Sabtu, 22 Desember 2018

Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia Mampukah Bertahan Untuk Masa Depan.?







Bagaimana Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia di Masa Depan ?
Deforestation and lungs © Photo by ww2.cfo.com
Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan.
Ini merupakan satu prestasi membanggakan mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam.  Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia.
Senior Advisor for Terresterial Policy, The Nature Conservancy, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.
Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari Universitas Maryland, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015.
Angka kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di penghujung tahun 2015.



Infografis Kehilangan tutupan hutan Indonesia | foto : wri-indonesia.org
Infografis Kehilangan tutupan hutan Indonesia | foto : wri-indonesia.org

Kehilangan tutupan hutan di Indonesia meningkat tajam di tahun 2012, yakni seluas 928.000 hektar (2,3 juta acre). Angka ini kemudian turun secara signifikan pada 2013 dan kemudian meningkat kembali pada 2014 dan 2015, yakni masing-masing seluas 796.500 hektar (2 juta acre) dan 735.000 hektar (2,8 juta acre).
Kelapa Sawit
Dana Lingkungan Hidup, World Wildlife Fund, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi.
Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa.
Sungguh miris sekali melihat kondisi hutan yang gunduli dan ditanami tanaman kelapa sawit. Padahal seperti yang kita tahu bawa kelapa sawit banyak menyisakan kerusakan pada tanah. Sekitar 45% kelapa sawit diimpor oleh Eropa untuk memproduksi biodiesel. Pengguna minyak sawit untuk biodiesel meningkat enam kali lipat antara tahun 2010-2014.
Jumlah minyak sawit yang diimpor Eropa dari Indonesia tahun 2012 saja membutuhkan lahan produksi seluas 7000 kilometer persegi. Bayangkan, kawasan seluas itu bisa dijadikan habitat untuk sekitar 5000 orangutan.
Ambisi Eropa mengurangi jejak karbonnya menjadi petaka untuk hutan Indonesia. Demi membuat bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan, benua biru itu mengimpor minyak sawit di Indonesia dalam jumlah besar.
Habitat dan Populasi Terancam
Pembalakan hutan serta kebakaran hutan menjadi ancaman utama bagi habitat dan populasi orang utan. Menurut data tahun 2008, di Kalimantan hidup sekitar 56.000 orang utan di alam liar. Namun akibat pembalakan hutan, dan diperparah dengan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, populasi orang utan saat ini diperkirakan tinggal 30.000 – 40.000.



Pemenang Foto Jurnalistik Anugerah Adiwarta | foto Jessica Helene Wuysang / Antara
Pemenang Foto Jurnalistik Anugerah Adiwarta | foto Jessica Helene Wuysang / Antara

