ikatan yang amat kuat dengan dunia, atau dengan keluarga yang ditinggalkan. Ikatan yang begitu kencang, sehingga menarik energi hidup seseorang, sehingga tak bisa pergi dengan sempurna.

Hantu semacam ini tak ada akal sehat. Ia tak memiliki kehendak. Ia juga tak memiliki kepribadian. Ia hanya energi yang tersisa, dan sekedar ada. Ada beberapa ritual untuk melenyapkan hantu. Artinya, energi tersebut bisa didorong untuk kembali melebur seutuhnya dengan semesta.

Kematian adalah Kehidupan

Pada akhirnya, kematian adalah kehidupan itu sendiri. Kematian adalah perubahan semata dari satu cara hidup, ke cara hidup lainnya. Maka, ia tak perlu ditakuti. Ia juga tak perlu ditabukan.

Kematian perlu dipahami apa adanya. Ia perlu dipandang dengan sehat dan obyektif. Hanya dengan begini, orang bisa menjalani proses kematian dengan tenang dan damai. Hidupnya pun juga dijalani dengan penuh kelegaan.

Akhirnya kata, untuk Glenn Fredly dan para korban pandemik maupun konflik di seluruh dunia, tak ada kata selamat tinggal. Yang lebih tepat adalah, selamat menempuh hidup baru. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Semoga menemukan pencerahan di kehidupan selanjutnya. (rn).

SRIWIJAYA KU YANG HILANG SUMBER DARI SEJARAH DAN ADAT ISTIADAT BUMI PUTRA NUSANTARA INDONESIA

TRIBUNUS,BANYUASIN - Bangsah Indonesia yang saat ini di ambang pintu itu karna terkikisnya budaya bangsa jelas akibat dari pengabaian terhadap nilai-nilai tradisi serta adat istiadat leluhur yang tidak mampu dilestarikan serta tidak bisa dikembangkan untuk menjadi pilar kepribadian bangsa Indonesia sebagai Benteng kekuatan Nasionalis guna menghadapi perkembangan dan tuntutan jaman.

Nilai-nilai budaya suku bangsa Indonesia yang sepatutnya dapat dipertahankan sekaligus bisa dijadikan Filsafat dan setandar budaya serta batasan batasan atas Hak Hak Ulayat yang hakiki seharusnya menjadi pijakan untuk dikembangkan, sehingga dapat menjadi kekuatan dari- pertahanan budaya bangsa yang terus mendapat gesekan atas politik luar untuk menghapuskan hak hak yang beradap yang menjunjung tinggi Hak asasi Manusia di jadi kan tolak ukur yang harus pemerintah jaga sebagai Pondasi berdiri Kokoh nya PANCASILA dan UUD,45 sebagai Ideologi dan Ruhnya Bangsah Indonesia ini. 

Kemajuan serta tuntutan teknologi termodern yang ikut menggerus budaya tradisional suku bangsa Indonsia, harus segera dibentengi dengan nilai-nilai budaya leluhur kita sebagai jatidiri bangsa yang otentik dan original. 

Jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sesungguhnya telah teruji dan ampuh dalam menghadapi penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian serta harkat dan martabat bangsa dari segenap suku bangsa Indonesia yang khas Timur, bukan berbudaya Barat. 

Karenanya perlu formulasi nyata dengan cara menghimpun ide serta gagasan yang cerdas dan brilyan melalui diskusi hingga musyawarah akbar bersama masyarakat adat dan masyarakat Sriwijaya yang ada di nusantara dapat segera dilaksanakan. 

Formula yang jitu dan selaras dengan budaya dari suku bangsa Indonesia jelas semakin mendesak untuk dapat menghantar segenap warga bangsa dan warga negara Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan yang substansial, yaitu adil, makmur, aman dan tenteram dalam wujud nyata lahir dan bathin. 

Ragam kegiatan — untuk melestarikan, mengembangkan budaya tradisional suku bangsa Indonesia yang telah mengakar dalam adat istiadat bangsa nusantara — pantas dijadikan dasar pijak serta pakem untuk melesat ke masa depan, tanpa abai pada masa lalu yang pernah berjaya dalam bidang teknologi, pertanian serta perdagangan hingga tata pemerintahan. Tentu saja untuk hal-hal yang sudah tidak relevan dapat ditinggalkan tanpa mengabaikan nilai-nilai moral serta spiritual yang terkandung di dalamnya. 

