Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Ilustrasi siapa yang akan menindak kasus korupsi dana desa di Kabupaten Banyuasin Sumsel.

_

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Penyelewengan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dana Desa (DD) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari setiap desanya tidak ada tanggapan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sementara itu warga masyarakat sudah sangat kecewa dan semakin tambah tidak percaya terhadap APH kali ini bukan saja terhadap Institusi Kepolisian dan Kejaksaan pada Inspektorat Kabupaten (Irkab) pun tidak ada bedanya.

Pasalnya bersumber dari pengakuan beberapa Kepala Desa di dalam Kab, Banyuasin dengan terputus-putus dan dengan waktu yang berbeda, karena rasa takut. Kepala Desa tersebut pun meminta identitas nama dan kepala desa desa nya di rahasiakan.

Baca juga berita sebelumnya;

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

Seperti yang kita ketahui dari pemberitaan berbagai media massa, terkait penyelewengan DD diduga dilakukan oleh setiap Kepala Desa di dalam Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, di 21 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 288 Desa dapat diambil suatu penilaian penggunaan DD di Kabupaten Banyuasin "SANGAT BERMASALAH" namun satupun tidak tersentuh hukum.

Rupa-rupanya masalah tersebut bermuara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, itu sendiri.

Sekarang ini kami, para kepala desa di Kabupaten Banyuasin dihadapkan pada dua persimpangan jalan yang mau tidak mau, Kami kepala desa harus ikut aturan main (oknum) yang meminta jatah preman alias setoran fee (potongan) dari DD sebesar 35% dari besaran jumlah nilai DD di setiap desa nya, jelas salah seorang kepala desa dari desa di Kecamatan Rantau Bayur Kab, Banyuasin mengeluh kan, keluh kesah Nya.

Baca juga berita sebelumnya;

https://www.tribunus.co.id/2019/08/laporan-kasus-kkn-dana-pira-apbd-dd.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

Ditambahkan lagi oleh Sekretaris Desa (Sekdes) salah satu desa di Kecamatan Pulau Rimau Kab, Banyuasin, ya mau tidak mau Kami, (kepala desa dan perangkat desa) harus ikut, kalau tidak ikut' akan tau sendiri..!!!! konsekuensinya. Saya (kepala desa) contoh kan saja melalui Inspektorat Kabupaten (Irkab), melalui Irkab "oknum" mengorek-ngorek, mencari benang merah pada Kepala Desa yang tidak mau loyal padanya sampai dapat" demi kepentingan pribadi bebernya.

Pantesan saja masalah penyelewengan dd di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, tidak ada tindak lanjut dari instansi yang berwenang rupa-rupanya di balik KKN DD yang diduga dilakukan semua pemerintah desa Se-Kabupaten Banyuasin tersebut dalang utamanya adalah Oknum melalui pemotongan (Pangkas) dari transparan Kas Daerah  Kab, Banyuasin ke rekening Kas Desa masing2 jelas Joul salah seorang masyarakat penggagas dan akan terbentuk Ormas Pemuda Penjaga Adat dan Budaya Banyuasin Bersatu (OPPB3).

"Joul juga mengatakan, dengan kondisi seperti ini sudah pasti parah Kepala Desa mendapat jaminan atau prioritas aman dari jeratan hukum untuk melakukan penyalahgunaan DD di desa yang ia pimpin masing-masing sehingga penggunaan DD Kabupaten Banyuasin semakin kedepan semakin terkorupsi saja jelas Joul pada wartawan di pangkalan ojek Simpang Kedondong Pangkalan Balai pada Selasa (24/09/2019).

Sering kali kita baca di media massa online, koran dan mensos bermacam2 judul tajuk berita nya' yang akan menindak tegas pelaku penyelewengan, koruptor DD yang mengatakan tersebut tidak tanggung-tanggung tegas lelaki paruh baya yang berprofesi tukang ojek santun ini.

Presiden Joko Widodo, Kapolri, Menteri Desa, Mendagri hingga KPK tapi kenapa nyatanya penyelewengan, korupsi DD di Kabupaten Banyuasin ini semakin hari semakin parah saja, jelasnya.

Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin Roni Utama dikonfirmasi lewat media WhatsApp belum ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuasin Subahan di konfirmasi mengenai masalah pemotongan tersebut, ia mengatakan mohon maaf pak, lebih bagus sampaikan bukti supaya tidak menjadi fitnah jelasnya

Ditambahkannya lagi, kades Nya siapa, Sekdesnya siapa, Dana Desa itu keluar dari kas daerah langsung ke rekening kas desa, dari rekening kas desa keluar harus persetujuan camat dengan melampirkan dokumen dan persyaratan tertentu, jadi kalu ado info cak itu sulit kami meyakini kebenaran informasi itu, dan angka 35% itu luar biasa, jadi mohon maaf info cak ini jawabnya.

Makanya kita tanya kami pun rasa tidak percaya dengan angka dan persentase sampai 35% dari nilai DD di setiap desanya tapi ada yang membuat kami meyakini karena ada sembilan desa yang media tribunus.co.id beritakan dugaan penyelewengan DD tumpang tindih dengan anggaran APBD dana pokok pikiran rakyat (Pira) DPRD Banyuasin, masalahnya pengelolaan dan jumlah DD dan rencana realisasi penggunaan DD serta RAP tidak dipajang di setiap desa (tidak transparan tertutup). 

Rapat desa yang diundang orang2 tertentu yang sudah di kondisikannya, SPJ penggunaan DD diambil borongan' tidak berdasarkan nota dan belanja yang sebenar2nya, Panitia pengelolaan dan penggunaan DD dari keluarga sedara Kepala Desa, pendapatan desa dari hasil retribusi lelang lebak lebung aset desa setiap tahunnya digunakan secara pribadi oleh kepala desa, dana kompensasi dari perusahaan masuk kantong pribadi dll.

Kenapa harus ada laporan tertulis dulu seharusnya kalau menurut kami yang tidak tahu aturan ini andai itu sudah terjadi berarti Instansi yang berwenang sudah seharusnya dibacakan surat yasin fadilah biar Allah yang membukakan pintu rahmat pada mereka2 yang telah khilaf. (itu artinya untuk menciptakan pertikaian di tengah masyarakat).

Joul Penggiat korupsi penggagas OPBBP3 Kab, Banyuasin DD itu dapat di pastikan setiap desa nye lebih kurang Rp 400.000.000, yang sudah pasti hilang adanya transfer ke rekening Kas Desa ini baru dari Kas Daerah ke rekening desa saja belum lagi rekomendasi pencairan yang harus dikeluarkan oleh kecamatan Rp... belum lagi Polsek setempat sebagai pengawasan dan Kejaksaan Negeri sebagai TP4D Sesuai dengan penandatanganan MoU tutupnya.

Pewarta : rn

https://www.tribunus.co.id/2019/01/yek-karim-potret-kemikinan-masyarakat.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html

https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/laporan-kasus-kkn-dana-pira-apbd-dd.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/09/massa-100-persen-pro-rakyat-meminta.html

DIDUGA ADANYA MARKUP, KKN PADA DUA PENGADAAN DI DINAS DPMD KABUPATEN BANYUASIN APBD 2019.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1,62 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,41 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung  January 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

_

_

GOPK, Batal Aksi di BPK RI, Dan Kejati Sumsel Diduga Tebalnya Uang Pelicin Dari Pemkab Banyuasin.

_

Surat pemberitahuan Unras GOPK, Nomor Surat : 68/B/GOPK/SUMSEL/X/2017.

_

PALEMBANG,TRIBUNUS.CO.ID - Terkait Pemberitaan dari media massa online kasus Dana Desa (DD) yang tidak ada tanggapan dari Aparat Penegak Hukum (APH) sementara itu warga masyarakat sudah sangat kecewa dan semakin tambah tidak percaya terhadap APH kali ini bukan saja terhadap Institusi Kepolisian dan Kejaksaan pada Inspektorat Kabupaten (Irkab) pun tidak ada bedanya.

Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH.

Pada Hari Senin Tanggal 20/10/2019 Gabungan Ormas Penegak Keadilan (GOPK) akan mengadakan aksi Demo terkait kasus DD yang tak kunjung ditanggap-tanggapi oleh APH itu, GOPK akan menggelar aksi.

Aksi yang akan digelar oleh GOPK itu akan di ada kan di dua titik, dipusatkan di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, dan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Dengan Nomor Surat : 68/B/GOPK/SUMSEL/X/2017.

_

Ketua GOPK Sandi, ketika media konfirmasi mempertanyakan aksi unras yang akan mereka suarakan tersebut.? Lewat WhatsApp dengan jujur mengatakan kalau unras yang akan mereka gelar sesuai dengan surat pemberitahuan nya pada Polresta Palembang itu tepatnya pada hari senin tanggal 20/10/2019 itu batal digelar karena pihaknya ada mediasi terhadap perwakilan Pemkab Banyuasin yang mencapai kesepakatan tentu menguntungkan pihaknya GOPK jelas ketua GOPK lewat pesan singkat wa nya, (20/10/2019).

Lebih jelas baca berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

Sandi mengaku uang pelicin nya lumayan besar cukup buat mengontrak ruko di kota palembang untuk dua pintu jelas Sandi Ketua GOPK yang beralamat di Jl Cambai Agung Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan itu Nomor Surat : 68/B/GOPK/SUMSEL/X/2017.

Kapoltabes Palembang Kombes. Pol. Didi saat di konfirmasi menanyakan kejelasan Unras GOPK yang digelar pada hari senin 22/10/2019 pada dua titik ia itu BPK RI Cabang Sumsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel belum ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.

Pewarta : rn

__

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html

Dokumen Media Tribunus.co.id Biro Sumsel.

Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: BERBAGAI DOA BAGI BERKAH KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: BERBAGAI DOA BAGI BERKAH KEHIDUPAN SEHARI-HARI: BERBAGAI DOA BAGI BERKAH KEHIDUPAN SEHARI-HARI Doa Diberi Akhlak Yang Baik : Allahummahdini liahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi liahs...

DiDUGA, Anggaran Publikasi Untuk Media Massa Pemkab Banyuasin 2018 di KKN

Foto Istimewa Bupati Banyuasin Kepala Dinas Kominfo Asisten l Pemkab Banyuasin.

---

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Kenapa pada saat rapat waktu lalu Dinas Kominfo bersama awak media dari berbagai perwakilan wartawan dari semua media massa yang penugasan nya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, anggarkan untuk dana publikasi media massa hanya Rp 800 juta saja untuk tahun 2018. "motif pelemahan publik"

Dalam pertemuan rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama publik Pemkab Banyuasin Sumsel di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banyuasin, pada hari kamis (18/1/2018) kemarin itu membahas. Anggaran yang diperuntukkan bagi media yang melakukan peliputan kegiatan Pemerintah untuk Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Saat, rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama publik dengan Pemkab Banyuasin, itu membahas anggaran peliputan  kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, itu Dinas Kominfo Kab, Banyuasin Erwin menjelaskan anggaran publikasi untuk media massa hanya sebesar Rp.800 juta saja tegasnya. 

Dengan anggaran yang sangat minim tersebut, membuat sejumlah wartawan yang bertugas di banyuasin sangat tragis.

Seperti diketahui, kebutuhan publik merupakan bagian yang sangat terpenting dalam roda pemerintahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

“Juga untuk menuju masyarakat yang makmur, serta sejahtera atau good governance,”  ujar Budi, salah satu wartawan yang biasa ngepos di Banyuasin.

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”

Sementara dari laporan keuangan perbelanjaan Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2018 itu sangat besar untuk kegiatan kerjasama Dinas Kominfo dengan pihak media massa senilai Rp.29.681.952.225,00. terdiri dari empat belas aitem.