Menurut Borneo Orang Utan Survival Foundation (BOSF), 16 bayi orang utan yang berada di hutan rehabilitasi di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, mengalami masalah kesehatan akibat paparan kabut asap. Belum ada informasi berapa ekor orangutan yang menjadi korban tewas akibat kebakaran hutan. Namun BOSF meyakini banyak orangutan yang tidak mampu menyelamatkan diri dari kebakaran yang melanda hutan.
Sejak kabut asap yang dipicu kebakaran hutan terjadi, orang utan juga kerap terlihat masuk pemukiman warga. Sebenarnya, orang utan dikenal sebagai hewan pemalu dan berusaha untuk menghindari kontak dengan manusia. Tapi karena habitatnya rusak atau musnah akibat kebakaran hutan, kini orang utan turun hingga ke permukiman penduduk untuk mencari makan dan bertahan hidup.
Hutan Indonesia menyimpan keragaman hayati paling kaya di Bumi dengan 30 juta jenis flora dan fauna. Sebagai paru-paru Bumi, hutan tidak cuma memproduksi oksigen, tapi juga menyimpan gas rumah kaca. Ilmuwan mencatat, luas hutan yang menghilang di seluruh dunia setiap enam tahun melebihi dua kali luas pulau Jawa.
Lalu bagaimana agar hal itu tidak terus berlanjut?
Daur Ulang Kertas
Produksi kertas jika dilakukan dengan mendaur ulang kertas membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit. Satu ton sampah kertas yang didaur ulang menjadi kertas baru menghemat air sebanyak 7.000 galon 628,5 galon bahan bakar, dan 4000 Kwh listrik (Onondaga Resource Recovery Center). Selain itu, mendaur ulang satu ton sampah kertas akan menyelamatkan 17 batang pohon (Purdue Research Foundation and US Environmental Protection Agency, 1996).
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada tahun 2017 luas hutan di Indonesia sebesar 133.300.543 hektar. Luas hutan di Indonesia pada tahun 2045 akan bertambah sebanyak 16.148.000 hektar apabila produksi kertas dari daur ulang, bukan dari penebangan batang pohon.
Positifnya, julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia akan melekat abadi dengan total luas hutan sebesar 149.484.543 hektar pada tahun 2045.
Sistem Peringatan Kebakaran Hutan
Sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ditunjukkan dengan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (Fire Danger Rating System) sebagai sistem peringatan dini bahan kebakaran.
Di Indonesia, sistem ini dikembangkan oleh Canadian Forest Service (ICFS) dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Kehutanan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas), yang didukung dana hibah dari Canadian Internasional Development Agency (CIDA).
Keterangan Gambar (© Pemilik Gambar)
Keluaran dari sistem peringatan dini tersebut berupa peta tentang kemudahan dimulainya api, tingkat kesulitan pengendalian api, dan kondisi kekeringan di wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil sistem peringatan dini menunjukkan indikasi potensi terjadinya kebakaran, maka dapat dilakukan pencegahan dengan seperti melakukan penyebaran peringatan dini melalui media maupun kepada kelompok target pemanfaat hutan, pemerintah, masyarakat dan pengelola lahan lainnya.
Dengan memaksimalkan akan kinerja dari Sistem Peringatan Kebakaran Hutan serta para oknum terkait bersinergi dengan efisien dan tanggap maka kondisi hutan akan tetap lestari dan terjaga dimasa sekarang dan masa depan.
Langkah strategis bebas dari deforestasi
Keberadaan hutan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia dan menjadi benteng terakhir untuk memitigasi bencana lingkungan dan iklim global.
Menyadari hal tersebut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global memberikan dukungan penuh kepada Presiden Indonesia untuk melanjutkan komitmen perlindungan hutan dan ekosistem gambut dengan basis hukum yang lebih kuat (Peraturan Presiden)
enam langkah strategis yang dapat menjadi indikator positif dan kuat serta terukur dari Pemerintah Indonesia kepada dunia sebagai wujud komitmen menghentikan laju pengrusakan hutan hujan tropis
  1. Menyusun Peta Jalan Indonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun 2020;
  2. Membuat Rencana Aksi Indonesia Menuju Bebas Deforestasi Tahun 2020;
  3. Memantau jalannya implementasi dari Rencana Aksi Menuju Indonesia Bebas Deforestasi Tahun 2020;
  4. Mempercepat terbitnya Kebijakan Satu Peta;
  5. Melakukan evaluasi perizinan terintegrasi;
  6. Melakukan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa alternatif.
Jika langkah tersebut benar-benar menjadi wujud nyata seperti yang dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo, maka laju kehilangan hutan Indonesia bisa diatasi.
Hutan lestari adalah salah satu pendukung paling penting untuk menjaga keseimbangan alam. Semakin maju peradaban bukan berarti bumi ini semakin baik, emisi karbon, pemanasan global dan pengalih fungsi hutan terus bertambah. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat harus saling bersinergi untuk bersama-sama menjaga hutan.
Ayo bantu kurangi kerusakan hutan!
Editing : rn
Sumber : https://www.goodnewsfromindonesia.id/assets/front/main/logo-news.png

Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru Polres Banyuasin Lakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Musi 2018


    Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem, S.Ik sedang memberikan pengarahan di podium.