Ragam diskusi, workshop serta seminar hingga beragam kegiatan yang dapat dan mampu memantik bangkit dan berkembangnya budaya bangsa nusantara harus segera dimulai. Karenanya, rasa peduli serta kesadaran segenap elemen bangsa perlu dan patut ambil bagian, sehingga budaya bangsa Indonesia dapat menjadi benteng dari ketahanan nasional dalam pengertian yang lebih luas.

Kesadaran serta pemahaman kita bahwa pembentukan Negara Bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat jelas bahwa jasa masyarakat adat serta masyarakat rumpun melayu ialah Sriwijaya tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, peranan masyarakat adat dan masyarakat Sriwijaya patut dikaji ulang peran serta haknya dalam usaha membangun bangsa dan negara Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera serta lebih beradab, sehingga manusia Indonesia dapat lebih bermartabat, damai, aman, tenteram serta berkeadilan menikmati capaian sejahtera dalam wujud lahir dan bathin. 

Tekad dan amanat kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” 

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Realitasnya, setelah mengalami berbagai tahap amandemen, UUD 1945 yang menjadi pegangan bangsa Indonesia membangun berbagai aspek kehidupan yang lebih baik dan lebih beradab/ Kini mulai terasa cacat dan celanya dari akibat susulan dari amandemen UUD 1945 itu setelah satu dasa warsa diberlakukan. Hasil bumi dan air serta segenap kekayaan alam yang ada di bumi nusantara tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh segenap warga bangsa Indonesia. 

Seharusnya Sang Raja Sriwijaya menyangkal atas hasil amandemen karna tak sesuai dengan Pancasila. Karenanya hasil amandemen UUD 1945 perlu ditinjau ulang. Usulan untuk meninjau ulang hasil amandemen UUD 1945 , lantaran secara yuridis formal mengalami perombakan itu tidak lagi mencerminkan jatidiri bangsa Indonesia. Karena UUD 1945 hasil amandemen telah membuat kerapuhan Pancasila sebagai Dasar Negara pada substansi hukum yang paling mendasar. Sehingga adanya penyimpangan dari Jiwa Pancasila yang sesungguhnya. “Jika kedaulatan rakyat hanya berhenti hanya pada Presiden dan DPR RI, maka tujuan negara tentang kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan (Alenia VI, UUD 1945) dan sila kelima, maka menjadi mustahil akan terwujud. Bahkan sebaliknya – kekayaan negara untuk esejehteraan – hanya untuk realisasidemokrasi semata. 

Rapuhnya Pancasila sebagai dasar negara, seperti tercermin dalam pemaparan empat pilar MPR RI yang justru menyatakan bahwa Pancasila seagai bagian dari empat pilar itu. Demikian juga dengan menipisnya nilai-nilai kebangsaan dari warga bangsa Indonesia – utamanya para pejabat pemerintah dan elite politik serta birokrat — yang cenderung menuju titik nol. Dampaknya adalah munculnya virus berbahaya yang mematikan, yaitu pesimisme, apataisme dan fatalisme yang berujung pada politik identitas yang menafikan kebhinekaan bangsa Indonesia. Sebagai rumpun bangsa yang beraneka ragam, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan setiap perbedaan maupun konflik dengan nilai-nilai dan prinsip musyawarah mufakat secara damai dan bermartabat suda tidak ada lagi ujutnya. 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Hasil amandemen UUD 1945, pasal 18, sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001 mempertegas bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa diubah. Berikutnya adalah pasal 18B ayat 1 menyatakan bahwa; Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa di sini harusnya tana Sriwijaya merupakan daerah yang Khusus dan Istimewah seperti yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menegaskan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778), dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dengan UU No. 5 Tahun 1974.

Pertimbangannya adalah untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Adapun cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan pada azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan azas tugas pembantuan; bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang- undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Adapun inti dari ini adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Konsekuensinya otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun substansi dari makna dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu lnstansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

Ada juga UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mempertimbangkan keberadaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Kecuali itu juga, dipandang perlu segera mengatur bentuk dan susunan pemerintahan Desa dalam suatu Undang-undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah. Karena itu, awalnya pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang telah ada.

Undang-undang Nasional yang ada seyogyanya harus menjamin tataperdesaan yang lebih dinamis dan penuh daya-guna dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional yang Demokratis dan Pembangunan Nasional Semesta, sesuai dengan isi dan jiwa Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya yang pernah menjadi program Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961-1969) dan sempat di diperkukuh dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960. 