Saat di konfirmasi mantan Kepala Dinas Kominfo Banyuasin Erwin Ibrahim lewat WhatsApp terkait anggaran yang dikucurkan untuk parah media dan Wartawan hanya sebesar Rp.800.000.000, itu artinya hanya pada program tersedianya Informasi pembangunan daerah Rp.800.000.000, ini saja, satu dari empat belas pagu anggaran kegiatan.

Dan media yang mendapat ADV dan Iklan itu madianya yang itu..itu saja" pada prinsipnya kami bukan meminta akan tetapi kami menuntut apa yang merupakan hak kami seorang wartawan yang berjalan berdasarkan UU Pers dan etik jurnalis yang menjaga keindependenan setiap berita yang kami terbit kan bukan yang saweran.

Baca berita di bawa ini ;http://petisi.co/anggaran-publikasi-media-massa-di-pemkab-banyuasin-hanya-rp-800-juta/

Kegiatan tahun 2018 memang hanya tersedia dana untuk media Rp.800jt untuk media yang menjadi mitra dengan Pemkab Banyuasin, bagi media yang belum menjadi mitra boleh berkoordinasi dengan staf di bagian publikasi Andi, sekiranya untuk menjadi mitra Pemkab Banyuasin karena PPTK nya andi agar media yang belum melengkapi persyaratan untuk melengkapi sehingga bisa menjadi mitra tapi awal 2019, saya sudah pindah tugas jelas, Erwin (29/09/2019) Kemarin.

Dengan nilai Rp.800 juta itu termasuk tidak wajar mengingat peranan dan fungsi media massa di dalam tuntutan konsumsi publik yang memegang peranan penting dalam peradaban manusia apalagi sistem tata kelola pemerintahan yang diwajibkan di expose guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN dan penyalahgunaan wewenang nilai tersebut berdasarkan data yang sudah di pertanggung jawabkan oleh Bapak Erwin sendiri.

Erwin, betul angka Rp.800jt itu di tahun 2018, pada zaman bupati masih Pak Supriono dan saat itu membayar hutang sisa dari zaman Pak Yan Anton jadi untuk media hanya diberikan Rp.800 jt dan bukan hanya kominfo termasuk kegiatan di dinas lain juga banyak dipangkas coba dibaca lagi di laporan itu peningkatan informasi media massa itu, hanya judul induk, bukan hanya untuk media tapi seluruh kegiatan, kelit nya.

Termasuk gaji pegawai dan lain lain selama 2 tahun saya di kominfo, untuk anggara media tidak pernah lebih dari Rp.3 M. dan tahun 2018 memang paling kecil hanya Rp.800.000.000, saja jelasnya.

Bukan cuma itu saja secara keseluruhan termasuk gaji dan tunjangan rutin pegawai pun dihapuskan karena di satu program kegiatan jadinya efisien.

Masalah di pemkab banyuasin ini uang setoran menjadi suatu keharusan dapat dikatakan suatu tuntutan profesi.

Atas dasar dari laporan LKPJIP Diskominfo Banyuasin untuk tahun anggaran 2018 pada poin ke 9 Peningkatan kerjasama  informasi media massa, Tersedianya informasi publik yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air, Jumlah Media Massa Nasional/Lokal yang bekerja sama,  Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, Jumlah surat kabar nasional /lokal yang ada sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan edukatif Rp.12,330,540,725, Untuk total keseluruhan dana pada waktu akhir masa Rp.29,681,952,225, sudah terialisasi:100%.

1.Terlaksananya kerjasama dengan media massa Rp.3.552.190.725,

2.Terbinanya kemitraan media massa Rp.168.350.000,

3.Terlaksananya penyebarluasan informasi yang dipublikasikan Rp.889.650.000,

4.Terlaksananya pengelolaan dokumentasi dan peliputan Rp.286.500.000,

5.Terlaksananya pengembangan kemitraan media massa untuk 10 media senilai Rp.196.050.000,

6.Terlaksananya informasi kebijakan pemerintah daerah sebanyak 100 Iklan senilai Rp.1,283.150.000,

7.Terlaksananya peliputan dan dokumentasi pemerintah daerah 65 liputan senilai Rp.244.050.000,

8.Terlaksananya informasi kebijakan pemerintah daerah 1 paket Rp.40.600.000,

9.Tersedianya Informasi yang Berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat 1 Paket Rp.165.500.000,

10.Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Rp.800.000.000, 

11.Terlaksananya Informasi dan Promosi Daerah Rp.4.100.000.000,

12.Personal Website Yang terpasang Rp.120.000.000,

13.Media Gathering, Pertemuan Media, Lokakarya, Konferensi Pers, Coffee Morning Rp.450.000.000, dan

14.Bimtek kehumasan komunikasi, dan jurnalis Rp.200.000.000.

Tugas Informatika, persandian, humas, statistik  dan penyiaran akuntabilitas keuangan jumlah rencana pengeluaran belanja langsung dinas komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2017.

Itu artinya Pemkab Banyuasin," tidak terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat pers kerjasama pemerintah dan masyarakat pers.

Pewarta : rn

Sumpah Seorang Syeh Sitijenar Syeh Lemabang Atas Apa yang Sudah Di Amalkannya

Sufi yang belajar dari keheningan dan ketiadaan. Cinta dan Fana keduanya sulit dijelaskan dengan kata-kata dan akal namun hati yang suci secara gamblang memaparkan makna keduanya.

Hanya berharap pada Tuhan

Aku angkat saksi dihadapan Dzat-KU sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku. 

Dan Aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusan-KU, sesungguhnya yang disebut Allah adalah ingsun (aku) diri sendiri. Rasul itu rasul-KU, Muhammad itu cahaya-KU, aku Dzat yang hidup yang tak kena mati, Akulah Dzat yang kekal yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan.

Akulah Dzat yang bijaksana tidak ada yang samar sesuatupun, Akulah Dzat Yang Maha Menguasai, Yang Kuasa dan Yang Bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kudrat-KU.

Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Disebut Imannya Iman.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah. Disebut Imannya Tauhid.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah. Disebut Imannya Syahadat.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah. Disebut Imannya Makrifat.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah. Disebut Imannya Shalat.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah. Disebut Imannya Kehidupan.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah. Disebut Imannya Takbir.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah. Disebut Imannya Sadekah.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah. Disebut Imannya Kematian.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah. Disebut Imannya Junub.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugrah Allah. Disebut Imannya Jinabat.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma Nama Allah. Disebut Imannya Wudlu.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah. Disebut Imannya Kalam.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah. Disebut Imannya Akal.

Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagad alam mayapada, dunia akhirat, surga neraka, arsy kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua, itu berkumpul di pucuknya jantung, yang disebut alam khayal (ala al-khayal). Disebut Imannya Nur Cahaya.

Yang disebut kodrat itu yang berkuasa, tiada yang mirip atau yang menyamai. 

Kekuasannya tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam merupakan kesatuan, yang beraneka ragam.

Iradat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan, yang lepas jauh dari panca indra bagaikan anak panah lepas dari busur .

Inilah maksudnya syahadat: Asyhadu berarti jatuhnya rasa, Ilaha berarti kesetian rasa, Ilallah berarti bertemunya rasa, Muhammad berarti hasil karya yang maujud dan Pangeran berarti kesejatian hidup.

Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat, jika tidak tahu maka sakaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan.

Syahadat Allah, Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggalah hanya Allah semata yang abadi.

Syahadat Aning Ingsun, Asyhadu keberadaan-KU, La Ilaha bentuk wajahku, Ilallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya.

Syahadat Panetap Panatagana yaitu, yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah, bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna.

Kenikmatan mati tak dapat dihitung, tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, justru bagi ilmu orang remeh…..

Segala sesuatu yang wujud, yang tersebar di dunia ini, bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, sebab isi bumi itu angkasa yang hampa.

Shalat lima kali sehari adalah pujian dan dzikir yang merupakan kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima, dengan segala keberanian yang dimiliki.

Pada permulaan saya shalat, budi saya mencuri, pada waktu saya dzikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan Dzat Maha yang bersama diriku, jadi.., 

saya inilah 

Yang Maha Suci, Dzat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan.

Syahadat, shalat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji ke Makkah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. 

Menurut para ulama bila manusia melakukannya maka dia akan dapat pahala itu adalah omong kosong, mereka adalah orang yang tidak tahu.

Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi hitam, rambut memutih. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. 

Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa, tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal, saja, yaitu Gusti Dzat Maulana.

Gusti Dzat Maulana. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa Maha Besar, lagi pula memiliki dua puluh sifat, kuasa atas segala kehendak-Nya. 

Dialah Maha Kuasa pangkal mula segala ilmu, Maha Mulia, Maha Indah, Maha Sempurna, Maha Kuasa, Rupa warna-nya tanpa cacat, seperti hamba-Nya. Di dalam raga manusia ia tiada tanpak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta, Ngindraloka.

Hyang Widi, wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifat-sifatnya mempunyai wujud, sperti penampakan raga yang tiada tanpak. 

Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan, karena asal diri pribadi.

Mergertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat, jika tidak tahu maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan.

Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan anta ya mulya, yaitu Dzat yang melanggengkan budi, berdasarkan dalil rama itu, ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah, tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syari’at, tarekat, hakekat, dan ma’rifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati.

Dokumen media tribunus.co.id Biro Sumsel

Pemkab Banyuasin, Gelar SPI 2019, Foto Bareng Acungkan Dua Jari, Untuk Prabowo Sandi

Foto Istimewa Pemkab Banyuasin Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019 bertempat di Fave Hotel Palembang, pada selasa (27.09.2019) kemarin. sumber, beritanda.com

FITRA, BPK RI Temukan Kerugian Negara Pada Anggaran Sekwan Banyuasin Rp.2.732.906.774, APBD 2018

Koordinator Fitra Sumsel Nuni Handayani

Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Ilustrasi siapa yang akan menindak kasus korupsi dana desa di Kabupaten Banyuasin Sumsel.

BAB II PROFIL WILAYAH DAN SANITASI SAAT INI

BAB II

PROFIL WILAYAH DAN SANITASI SAAT INI

2.1.    Gambaran wilayah

1. Administratif

   

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan,  yang terletak diantara 104o, 40’” sampai 105o.15’ bujur timur dan 1,3o  sampai 4o Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 0-40 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

Kabupaten    Banyuasin mempunyai    wilayah seluas 11.832,69 Km2 dan terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km2 atau sekitar 30,70 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km2  atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin.

Secara  administratif,  Kabupaten Banyuasin  mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

-    Sebelah Utara   : Berbatasan dengan  Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.

-    Sebelah Timur : Berbatasan  dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

-    Sebelah Selatan : Berbatasan  dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.

-   Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan  yang 20 % lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut.

Lahan  rawa pasang  surut terletak  di sepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir.

Lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian  Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Banyuasin III, Talang Kelapa dan sebagian kecil Kecamatan Rambutan.

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai.

Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya rectangular dan di daerah dataran kering pola alirannya dandritik. Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi air di sepanjang garis pantai lebih dari 150 Km. Pola aliran di wilayah ini, terutama didaerah rawa- rawa dan pasang surut umumnya rectangular. Sedangkan untuk daerah  yang dipengaruhi oleh pasang surut aliran  sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah disetiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuasin   mengalami pemekaran dari 17 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran  tersebut antara lain Kecamatan Banyuasin I pecah menjadi Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Air Kumbang, serta Kecamatan Muara Telang pecah menjadi Kecamatan Muara Telang dan Kecamatan Sumber Marga Telang. Jumlah  desa di Kabupaten Banyuasin sebanyak 304 desa/kelurahan, terdiri atas 288 desa dan 16 kelurahan.

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan

Kabupaten Banyuasin

2.1.2. kependudukan 

Penduduk  Kabupaten Banyuasin  tahun 2015 berjumlah  979.316 jiwa, sedangkan  jumlah penduduk tahun 2014 adalah 954.499 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2012 yang berjumlah 906.736 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,6 persen. Di tahun 2016 dengan rata-rata laju pertumbuhan 2,6 persen, maka diproyeksi penduduk di tahun 2016 berjumlah 1.004.778 jiwa.