    TRIBUNUSBANYUASIN.CO.ID - Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem, S.Ik pimpin langsung apel pagi, dalam rangka mempersiapkan jelang perayaan hari raya Natal 2018 dan tahun Baru 2019. mekah Polres Banyuasin menggelar apel pasukan untuk mengecek kesiapan dalam melakukan Operasi Lilin Musi 2018 di halaman Mapolres Banyuasin pada tanggal 21 Desember 2018 Pagi,Kemarin.

    Dalam rangkain apel gelar Pasukan Lilin Musi 2018 ini Kapolres Banyuasin selaku komando kendali Apel melaksanakan Pengecekan pasukan sekaligus menyematkan “Tanda pita operasi” telah dimulai kepada perwakilan personil.
    Kapolres AKBP Yudhi Surya Markus Pinem, S.Ik Sedang mengecek satu persatu Personil anggota Polres Banyuasin.

    Pada kesempatan itu Kapolres Banyuasin menyampaikan amanat tertulis Kapolri bahwa apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran ini merupakan momen penting untuk meninjau kesiapsiagaan personil, guna memperkuat solidaritas sesama prajurit Polri hingga para stakeholder, Instansi yang dilibatkan dalam pengamanan hari Raya Natal 2018 dan untuk penyambutan tahun baru 2019.

    Pada Operasi Lilin Musi 2018, Polres Banyuasin telah mendirikan 4 (empat) Pos Yan dan 1 (satu) Pos Pam yang tersebar di Jalur Lintas Timur Kabupaten Banyuasin dan Dermaga Tanjung Api Api Banyuasin.
    Personil yang terlibat dalam kegiatan apel gelar pasukan lilin musi 2018 ini terdiri dari Pleton TNI , Pleton Gabungan Personil Polres Banyuasin, Pleton Dishub, Pleton Satpol PP, Pleton Dinas Kesehatan, Pleton Senkom Mitra Polri.

    Kemudian Polres Banyuasin juga telah menyiapkan sebanyak 70 Personil Polres Banyuasin ditambah Personil TNI serta stakeholder/Instansi terkait dengan masa operasi lilin musi 2018 berlangsung mulai dari tanggal 23 Desember 2018 s/d 01 Januari 2019 mendatang papar Kapolres.

    Lanjut Kapolres, Alhamdulillah, selama kegiatan apel gelar pasukan operasi lilin musi 2018 tersebut berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan kondusif, tutup Kapolres.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, Kadishub Banyuasin Supriyadi, Kasat Pol PP Anthony Liando, Kepala Senkom Mitra Polri Banyuasin, Para Pejabat Utama Polres Banyuasin dan para Kapolsek Jajaran.

    Pewarta : rn

    Rabu, 12 Desember 2018

    Kegiatan Sertifikasi P3MD Untuk Penggunaan ADD Wajib di Lakuakan

    Poto ilustrasi pemanfaatan ADD yang sesuai dengan mekanismenya

    Indonesia Negara, KPK Lembaga Negara, Kenapa Harus Takut” Kok Takut..!! Konglomerat Bikin Melarat Rakyat



    TRIBUNUSBANYUASIN.CO.ID - Akun Instagram @suryoprabowo2011 pada Jumat (19/10) membuat status yang cukup menggelitik. “Kira’in @official.kpk BERANI beneran”, cuitnya sambil menampilkan tautan berita sebuah media online dengan judul: 'KPK Tak Temukan Barang Bukti di Penggeledahan Rumah James Riady'.


    Akun yang diketahui milik mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo itu hanya salah satu reaksi publik yang terekam di medsos menyikapi penggeledahan rumah 'big boss' Lippo Group, James Riady, oleh KPK.


    Publik yang paham konstelasi politik di Indonesia cukup terkejut ketika KPK, Kamis (18/10), melakukan penggeledahan rumah CEO Lippo Group itu. Menyusul ditangkapnya sejumlah karyawan Lippo, termasuk Billy Sindoro yang menjabat sebagai Direktur Operasional Lippo, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

    James jelas bukan tokoh sembarangan. Sebagai pengusaha papan atas di Indonesia dia dikenal punya jejaring sangat kuat di lingkar elite kekuasaan di Indonesia dan dunia internasional.

    Di kalangan para pengusaha, kelas James bukan lagi 'kakap', tapi sudah masuk kelompok 'naga besar'. Bisnisnya menggurita, mulai dari ritel, perbankan, pendidikan, rumah sakit, media, sampai properti. Sementara KPK, kendati banyak ditakuti, levelnya —meminjam istilah seorang mantan perwira tinggi Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji— masih sekelas 'cicak'.

    Di kalangan para pengusaha, kelas James bukan lagi 'kakap', tapi sudah masuk kelompok 'naga besar'. Bisnisnya menggurita, mulai dari ritel, perbankan, pendidikan, rumah sakit, media, sampai properti.

    Masih sering kepentok di kasus-kasus besar, utamanya yang berkaitan dengan pusat kekuasaan dan inner circle-nya. Ini pertarungan 'cicak vs naga'. Kelasnya di atas 'cicak vs buaya' yang pernah membuat geger Indonesia beberapa waktu lalu.


    Jadi, kalau KPK sampai berani menyentuh 'tempat keramat' itu, pasti punya alasan yang cukup kuat. Mereka pasti punya info valid. Bila tidak, bisa menjadi bumerang.

    KPK, seperti penjelasan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, tengah mencari bukti dari pengembangan kasus suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat lainnya.
    Diduga sejumlah dokumen dan bukti suap perizinan Meikarta tersebut disimpan di rumah James.

    Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengenakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
    Masuk akal. Sebagai direktur operasional, rasanya tidak mungkin Billy berani mengambil keputusan melakukan suap miliaran rupiah tanpa membicarakannya dengan CEO.

    Apalagi seperti pernah dijelaskan James, Meikarta adalah proyek terbesar Lippo Group sepanjang kelompok bisnis berdiri di Indonesia pada tahun 1950. Dengan investasi sebesar Rp 278 triliun, Meikarta juga didedikasikan untuk menghormati ibunya. Mei adalah nama ibunya, sedang Karta diambil dari nama Jakarta. Jadi proyek prestisius ini adalah prestise personal James.

    Namun 'pertunjukan besar' itu ternyata anti klimaks. KPK menyatakan tidak ada bukti, dibukti yang ditemukan. Apakah dengan begitu James juga batal diperiksa seperti pernah disebutkan Febri? Uji Nyali Bagi KPK

    James Riady (Foto: Wikimedia Commons)

    Kasus Meikarta dan James Riady jelas menjadi sebuah ujian bagi KPK dan berdampak terhadap pemerintahan Jokowi. Apalagi saat ini kita tengah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.

    Public tengah menyoroti kemandirian dan tentu saja keberanian KPK menangani kasus-kasus besar. Publik juga tengah mengamati posisi pemerintahan Jokowi menghadapi peristiwa tersebut. Apakah akan mendukung KPK, memanfaatkan KPK, atau membiarkan KPK sendirian menghadapinya?

    Sebelum kasus Meikarta meledak, KPK tengah disorot dengan munculnya hasil investigasi Indonesialeaks. Kasus penyobekan dokumen bukti transfer uang suap oleh dua orang penyidik KPK dari kepolisian itu, tanda-tandanya juga akan menguap.

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan skandal penyobekan 'buku merah' yang menjadi alat bukti, tidak terekam kamera. Dengan kata lain, tidak bisa ditindaklanjuti.
    “Pengawas internal sudah memeriksa kamera, dan kamera memang terekam, tapi secara… ada penyobekan, tidak terlihat dalam kamera itu,” kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

    Namun, pernyataan Agus tersebut bertolak belakang dengan jawabannya saat diwawancarai tim Indonesialeaks pada Sabtu (11/8/2018), sebelum hasil peliputan tersebut diungkap ke publik.

