BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Dalam demokrasi elektoral, kehadiran lembaga survei amat dibutuhkan dapat menjadi Elemen Restoratif, dari hasil Survei masyarakat bisa mengenal calon pemimpin yang “dikehendaki” secara demokrasi lembaga survei tidak hanya memiliki andil dalam menjaga martabat demokrasi, tetapi juga bertanggung jawab mencerdaskan rakyat secara politik.
Asal kan lembaga survei yang melakukan survei tidak“subordinasi” dari calon pemimpin/partai politik tertentu. Sehingga konteks lembaga survei menjadi “aktor politik praktis” yang mendukung upaya politisasi ruang publik dan pada akhirnya mengorbankan akal sehat berdemokrasi.(20/03)
Seperti diungkapkan Rektor Univeraitas Taman Siswa Palembang Drs. Joko Susilo Msi, Selasa (20/3). Menurut dia, sudah menjadi tradisi para Paslon Bupati maupun Gubernur yang bertarung pada Pilkada melakukan survei untuk melihat seberapa besar peluang menang dengan kandidat lainnya.
Strategi itu menurutnya, memang boleh dipakai dan sah-sah saja, namun harus berdasarkan tingkat keilmiahan yang profesional. Kalau Paslon yang kuat biasanya gunakan lembaga survei yang terdaftar di KPU dan legal, bukan yang legalitasnya diragukan.
“Jika kehadiran lembaga survei tidak didasarkan keilmuan objektif, akan jadi problem di masyarakat. Seharusnya lembaga yang kredibel, objektif, dan metodenya bagus pasti hasilnya juga tidak melenceng,’’ ujarnya.
Terlebih, hasil survei tidak ada pembanding dengan lembaga survei lainnya, tentu akan jadi pertanyaan masyarakat dan jelas ini ada unsur lain untuk menjatuhkan lawan politik. “Apalagi lembaga survei ini tidak terdaftar di KPU akan menjadi asumsi masyarakat yang tidak mengerti politik, akibatnya merugikan Paslon yang lain,”jelasnya.
Sambung dia, jika lembaga survei ini untuk mencari tingkat elektabilitas, seharusnya dikonsumsi sendiri dan tak boleh dipublikasikan ke publik, karena masyarakat jadi bingung dan tidak objektif. “Jadi lebih baik internal, kalau sekedar mencari hasil elektabilitas,”katanya.
Masalahnya, sekarang ini muncul hasil survei dari lembaga survey yang diduga tidak terdaftar di KPU Pusat maupun Kabupaten. Hasil survei muncul Paslon Bupati Banyuasin (1) Agus Budiantoro dan Aswar Bidui 27,67%-(2) Syaiful bakhari dan Agussalam 24,83% (3) Askolani dan Selamed Soemantono 14,25 (4) H Husni Thamrin dan Supartijo 09,33% (5) Arkoni dan Hazwar Hamid 13,08%. “Hasil survei yang diterbitkan belum lama ini saya yakin punya misi, untuk mempengaruhi masyarakat demi kepentingan politik,”katanya.
Terpisah, Panwaslu Kabupaten Banyuasin Iswandi, SPd saat di kompirmasi, pihaknya belum menerima surat laporan dari Paslon terkait masalah ini. “Tapi jika ada yang mengklaim akan ditindaklanjuti dengan serius,’’ ungkapnya.
Menurut Iswadi, hal inj tidak boleh di publikasikan ke media massa dikarenakan lembaga survei tersebut tidak terdaftar di KPU kemungkinan untuk perseorangan. (rn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar