Apakah Anda mencari Format Perdes (Peraturan Desa) tentang Kewenangan Desa terbaru 2019?
Bagaimana contoh Perdes yang mengatur kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini?
Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui menyangkut Perdes ini. Agar paling tidak, kita memiliki pemahaman dasar yang utuh dari apa yang nantinya akan kita "perdes-kan" ini? Terlebih, untuk regulasi yang satu ini Pemerintah Desa dan BPD sebaiknya melakukan pengkajian secara mendalam.
Lihat Juga : Internet Desa Kominfo, Desa Masuk Target Program Internet Gratis Kominfo [LAGI HITS]
Secara sederhana, dapat Kami katakan bahwa Perdes kewenangan desa ini mengatur :
Apa-apa yang boleh di-program-kan oleh Desa. Dan Apa-apa yang tidak boleh di-program-kan oleh Desa
Jadi memang batasannya harus jelas. Jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah kabupaten (misalnya). Sobat desa bisa bayangkan, jika satu program/kegiatan di lokasi dan waktu yang sama, tapi berbeda sumber dana. Yang satu APBD dan yang satunya lagi Dana Desa (DD). Wah.. Apa yang terjadi kemudian kalau kondisinya begitu?
Yang kita bahas saat ini sangat berkaitan dengan artikel-artikel kami sebelumnya. Dalam beberapa Poin-Poin Penting Seputar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kami sempat menyinggung, perlu adanya regulasi-regulasi yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Salah satunya adalah Perdes mengenai kewenangan desa ini.
Pasal 34 Ayat (3) huruf f Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah dasar kami untuk membagikan contoh format ini kepada sobat desa semua. Anda bisa lihat pada link (tautan) itu.
Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa?
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Apa saja kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya?
- Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- Kewenangan lokal berskala desa.
Secara teknis, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota (yang memiliki desa) juga menerbitkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pada titik ini, kita selaku Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa Dan BPD) harus menindaklanjuti melalui Peraturan Desa. Pemerintah Desa dan BPD harus membahas dan menetapkan secara bersama-sama perdes ini.
Lihat Juga :
Namun demikian, jika kita ingin menjabarkan kewenangan desa melalui Perdes, sebaiknya didasarkan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
MUATAN DRAFT RANCANGAN PERDES KEWENANGAN DESA .
- Bab II Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Kewenangan adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- Bab III Kewenangan Lokal Berskala Desa
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- Bab IV Ketentuan Peralihan
Lantas, apa saja contoh kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa?
Untuk lebih lengkap, jika sobat desa mau. Kami punya contoh format word (doc) yang bisa kami bagikan kepada Anda secara gratis. Silahkan download pada link dibawah ini :
ATAU
Link diatas adalah link download-nya. Silahkan unduh format nya/file nya. Jika ada kendala, tolong sampaikan kepada Kami melalui kolom komentar dibawah artikel ini.
Lihat Juga Format Terkait :
Meskipun ada beberapa saluran kontak yang dapat sobat desa gunakan, namun saran kami jika sobat desa ingin memberi masukan atau tanggapan. Silahkan pada kolom komentar facebook dibawah artikel ini. Karena itu lebih interaktif menurut Kami.
Untuk contoh-contoh format administrasi desa lainnya silahkan Anda cari sesuka Anda. Sobat desa bisa menggunakan kolom search, menu (pada bagian atas), atau artikel terkait.
Kami senang bisa berbagi kepada sobat desa semua. Jika berbagi itu baik, BAGIKAN lah format ini kepada sobat desa lain di social media sobat. Baik facebook, twitter, whatsapp, instagram, google plus, dan lain-lain. 😃
Demikian penjelasan singkat mengenai "Perdes Tentang Kewenangan Desa Terbaru", semoga bermanfaat untuk sobat desa semua yang membutuhkan.
Tag Search :
- Perdes kewenangan desa,
- Perdes tentang kewenangan desa 2019,
- perdes kewenangan desa 2018 doc,
- peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa,
- contoh kewenangan lokal berskala desa,
- peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- daftar kewenangan desa.
![DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB [Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZpIePTDfQyLblZHPl9UHI8nuZ82MV5Lsse3seXwJTG3GQM1vlfpptcwlPvW0AfdbYwRTSCCUu_yA8FHk-dqFQGxxu7JIpGBSyQ7nZi7n7LtWEalHvDypLx75NkCrFBEOJQZt9SU1Kc3h/s1600/dpa-apbdesa-rka-desa-rkkd-rab-terbaru-2019-2020-2021.png "DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018")