    “Iya (di rekaman CCTV terlihat aksi Roland dan Harun merusak barang bukti). Makanya PI (pengawas internal) bergerak, kan, karena ada bukti itu ya, kan. Jadi PI bergeraknya karena ditunjukkin bukti itu, jadi kemudian dilakukan pemeriksaan PI,” kata Agus.

    Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Rabu (29/08/2018). (Foto: Nadia K Putri).
    Dua kasus itu akan menjadi ujian bagi KPK. Apakah masih menjadi lembaga yang kredibel, masih bisa dipercaya seperti banyak harapan publik? Atau telah menjadi sarang laba-laba. Hanya mampu menjaring binatang kecil sekelas serangga, namun jebol ketika dipakai menjaring makhluk yang lebih besar seperti naga?

    Pengaruh pengusaha naga ini pernah dipertanyakan oleh politisi PDIP Kwik Kian Gie tak lama setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden. Ketika berbicara pada program ILC di TV One (21/10/2014), Kwik mengaku mendengar rumor bahwa Presiden Jokowi dikendalikan oleh para pengusaha yang sering disebut sebagai sembilan taipan/naga (Gang of Nine).

    Praktik pengusaha mengendalikan penguasa itu bukan hanya problem besar bagi negara yang tengah berubah menuju transisi demokrasi seperti Indonesia.
    Mantan kepala analis untuk belanja militer pada Komite Anggaran Senat Amerika Serikat, Mike Lofgren, menulis sebuah buku The Deep State: The Fall Of The Constitution And The Rise Of A Shadow Government.

    Dalam buku itu, diulas sepak terjang korporasi besar di AS yang bertindak menjadi pemerintahan bayangan. Mereka tidak terlihat, tapi kepentingannya sangat mempengaruhi keputusan politik pemerintahan.

    Apakah di Indonesia ada kelompok 'The Deep State', pemerintah bayangan yang bisa mengendalikan Jokowi, mengarahkan kebijakan pemerintah, membuat KPK mandul, mengatur siapa yang harus ditangkap dan siapa yang harus dilepas? Mari kita ikuti sepak terjang KPK selanjutnya.

    Theodore Roosevelt, Presiden AS ke-26 (1901-1909), pernah mengingatkan betapa berbahayanya pemerintahan yang disebutnya sebagai the invisible government. Mereka adalah para pebisnis korup yang menjalin kerja sama dengan para politisi korup. Karena itu tugas utama seorang negarawan adalah menghancurkannya.

    Pewarta : rn
    Sumber : kumparan.com

    Senin, 10 Desember 2018

    PENGANGGARAN (GANDA,TUMPANG TINDI HINGGA FIKTIP) YANG BERPOTENSI KKN DARI APBD/APBN PROYEK PL (PIRA,ADD) PEMKAB BANYUASIN SUMSEK



    BANYUASIN 07 DESEMBER 2018
    Nomor Surat : 001/MBM_WTR/XII/2018
    Sipat       :  Penting
    Priha  : Tindak KKN 866 PL (ADD,PIRA) PEMKAB BANYUASIN SUMSEL

    Kepada Yth : 
    Penegak Hukum

    Di
        _Mana Saja Berada,Tempat

    Assalam wr wb, "Masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumsel Korban Pencitraan Salah satunya Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Itu Artinya BPK Dalang dari segalah bentuk kejahatan tatakelolah keuangan.. Ini lah FAKTA Nya" (BPK,KPK)
    Rapat paripurna DPRD penandatanganan kesepakatan anggaran tahun 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel

    TRIBUNUS,BANYUASIN.CO.ID - KRISIS, ini lah kata-kata yang tepat menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumsel saat ini, dengan semakin meningkatnya angka KKN yang terjadi di Pemkab Banyuasin sebagai temuan kami media Tribunus.co.id patut untuk diyakini Indikasi KKN terhadap Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang sumber dananya dari APBN dan 866 Paket Pekerjaan dan atau pengadaan Penunjukan Langsung (PL) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018"

    Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH. melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, ST., MM.,MBA. Saat di konfirmasi awak media mempertanyakan Paket 866 PL Pemkab Banyuasin Untuk tahun anggaran 2018 Erwin menuturkan, Itu sudah sesuai berdasarkan dasar perundang undangan dan aturannya yang berlaku dengan asas-asas keteruntukannya. Senin (10/12).