Sekarang – jaman now – ada pula UU No. 6 Tahun 2014 yang menyederhanakan jabaran UU sebelumnya, sehingga membuat kerdil peranan hukum adat serta sumber daya masyarakat adat – termasuk Sriwijaya atau tata pemerintahan model kerajaan yang pernah berjaya di nusantara. Kendati dalam pertimbangan UU No. 6 Tahun 2014 ini menayatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar pemikiran sumbangan dan pengorbanan yang sangat besar telah diberikan oleh warga masyarakat adat dan Sriwijaya se Nusantara, maka gagasan untuk memberi tempat yang sewajarnya bagi warga masyarakat adat dan warga masyarakat Sriwijaya di nusantara ini sebagai pemilik sah dari alam dan jagat lingkungan serta segenap tata budaya manusia di nusantara ini, sewajarnya memperoleh peran dalam menata bangsa dan negara untuk masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan yang menjadi cita-cita serta kesepakatan segenap warga bangsa Indonesia untuk hidup lebih layak, lebh baik dan lebih beradab mulai hari ini dan untuk masa depan.** 

Suda saat nya kita menjalan kan Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) di Nusantara dan Bumi Putra Sriwijaya menjadi Pioneer dan Garda terdepan membuat perubahan dengan Cara menghapuskan Kapitalis (Perkebunan pertambangan) mengembalikan Hak Hak Rakyat adat (warga asli Sriwijaya) ,Setiap perseorang orang Asli Sriwijaya terhitung menjadi tanggungan Rajanya dengan Besarannya Berlipat2 karena setiap warga ikut andil bagian bagi hasil SDA ,SDM, dan SDD. tampa harus kerja” Maka dari itu Apa pun yang terkandung dari Segenap wilaya Sriwijaya Itu milik Masyarakatnya Peninggalan dan prasasti serta nama dan simbol yang ada kaitannya secara mutlak Dari Sriwijaya harus ada Kontribusi (Candi reklame Gambar di Uang dll) Pajak terhadap Raja Sriwijaya dan ini semuanya di tentukan Oleh Pucuk pimpinan masyarakat Adat Yaitu Raja Sriwijaya. 

https://sangrajalangit99.wordpress.com/2017/10/15/deklarasi-perserikatan-bangsa-bangsa-tentang-hak-hak-masyarakat-pribumi-2/?preview=true

Pokok fikiran Anak bangsa Anak cucu dari Semidang sakti Bernama Ahmad Furqon bergelar Semidang Sakti lebih di kenal di tanah Sriwijaya Puyang Radjo Nyawe “Roni Paslah” saat ini warga masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

Allahu Akbar

Bermula dari : Laa ilaha ilallah

Berjalan dengan : Muhammadarasulullah laa haula wala quwata ilaa billah 

Berakhir dengan : Inalillahi wa ina ilaihi rojiun. 

Aku Qur'an tujuh Masani,

Aku Roh pusat Rohani,

Hatiku kutitip kepada insani, 

Kepadanya kuberikan lidahku ini. 

Gambaran Masala yang menjadi penderitaan Seluruh Masyatakat di lihat dari kondisi yang sebenar-benarnya di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

http://petisi.co/semua-pihak-diminta-ikut-mengawasi-keuangan-kabupaten-banyuasin/

http://petisi.co/hutang-pamkab-banyuasin-kepada-kontraktor-mencapai-rp-90-m/

http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html

http://petisi.co/sudah-meninggal-masih-wajib-bayar-pbb/

http://petisi.co/semua-pihak-diminta-ikut-mengawasi-keuangan-kabupaten-banyuasin/

http://petisi.co/hutang-pamkab-banyuasin-kepada-kontraktor-mencapai-rp-90-m/

http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html

http://petisi.co/sudah-meninggal-masih-wajib-bayar-pbb/

http://petisi.co/ramai-kasus-kucuran-dana-dari-pusat-tiba-tiba-kepala-dinas-pertanian-banyuasin-mundur/

https://www.scribd.com/document/376148894/Surat-Pengaduan-Dugaan-KKN-Dana-Pertanian-Kabupaten-Banyuasin-Sumsel

https://www.scribd.com/document/376148894/Surat-Pengaduan-Dugaan-KKN-Dana-Pertanian-Kabupaten-Banyuasin-Sumsel

https://www.scribd.com/document/369401887/Kasus-Kkn-Pembangunan-Pdam-Kenten-Laut-Kab-Banyuasin

https://id.scribd.com/document/380166710/Pejabat-Otak-Dari-Perampokan-Harta-Benda-Milik-Pemedintah-1

https://id.scribd.com/document/380166967/Pt-Sumatera-Anugerah-Jaya-Desa-Lubuk-Karet-Dan-Desa-Meranti

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/_edisi_02___vol__vii_februari_2017_1519096384.pdf&ved=2ahUKEwik47-gpaLbAhUVQH0KHZebDIcQFjAHegQIBRAB&usg=AOvVaw1CNltoPQCgZ5gigcVdYXEw

Pideo ini mencermin kan kemiskinan Masyarakat kab banyuasin Sum-sel, dampak dari kesemena,menaan Pejabat dan lemah nya penegak,an Hukum di Kab Banyuasin Sum-Sel.http://beritanda.com/index.php/video/9432-yek-karim-potret-kemiskinan-di-banyuasin

Video Kesemerautan Tata Kota dan Pusat Pasar Kota kabupaten Banyuasin Sum-Sel..”https://www.youtube.com/watch?v=-V1Q8QbbYT8

https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/08/18/checklist-legal-audit-pembuktian-dugaan-kkn-di-tubuh-perusahaan-perkebunan-pt-sumatera-anugerah-jaya

MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH 

http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf

http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf

PEMERINTA, Lamban Dalam Berkoordinasi

TRIBUNUS.CO.ID - Salah satu persoalan terbesar yang mengganggu penyelenggaraan negara ini adalah lemahnya koordinasi oleh pemerintah. Kalau koordinasi itu berjalan baik, maka Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tak perlu ditunda pelaksanaannya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelonggaran investasi asing 100 persen yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, karena mendapat banyak penentangan dari berbagai kalangan. Dari kalangan pengusaha, KADIN dan HIPMI menyuarakan keberatan terhadap pelaksanaan paket tersebut.

Dari kalangan politisi, bahkan partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo sendiri, juga mendesak agar kebijakan tersebut dibatalkan. Menurut para usahawan ini, dimungkinkannya penanaman modal asing sampai 100 persen dan tanpa kemitraan dengan pengusaha dalam negeri, bisa mematikan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kebijakan tersebut bertentangan dengan produktivitas pengusaha kecil yang selama ini menopang perekonomian nasional. “Saya menghimbau menteri perekonomian untuk meninjau kembali kebijakan itu. Saya pribadi mendorong pemerintah untuk membatalkannya,” ujar Bambang.

Kebijakan ini mengatur tentang perluasan penerima fasilitas tax holiday, relaksasi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Bagian yang paling mendapat penentangan adalah soal relaksasi DNI itu. Sebab pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI dan di dalamnya pada 25 bidang usaha, dibuka kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham hingga 100 persen.

Dengan melonggarkan batasan bidang usaha untuk investasi asing, pemerintah berharap dapat mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing. Dengan demikian, bisa menekan defisit transaksi berjalan yang belum pulih. Pemerintah pun harus mengambil kebijakan menekan defisit dengan memanfaatkan arus modal masuk ke Indonesia. “Kalau tidak masuk modal jangka pendek, tidak ada yang akan mengimbangi defisitnya itu,” kata Darmin Nasution.

Intinya adalah negara sedang kekurangan uang. Makin melebarnya defisit transaksi berjalan membuat nilai rupiah semakin terperosok. Hal itu jelas kian membuat Indonesia tertatih-tatih membayar utang luar negeri dan membeli barang-barang impor.

Keadaan itu memang harus diatasi pemerintah. Mendatangkan investasi asing adalah salah satu cara. Tetapi jika kebijakan itu berbahaya bagi usaha dalam negeri, jelas bahwa ini kebijakan yang tidak layak diterapkan.

Kalangan pengusaha mengeluhkan mereka tidak diajak berunding soal kebijakan yang akan mengatur kehidupan mereka sendiri. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa koordinasi pemerintah dalam hal ini buruk.

Jika memang DNI hendak dilonggarkan, atau persentase modal asing hendak ditingkatkan, semestinya pemerintah melibatkan para pelaku usaha dalam menentukan kebijakan. Sebab, merekalah yang bergelut dengan berbagai permasalahan itu setiap hari.

Sebab, kebijakan pemerintah mutlak hukumnya harus partisipatif. Partisipatif itu tidak hanya sekedar mendengar aspirasi masyarakat, tetapi menjadikan aspirasi itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Para pengusaha yang pasti sangat paham kondisi dunia usaha harus dimintai pendapat agar kebijakan pemerintah berkesesuaian dengan kondisi ekonomi dalam arti luas. Ini untuk menghindari risiko-risiko penerapan kebijakan, sekaligus memaksimalkan pencapaian target.

Penundaan pelaksanaan kebijakan ini sebetulnya mencoreng muka pemerintah sendiri. Sebab itu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak dirancang dengan matang dan komprehensif-integralistik yang berlandaskan kepentingan semua pihak.

Pewarta : roni