Tabel 2.2 Tabel Jumlah penduduk dan kepala keluarga saat ini dan proyeksinya 

untuk 5 tahun Kabupaten Kabupaten Banyuasin

Pada tabel di atas, penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sejumlah 1.004.778, dengan 190.196 jiwa yang tinggal di wilayah perkotaan dan 814.583 jiwa di perdesaan. Diproyeksi di tahun 2020 penduduk Kabupaten Banyuasin sekitar 1.113.422 jiwa.

Tabel 2.3 Tabel Jumlah Kepala keluarga saat ini dan proyeksinya 

untuk 5 tahun Kabupaten Banyuasin

Pada tabel 2.3 di atas, jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016     sejumlah 251.195 KK, dengan 47.549 KK yang tinggal di wilayah perkotaan dan 203.646 KK di perdesaan. Diproyeksi di tahun 2020 KK Kabupaten Banyuasin sekitar 278.355 KK.

   

Tabel 2. 4 Tabel  Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya 

untuk 5 tahun Kabupaten Banyuasin

Pada tabel 2.4 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatannya di masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 dan proyeksi di tahun 2020.

3. Penduduk miskin

Tabel 2. 5 Tabel  Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Kabupaten Banyuasin

Pada tabel 2.5 menggambarkan jumlah kepala keluarga miskin di masing-masing kecamatan dalam kabupaten Banyuasin. 

4. Wilayah kajian SSK 

Wilayah kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, dengan sasaran utama adalah  kawasan perkotaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2031 yang Secara  hierarki sistem perkotaan di Kabupaten Banyuasin, disesuaikan dengan arahan RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan wilayah Sungsang dipromosikan  sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) serta wilayah Pangkalan Balai, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan, dapat dilihat sebagai berikut:

Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Banyuasin

NO	FUNGSI KOTA	KRITERIA
1.	Pusat Kegiatan Wilayah yang Dipromosikan (PKWp)	▪     kawasan  perkotaan  yang berfungsi  atau berpotensi sebagai  simpul kedua kegiatan ekspor-impor  yang mendukung PKN; ▪     kawasan  perkotaan  yang berfungsi  atau berpotensi sebagai   pusat kegiatan industri   dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau ▪     kawasan  perkotaan  yang berfungsi  atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. ▪    Diusulkan oleh pemerintah pusat atau provinsi
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	▪   Berfungsi  atau berpotensi  sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;dan/atau ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ▪   Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	▪   Kawasan  perkotaan  yang berfungsi  untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪   pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi ▪   pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	▪   Pusat  permukiman  yang berfungsi  untuk melayani kegiatan skala antar desa

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Banyuasin dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.   Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

PKWp   yang terdapat   di Kabupaten Banyuasin   merupakan perubahan dari perkembangan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, dalam hal ini pertumbuhan yang diharapkan lebih cepat untuk menunjang akses transportasi nasional, adapun Sungsang sesuai arahan RTRWP Sumatera Selatan ditetapkan sebagai PKWp merupakan permukiman desa sehingga diarahkan untuk menjadi pusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.

2.   Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL yang diarahkan dalam RTRWP Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin berada di Kota Pangkalan Balai.

3.   Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Banyuasin berada di Betung, Mariana, Sukajadi, Telang Jaya, Sungai Pinang dan Makarti Jaya.

4.   Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat  Pelayanan  Lingkungan (PPL)  merupakan pusat permukiman  yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Desa yang ditetapkan sebagai pusat permukiman yang mempunyai prasarana dan sarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan desa-desa yang ada disekitarnya, mempunyai potensi untuk tumbuh dengan investasi kecil, dapat berfungsi sebagai tempat penyedia pelayanan pada desa-desa disekitarnya dan berfungsi sebagai pusat perantara antar kota dengan desa-desa disekitarnya. Adapun Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Banyuasin berada di Tebing Abang, Tanjung Lago, Teluk Betung, Sumber Makmur, Tirta Harja, Sidomulyo, Salek Mukti, Lubuk Lancang, Sembawa, Sumber Marga Telang dan Air Kumbang.

Rencana pengembangan sistem hirarki pusat-pusat pelayanan ini mengacu pada konsep pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Bayuasin yang kedua, yakni ibukota kabupaten tetap masih menjadi pusat kegiatan utama atau pusat pelayanan utama untuk dapat melayani atau menjadi media internal ke seluruh wilayah pelayanannya di Kabupaten Banyuasin. Sedangkan wilayah-wilayah kecamatan yang termasuk ke dalam pusat-pusat pertumbuhan/pembentuk sistem perkotaan adalah termasuk ke dalam sistem hirarki  kedua dalam skala pelayanan kegiatan lokal di wilayah dan kecamatan yang termasuk ke dalam pusat-pusat pertumbuhan/pembentuk sistem perdesaan adalah termasuk ke dalam sistem hirarki ketiga dalam skala pelayanan kegiatan lokal di wilayah Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Banyuasin dijelaskan dalam Tabel berikut :

Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Kabupaten Banyuasin

PKWp	PKL	PPK	PPL
Sungsang Fungsi  yang diemban: -  Pemerintahan Tingkat Kecamatan - Perdagangan  dan jasa skala regional/lokal -  Pengembangan perikanan        dan kelautan -  Pengembangan transportasi nasional/regional -  Pengembangan permukiman    dan pelayanan umum -  Wisata budaya -  Pusat industri	Pangkalan Balai Fungsi yang diemban: -  Pusat Pemerintahan           Tingkat Kabupaten -  Pusat Pendidikan -  Pusat Permukiman Perkotaan	Penetapan PPK:	Penetapan PPL:
		Betung  (Kec. Betung) Fungsi: ✔  Pusat Perdagangan & Jasa ✔  Pusat pemerintahan Kecamatan ✔  Pusat Permukiman Perkotaan skala kecamatan	▪   Tebing Abang (Kec. Rantau Bayur) Fungsi: ✔ Pusat Perdagangan & Jasa ✔ Perikanan budidaya air tawar ✔ Perkebunan ✔ Pelabuhan Khusus ✔ Pusat permukiman perdesaan
		Mariana  (kec. Banyuasin I) Fungsi: ✔  Pusat pemerintahan ✔  Pusat Industri ✔  Pusat Permukiman Perkotaan	▪   Tanjung Lago (Kec.Tanjung Lago) Fungsi: ✔ Perkebunan ✔ Pertanian Pangan ✔ Kehutanan ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Pelabuhan Khusus ✔ Perikanan budidaya air tawar
		Sukajadi  (Kec.Talang Kelapa) Fungsi: ✔  Pusat pemerintahan Kecamatan ✔  Pusat Perdagangan&Jasa ✔  Pusat Permukiman Perkotaan ✔  Peternakan Unggas ✔  Budidaya air tawar	▪   Teluk Betung      (Kec. Pulau Rimau) Fungsi: ✔ Pertanian pangan ✔ Pertanian Holtikultura ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Pusat Perdagangan
		4. Telang Jaya  (Kec. Muara Telang) Fungsi: ✔  Pusat pemerintahan Kecamatan ✔  Pusat Perdagangan & Jasa skala kecamatan ✔  Pusat Pertanian Lahan Basah ✔  Pusat Permukiman Perkotaan	▪   Sumber Makmur (Kec. Muara Padang) Fungsi: ✔ Pertanian pangan ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Perdagangan Jasa ✔ Perkebunan
		5. Sungai Pinang (Kec. Rambutan) Fungsi: ✔  Pusat pemerintahan Kecamatan ✔  Pusat Pertanian Lahan lebak ✔  Pusat Permukiman Perkotaan ✔  Peternakan Unggas ✔  Perkebunan ✔  Perdagangan dan jasa	▪   Tirto Harjo (Kec. Muara Sugihan) Fungsi: ✔ Pertanian pangn ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Perikanan Tambak ✔ Konservasi Mangroove
		6. Makarti Jaya (Kec.Makarti Jaya) Fungsi: ✔  Pusat pemerintahan Kecamatan ✔  Pusat Pertanian pasang surut ✔  Pusat Permukiman Perkotaan skala kecamatan ✔  Perikanan tambak	▪   Salek Mukti (Kec. Air Salek) Fungsi: ✔ Pertanian pangan ✔ Perikanan Tambak ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Perkebunan
			▪   Sidomulyo (Kec. Tungkal Ilir) Fungsi : ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Perkebunan ✔ Perdagangan dan Jasa ✔ Pemerintahan kecamatan
			▪   Lubuk Lancang (Kec. Suak Tapeh) Fungsi : ✔ Pusat permukiman ✔ Perkebunan ✔ Perdagangan dan Jasa ✔ Pemerintahan kecamatan
			▪   Sembawa (Kec. Sembawa) Fungsi : ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Perkebunan ✔ Perdagangan dan Jasa ✔ Pemerintahan kecamatan ✔ Pusat IPTEK
			▪   Sumber Marga Telang Fungsi : ✔ Perkebunan ✔ Pertanian Pangan ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Pelabuhan Khusus ✔ Perikanan budidaya air tawar ✔ Pendukung industri Tanjung Api-Api
			▪   Air Kumbang Fungsi : ✔ Pusat permukiman perdesaan ✔ Perdagangan Jasa ✔ Perkebunan

                                                  Peta Wilayah Kajian

Wilayah kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, dengan sasaran utama adalah  kawasan perkotaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2031

Peta terkait Kebijakan Tata Ruang (RTRW), yang meliputi 

                                                   Peta  Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Peta terkait Kebijakan Tata Ruang (RTRW), yang meliputi Peta  Rencana Struktur Ruang; menunjukkan wilayah permukiman saat ini dan yang akan datang dan wilayah yang termasuk wilayah perdagangan dan jasa saat ini dan mendatang

PETA TATA RUANG WILAYAH

Peta terkait Kebijakan Tata Ruang (RTRW), yang meliputi Peta Pola Ruang;  menunjukkan wilayah permukiman saat ini dan yang akan datang dan wilayah yang termasuk wilayah perdagangan dan jasa saat ini dan mendatang

2. Kemajuan pelaksanaan SSK

1. Air limbah domestik

Pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Banyuasin masih dilakukan secara SPAL Setempat (sistem  On site). Sistem ini di kelola secara individu oleh masyarakat melalui sistem pembuangan akhir limbah  seperti ke tangki septik atau cubluk. Namun perilaku masyarakat yang tingkat kesadarannya masih rendah, ada juga yang melakuan BABS, pada saat ini kemajuan pelaksanaan sebagai berikut : 

Tabel 2.6.  Kemajuan Pelaksanaan SSK Air Limbah Domestik Kabupaten Banyuasin

2. Pengelolaan persampahan

pengelolaan persampahan di kabupaten Banyuasin penanganan dalam pembuangan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung  diangkut dengan truk sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), sedangkan di wilayah-wilayah ibukota kecamatan lainnya di kabupaten Banyuasin, dilakukan masih sangat sederhana mengumpulkan sampah dengan dibakar atau dibuang ke sungai atau semak, begitu juga di wilayah perdesaan. Pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah kecamatan, desa masih sifatnya insiden. 

Tabel 2.7.  Kemajuan Pelaksanaan SSK Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuasin

kondisi cakupan pelayanannya pada saat ini masih melayani persampahan  dengan sistem pengangkutan sampah yang terdapat di lingkungan permukiman warga maupun pada tempat umum seperti pasar di Pangkalan Balai wilayah kelurahan di ibukota kabupaten Banyuasin dan kecamatan Talang Kelapa, kecamatan Betung dan kecamatan Banyuasin I.

3. Drainase perkotaan

Pengelolaan drainase meliputi normalisasi alur, penggelontoran, rehabilitasi dan pembangunan drainase di kabupaten Banyuasin. Sistem drainase yang ada belum memadai untuk mengurangi seluruh genangan yang sering terjadi saat musim hujan, kemajuan pelaksanaan baru sekitar 10% seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Kemajuan Pelaksanaan SSK Drainase Kabupaten Banyuasin

2.3.    Profil Sanitasi Saat Ini

a.   Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah saat ini serta cakupan pelayanannya.

 (1)   Sistem dan infrastruktur

Sistem Pegelolaan air limbah domestik saat ini di Kabupaten Banyuasin dengan sistem, sebagai berikut :

1. Sistem SPAL Setempat (On site)

Penanganan limbah cair kegiatan rumah tangga pada umumnya dilakukan secara SPAL Setempat (On site) dengan pembuatan tangki septik individual di tiap-tiap rumah tangga. Dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman dan perumahan penduduk.

2. Sistem Komunal

Penanganan limbah cair dengan pembuatan MCK/Septitank/IPal secara bersama sejumlah rumah tangga.

3. Buang Air Besar Sembarangan

Masih ada sebahagian masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang berperilaku membuang air besar sembarangan, seperti di sungai.

. 

Gambar 3.8 : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestic

Pada DSS tergambarkan bahwa :

1. Alur pembuangan Tinja (Black Water) dengan sistem on site, komunal dan BABS
2. Alur pembuangan air cucian (Grey Water) ada yang melalui saluran, ada juga ke sungai.

Tabel 2.9 

Cakupan layanan air limbah domestik saat ini di Kabupaten Banyuasin

Dari tabel di atas terlihat bahwa di Kabupaten Banyuasin Akses Sanitasi layak 53 % yang berakses pada  SPAL Setempat (Tangki Septik Individual 130.426 KK dan MCK 2.700 KK) sedangkan SPAL Terpusat belum ada, sedangkan akses dasar 11 % (27.316). Tetapi perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih terjadi 36 % (90.753) di masyarakat  

Akses Layak (KK)  53 %

Akses Dasar  11 %

BABS 36 %

Tabel 2. 10  

Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Kabupaten Banyuasin

(2) Kelembagaan dan Peraturan 

Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair kegiatan rumah tangga di Kabupaten Banyuasin Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menangani dan terkait dalam dalam pengelolaan limbah cair adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.

Peta  Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik

Peta Cakupan akses dan Sistem Layanan Air Limbah;  menunjukkan Sistem SPAL Setempat, Komunal dan SPAL Te rpusat

b.     Persampahan

Sistem persampahan saat ini serta cakupan pelayanannya.

 (1)   Sistem dan infrastruktur

Sistem Pegelolaan Persampahan saat ini di Kabupaten Banyuasin dengan sistem, sebagai berikut :

1.      Sistem Pengangkutan Sampah

a. Penanganan langsung (Direct), penanganan oleh pemerintah dengan cara layanan langsung angkut, termasuk penyapuan jalan 

b. Penanganan Tidak langsung (indirect),  penanganan oleh pemerintah dengan cara layanan tidak langsung angkut, melalui Rumah tangga dan TPS 

2.     Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani

         Pengelolaan sampah oleh masyarakat dengan cara membakar, membuang ke kebun atau ke sungai. 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin kondisinya cakupan pelayanannya pada saat ini masih melayani persampahan  dengan sistem pengangkutan sampah yang terdapat di lingkungan permukiman warga maupun pada tempat umum seperti pasar di Pangkalan Balai wilayah kelurahan di ibukota kabupaten Banyuasin dan kecamatan Talang Kelapa, kecamatan Betung kecamatan Sembawa dan kecamatan Banyuasin I.

Gambar 3.12 : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan Persampahan

Pada DSS tergambarkan : 

1. sistem pengangkutan sampah dan

2. yang dikelola masyarakat di bakar, di buang ke sungai dan penimbunan sampah.

Tabel 2.11.a  Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Pada tabel 2.11.a di atas menggambarkan timbulan sampah  yang di proses dengan pengangkutan sebesar 46 % atau 126 M3 karena berada di wilayah perkotaan dan yang berdekatan cakupan layanan, terproses 3R 0,5 %, sedangkan yang belum terproses sebesar 53,5 %. 

Tabel 2.11.b  Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Sedangkan pada tabel 2.11.a  menjelaskan Sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat  di perdesaan sebesar 9 %, dan yang belum diproses sebanyak 91 % 

Tabel 2.12  

 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Kabupaten Banyuasin

2. Kelembagaan dan Peraturan 

Pengelolaan persampahan di kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. pembiayaan terkait dengan oprasional pengelolaan persampahan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin melalui SKPD terkait, maupun restribusi. 

Peraturan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyuasin, dituangkan dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Kebersihan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2012 Tentang pembagian kerja pengumpulan/pengangkutan  sampah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 33 Tahun 2008 tentang kebersihan, keindahan ,kesehatan lingkungan.

 Bidang Kebersihan melaksanakan  pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (antara lain pemilahan dan pengangkutan, pengomposan dll) dari sumber sampah sampai dengan pembuangan di TPA.  Sedangkan UPT TPA melaksanakan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (antara lain pemilahan dan pengangkutan, pengomposan dll). 

Pelayanan pengelolaan sampah tersebut  mencakup beberapa Kecamatan dimana pelayanan pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) sampai pengangkutan ke TPA. Sedangkan dari sumber sampah ke TPS, pengelolaan dilakukan oleh masing-masing petugas dari penghasil, seperti RT, RW, sekolah, kantor, dll.

Lembaga utama yang menangani sektor persampahan adalah Seksi Persampahan Kabupaten Banyuasin. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum optimal.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang diarahkan untuk pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2012  Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Perda Penyelenggaraan Kebersihan yang berlaku saat ini sudah memuat sejumlah point positif yang memungkinkan terjadinya kerjasama yang efektif antara Badan Linngkungan Hidup Kebersihan dan pertamanan sebagai lembaga penanggungjawab layanan persampahan dengan Kelurahan. Namun demikian pola pengelolaan sampah yang tertuang di dalamnya belum selaras dengan ketentuan pengelolaan sampah, Kondisi penegakan hukum / aturan masih belum optimal.