    Bupati Banyuasin mengatakan Untuk jumlah paket bisa ditanyakan kepada Kabag ULP Mengenai penunjukan langsung itu diatur di Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Dan jika memang kegiatan itu dibawah 200 juta boleh dilakukan penunjukan langsung jelanya.

    Benarkah…, dibalik ini timbul permasalahan yang baru bisa dibilang Patal banyaknya yang tumpang tindih sehingga bisa dibilang semi Fiktif tribunus.co.id sudah sampaikan masala ini pada Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Banyuasin.


    Erwin Ibrahim saat di tanya mengenai informasi desas desusnya Pengunduran Diri Pak Yos dari Kepala Dinas PUPR Kab. Banyuasin secara tiba-tiba" jawab Erwin Sampai saat ini beliau masih bertugas Jika ada SK pasti baru bisa dikatakan mengundurkan diri.

    Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes. menyangkal dia mengatakan, sekarang ini seluruh kegiatan sedang di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan untuk tahun anggaran 2018 seluruh kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Sumsel suda dilaksanakan dengan maksimal. Dan tidak ada yang seperti belum selesai dikerjakan, dan Markup, Tumpang tindih, apa lagi Fiktif seperti yang media pertanyakan...?? tersebut jelasnya.

    Sementara itu dari hasil temuan tim imvestigasi media tribunus.co.id Dilapangan mengungkap ...!!! kasus pembangunan IPAL yang sumber pendanaannya dari APBN itu di beberapa puskesmas aut-autan dan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang digunakan lalu di anggar kan lagi melalui anggaran dana APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2018. Yang naifnya lagi IPAL tersebut tidak berfungsi sebagai pengelolaan air tidak layak konsumsi menjadi air layak konsumsi. jadi tidak ada unsur kebermempaatan untuk Puskesmas dan warga sehingga angaran yang nilainya lebih kurang puluhan miliaran itu terbuang siah-siah padahal katanya Pemkab Banyuasin lagi depisit anggaran..!!!

    Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang menelan dana  Rp 349.000.000.

    Kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Banyuasin Bapak Sujaih menjelaskan kalau PL itu Kepala OPD masing-masing yang mempunyai kewenangan yang menentukan paket PL paparnya. Dari berbagai informasi dan keterangan dari berbagai sumber Faktanya bisa kita lihat seperti daftar PL tahun 2018 sebanyak 866 Pl Pemerintah Kabupaten Banyuasin sumsel. (866 Paket PL Alternatif KKN).
    http://amperarakyatri.blogspot.com/2018/11/866-paket-pekerjaan-maupun-pengadaan.html
    https://www.scribd.com/document/363436641/Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1
    https://www.scribd.com/document/381646491/Hasil-Penelitian-Dan-Temuan-Penyimpangan-Dan-Kkn-Add-Di-Kabupaten-Bayuasin-Sumsel


    Terjadi tumpang tindih (Fiktif) Mohon untuk ditindaklanjuti secara tegas dan berkualitas dalam penegakkan hukum sebagai bukti penyelamatan Bangsa. Terlepas dari kontroversi dan polemik tentang pola dan mekanisme PL, ada beberapa hal yang patut kita cermati dengan hati-hati. Pertama, PL sudah terlanjur menjadi bagian integral sistem pengadaan barang jasa pemerintah dan sudah tertuang dalam peraturan perundangan. Oleh karena itu, mestinya intervensi kebijakan tidak boleh mengalahkan Dalam contoh kasus pengadaan lawful interception device di KPK, misalnya, izin Presiden seolah-olah bisa mendeponir Keppres No. 80/2003 dan PP No. 32/2005. Hal ini tentu saja kurang pada tempatnya. Sebab, Keppres No. 80/2003 dan PP No. 32/2005 sesungguhnya lebih mencerminkan sebagai peraturan kebijaksanaan dari pada peraturan perundangan.

    Dalam hal ini, peraturan perundangan jelas tidak dapat di derogasi oleh peraturan kebijaksanaan (izin Presiden, terlebih jika ijin itu hanya lisan). Hal ini juga terkait dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat), dimana seorang Presiden tidak memiliki kekebalan hukum atau berhak atas perlakuan istimewa (prerogatif) secara hukum. Kedua, secara teknis masalah pengadaan barang/jasa sangat terkait dengan siklus anggaran dan disiplin anggaran. Harus diakui bahwa bangsa ini belum cukup disiplin dalam menerapkan siklus anggaran. Akibatnya, penetapan APBN/APBD sering molor, dan pencairan dana pembangunan-pun menjadi sangat terlambat pula. Sementara disisi lain, proses pengadaan barang/jasa dapat memakan waktu berbulan-bulan.

    Untuk itu, pendekatan hukum seyogyanya dapat berjalan beriringan secara harmonis dengan fakta-fakta administratif, dan tidak saling menegasikan. Ini mengandung sebuah konsekuensi bahwa peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa serta alokasi ADD untuk pembangunan desa hendaknya dapat mengakomodir.

    “Keadaan khusus” lainnya, misalnya faktor kelambanan sistem administrasi pemerintahan. Last but not least … bukan PL yang sebenarnya menjadi target pemberantasan korupsi, namun sifat rakus, tamak, dan tidak taat asas yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian negara itulah sasaran utama kita. Jadi, tidaklah berlebihan rasanya jika kita ajukan slogan baru:

    Seperti Dugaan pengelabuan paket pekerjaan antara rancangan pembangunan pemerinta desa,daera dan pusat dari masalah ini dijadikan sasaran empuk para sang penghianat bangsah, dapat kita lihat dari pengangaran sebanyak 866 Paket pengadaan dan pekerjaan dengan cara penunjukan langsung (PL) tersebut tidak sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa (nilai lebih dari 200 juta).
    https://tribunus-antara.com/2018/08/01/politik-balas-budi-hebat-bimtek-para-kades-kabupaten-banyuasin-di-bali.html
    http://petisi.co/diduga-politik-balas-budi-kades-di-banyuasin-giliran-terbang-ke-bali/

    Suatu contoh yang kecil dari peraduga yang di sangkah kan' urayan diatas, Desa yang diduga bermasalah Pengelolaan DD dan dana kesehatan pembangunan IPAL di sepuluh puskesmas satu ruma sakit, dengan mudus proyek pembangunan atau pengadaan yang sumber dana dari APBN di kelaboras   dengan kata lain dianggarkan (di tumpuk) lagi melalui dana dari APBD Kabupaten Banyuasin Sumsel.
    1 Desa Tebing Abang.(552,553)
    2 Desa Pagar Bulan.(554)
    3 Desa Lebung. (52,173,555,686,750,dan 751)
    4 Desa Tanjung Tiga.(176,177,618)
    5 Desa Tanjung Pasir.(65,175,178,519)
    6 Desa Penandingan dan,(179,181,261)
    7 Desa Muara Abab.(180,808)



    Dari ke tujuh desa ini didalam kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel. dan dana kesehatan yang bersumber dari APBN/APBD Kab, Banyuasin Diduga terjadinya tumpang tindih. Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibuk Penegak Hukum, inspektorat, Kepolisian (Tipikor), Kejaksaan (Pidsus), Hingga KPK Untuk tidak mengulur ngulur waktu dalam penindakan secara hukum dan tidak ada tebang pilih serta pengecualian sesuai yang di amanatkan oleh UUD,45 bahwa setiap warga Negara dengan kedudukannya menjunjung tingga dan setarah di mata Hukum.
    https://id.scribd.com/document/381611021/Hasil-penelitian-dan-temuan-Penyelewengan-KKN-DD-di-Kabupaten-Banyuasin-Sumsel
    http://amperarakyatri.blogspot.com/2018/11/866-paket-pekerjaan-maupun-pengadaan.html