Peta  cakupan akses dan sistem layanan persampahan  

Pada peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan, Penanganan langsung dan tidak langsung  ada. Serta untuk yang dikelola mandiri oleh Masyarakat.

c. .Drainase Perkotaan

Permasalahan dalam pengelolaan drainase permukiman di Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Luasnya wilayah perairan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih dijumpai banyak saluran drainase yang mengalami pendangkalan dan tertimbun sampah;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase

Tabel 2.13   Wilayah Area Genangan Kabupaten Banyuasin

Lokasi genangan berjumlah 37 yang ada pada masing-masing  wilayah kecamatan bervariasi menurut genangan yang terjadi  pada lokasi desa/kelurahan

1. Sistem dan infrastruktur

Perkembangan kawasan di beberapa wilayah Kabupaten Banyuasin beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Perkembangan kawasan ini berdampak langsung pada kebutuhan infrastruktur pendukungnya. Dampak yang sangat jelas yaitu adanya genangan air di beberapa lokasi, hal ini salah satu akibat adanya perubahan peruntukan lahan yang tidak lagi menyediakan areal yang cukup untuk penyerapan air permukaan terutama yang berasal dari air hujan maupun pasang surut.

Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi untuk mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan serta dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Untuk mengatasi limpasan air hujan dan mengatasi genangan air di Kabupaten Banyuasin diperlukan suatu sistem drainase yang tertata baik dan mampu mengatasi permasalahan drainase kota. Pengelolaan drainase meliputi normalisasi alur, penggelontoran, rehabilitasi dan pembangunan drainase :

Tabel 2.14   Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kabupaten Banyuasin

2. Kelembagaan dan Peraturan 

Terdapat beberapa instansi yang berwenang dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase di Kabupaten Banyuasin, yakni Dinas PU Bina Marga dan Pengairan serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.

Peta lokasi genangan

Pada peta terlihat dengan Tanda                                       yang berada di 14 kecamatan adalah lokasi genangan

2.4.    Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder, dan data primer berdasarkan hasil studi EHRA, serta hasil penilaian oleh SKPD terkait sanitasi. Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko sebuah area (kelurahan / desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan layanan sanitasi dan data umum wilayah, meliputi jumlah populasi, luas area terbangun; Jumlah KK miskin; fungsi urban/rural, cakupan akses ke jamban layak (onsite, offsite, komunal) perkiraan cakupan sampah yang terangkut; serta luas area genangan. Penentuan area beresiko berdasarkan Penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja Kabupaten Banyuasin. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, hygiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan).

Proses penentuan area berisiko dimulai dengan melakukan analisis data sekunder diikuti dengan penilaian SKPD dan melakukan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Dalam penentuan area berisiko, untuk menggambarkan tingkat resiko  skor diberikan antara 1 - 4, yakni:

4	Sangat Tinggi
3	Tinggi
2	Rendah
1	Sangat Rendah

Area ‘beresiko sangat tinggi’ adalah kelurahan yang dianggap memiliki resiko kesehatan lingkungan yang tinggi karena buruknya kondisi sanitasi. Berdasarkan informasi yang tersedia, kelurahan memiliki potensi resiko terhadap kesehatan dan mendesak untuk dilakukan intervensi tertentu yang kemungkinan akan memperbesar potensi terjadinya kasus kejadian penyakit. Tujuan dari Pemetaan Area Berisiko adalah memetakan area area yang memiliki tingkat resiko sanitasi dan klasifikasi area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas program pembangunan dan pengembangan sanitasi.

Dari penentuan Area berisiko ketiga komponen sanitasi, yakni Air Limbah, Persampahan dan Drainase dari masing-masing desa/kelurahan dengan menggunakan instrumen Profil Sanitasi, yang menjadi prioritas permasalahan adalah wilayah dengan resiko tinggi ( 3 ) dan Sangat Tinggi ( 4).

1. Area berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

   

Tabel 2.15   Area berisiko sanitasi Air Limbah Domestik

Area berisiko sanitasi air limbah domestik yang berisiko  4 (Sangat Tinggi) 

Sedangkan yang berisiko 3 (Tinggi) terjadi di beberapa kelurahan 

Peta Area Beresiko Air Limbah

Pada peta Area berisiko Air limbah, resiko tinggi (warna Kuning) dan sangat Tinggi (warna Merah) 

Tabel 2.16  Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

Permasalahan Mendesak  Air Limbah masih adanya 36 % atau 363.012 jiwa     

Yang masih BABS, dan belum adanya IPLT

2. Area berisiko dan permasalahan persampahan

Tabel 2.17   Area Berisiko Sanitasi Persampahan 

Area berisiko sanitasi Persampahan yang berisiko  4 (Sangat Tinggi) 

Sedangkan yang berisiko 3 (Tinggi) terjadi pada Kelurahan dan Desa 

Peta Area Beresiko Persampahan

Pada Peta Area Beresiko Persampahan, Resiko sangat  tinggi terjadi yang berwarna merah, sedangkan resiko tinggi terjadi pada warna kuning seperti pada tabel di atas. 

Tabel 2.18  Permasalahan Mendesak Persampahan

Permasalahan Mendesak  persampahan masih adanya 53,5 % atau 148 M3     

Di perkotaan  dan 91 % di perdesaan Yang belum terproses atau belum terlayani oleh pengangkutan sampah

c.     Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan

Tabel 2.19   Area Berisiko Sanitasi Drainase 

Area berisiko sanitasi Persampahan yang berisiko  4 (Sangat Tinggi) 

Sedangkan yang berisiko 3 (Tinggi) terjadi pada Kelurahan dan Desa

Tabel 2.20  Masalah Mendesak  Drainase

Permasalahan Mendesak  Drainase masih adanya 37 titik lokasi genangan air

Peta Area Beresiko Drainase

Pada Peta Area Beresiko Drainase, resiko sangat tinggi Terjadi pada warna merah dan resiko Tinggi pada warna kuning