    52 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pemasangan Lampu Jalan dan Penambahan Tiang Lampu di Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    65 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pembangunan Sumur Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    173 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Lingkungan Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    175 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Pasir Dusun 01 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    176 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Tiga Dusun 02 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    177 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Tiga Dusun I Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    178 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Pasir Dusun 2 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    179 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Cor Beton Jalan Dalam Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    180 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Cor Beton Jalan Dalam Desa Muara Abab Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Desa Penandingan Dusun I RT. 1 Kec. Rantau Bayur 180.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

    261 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pembangunan Jembatan Desa Penandingan Rt. 05 Kec. Rantau Bayur 100.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    519 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan pengerukan alur sungai jawa Desa Tanjung Pasir, Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

    552 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan penghubung Desa Rantau Bayur ke Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 185.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

    553 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan jalan Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    554 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jalan Desa Pagar Bulan, Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    555 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    618 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dusun I ke Dusun II Desa Tanjung Tiga Kec. Rantau Bayur 185.000.000 Pengadaan Langsung APBD

    686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD

    750 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD

    751 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD

    808 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Muara Abab Kec. Rantau Bayur 100.000.000 Pengadaan Langsung APBDP

    Alokasi ADD Untuk Tahun 2018 di setiap desa se Indonesia. https://www.scribd.com/document/363436641/Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1

    Penandatangannan nota keuangan tahun 2018 Pemkab Banyuasin sumsel

    DAFTAR PL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL 2018

    7    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.
    8    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Sungsang    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
    9    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Daya Utama    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
    10    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Petaling    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
    13    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Mariana    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
    14    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
    278    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Sumber    349.000.000 Lelang Sederhana Lainnya
    279    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Tirta Harja    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
    280    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Rambutan    349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya

    693    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas    3.141.000.000 Lelang Cepat    APBD
    776    DINAS KESEHATAN    Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi    1.400.000.000 Tender Lainnya


    REALISASI PENGGUNAAN DANA PIRA DPRD BANYUASIN SUMSEL TAHUN 2018
    BAPPEDA  :  Rp 1.000.000.000,      1
    PUTR         :   Rp 26.581.000.000,    120
    PERKIMTAN : Rp 38.889.000.000,   248
    KESRA         : Rp 530.000.000,        3
    DISDIKPORA : Rp 1.405.000.000,     7
    DISHUB        : Rp 1.645.000.000,   11
    BPKAD         : Rp1.300.000.000,     6
    PERIKANAN  : Rp 600.000.000,         4
    PERTANIAN  : Rp 800.000.000,       1
    DISKOPERINDAG : Rp 200.000.000,   1
    KABAG UMUM  :  Rp 200.000.000,     1
    KOMINFO          : Rp 50.000.000,     1
    PETERNAKAN : Rp 300.000.000, 2
    TOTAL    :     RP 73.500.000.000,   406

    DPRD PERAKSI GOLKAR KOMISI III HERAWATI PIRA 2018
    Pemasangan Lampu Jalan di Desa Tanjung Baru Kec,Makarti Jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
    Cor beton jalan arjuna lingkungan lll Makarti Jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
    Rehap jalan setapak dari jembatan arah pak jemali menuju SD 14 lingkungan 1 kelurahan makarti jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
    Cor Beton Jalan lorong Rt 07,08 Lingkungan lll Makarti Jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
    Rehap Jalan Lorong H. Jaisman lingkungan ll Makarti jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
    Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Tanjung Emas Makarti Jaya Rp300.000.000. PUTR.
    Pembuatan RKB Paud Mustika Desa Upang Kec,Air Alek Rp200.000.000, PUTR.

    TOPIK MINGGU

    KEPENGURUSAN BALADHIKA KARYA KABUPATEN BANYUASIN

    SURAT KEPUTUSAN : Nomor : SK/42/DEPIDER/BK/VI/2016. TENTANG KEPENGURUSAN BALADHIKA KARYA KABUPATEN BANYUASIN.  "MAJU TERUS PANTANG MUND...