Diduga penangkapan Cholik Agus Bin Amir Hamza Saudara Ibu Roni yang Sering Memberitakan KKN dan Melaporkan Kasus KKN Kabupaten Banyuasin

TRIBUNUSBANYUASIN.COM - Penomena kejahatan hukum di wilaya hukum Polres Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang belum ada yang berani membongkar sehingga pihak oknum kepolisian sebagai bodigat dan eksekutor pemangku kepentingan berjalan dengan ganasnya berdalikan penegakkan hukum.

Bisa dilihat pada banyak kasus lagi lagi rakyat kecil yang menjadi korban sabotase kriminalisasi rekayasa kasus yang akal akalan si oknum aparat penegak hukum APH.

Berawal dari hilangnya Sepeda Motor Yamaha Vixion milik amin di tempat Sdr Iskandar kejadian itu sudah dilaporkan di Polres Banyuasin hampir 6 bulan tidak ada tindak lanjutnya jelas warga desa taja mulya (Philip 4) Kecamatan Betung Banyuasin Sumatera Selatan ini.

Ia memang sering menginap di sana tempat Sdr Iskandar terkadang karena capek habis menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh Palembang mau pulang ke rumah di desa taja mulya Kec, betung Banyuasin di Pangkalan Balai ia menginap di tempat penginapan yang biasa tempat ia membuang lelah di sana kemarin (19/11/2020).

Saat Amin hendak pulang cek aud begitu terkejutnya sepeda motor vixionnya yang semula di parkirkan di dalam gudang milik Iskandar yang mempunyai penginapan remang-remang tepatnya di simpang 4 Talang Kembang Kel, Pangkalan Balai Kec, Banyuasin lll Kab, Banyuasin Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi alias hilang.

Lebih jelas baca berita di bawa ini ;

https://jarrakposbarat.com/2020/09/01/pengakuan-seorang-wartawan-kabupaten-banyuasin-dikebiri-sabotase-dan-kriminalisasi/

Dari kondisi gudang dimana tempat sepeda motor ia titipkan itu saja sudah sangat banyak keganjilan pintu gudang tidak ada perusakan tanda-tanda pencurian tidak ada sementara yang menjaga gudang tempat penitipan sepeda motor tersebut pun Sdr Iskandar sendiri yang menjaganya.

Amin, ketika mengetahui sepeda motornya hilang melalui Ari salah seorang anggota Sat Intelkam Polres Banyuasin melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian Polres Banyuasin.

Di tunggu-tunggu hasil SP2HP nya dari Polres Banyuasin tidak kunjung datang padahal diduga keras yang patut dicurigai hilangnya sepeda motor kesayangannya itu Sdr Iskandar pemilik penginapan remang-remang itu sendiri pihak Polres Banyuasin tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lanjut.

Ketika pihak Kepolisian satu-satunya institusi dan anggotanya yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Banyuasin pada kenyataannya malah sebaliknya, sebagai manusia yang mempunyai batasan-batasan kesabaran dianggap wajar Amin melakukan anarkis pada yang diduga pelaku pencurian sepeda motor miliknya.

Sementara Cholik Agus Bin Amir Hamza (Alm) / 1607111708870002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Ttl/Umur : Tebing Abang (Banyuasin) 17 Agustus 1987 Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Menikah, Alamat : Desa Galang Tinggi Rt 003 Desa Galang Tinggi Kec. Banyuasin lll Kab, Banyuasin hanya menemani temannya Amin pada awalnya Agus memang betul-betul tidak mengetahui kalau sekiranya akan terjadi kekerasan seperti demikian saya hanya menemani Amin doang kok.

Dari keterangan saksi mata warga sekitar Ujang, anggota kepolisian dengan jumlah yang banyak menyergap tempat tinggal choling agus dengan melihat kan sprint surat penahanan bernomor : SP.HAN/109/Xl/RES.1.8./2020/Reskrim Amin dan saya pekerja kebun menjadi korban pidana 365 KUHP.

Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka :

Nama/NIK : Cholik Agus Bin Amir Hamza (Alm) / 1607111708870002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Ttl/Umur : Tebing Abang (Banyuasin) 17 Agustus 1987 Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Menikah, Alamat : Desa Galang Tinggi Rt 003 Desa Galang Tinggi Kec. Banyuasin lll Kab, Banyuasin.

Karena berdasarkan bukti yang cukup, diduga selaku tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari sabtu 21 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lingkar simpang 4 Talang Kebang Kel, Pengkalan Balai Kec, Banyuasin lll Kab, Banyuasin Sumatera Selatan.

Dikonfirmasi pihak keluarga terkait proses hukumnya di Polres pihak polres mengatakan berkasnya sudah di Kejaksaan Negeri Banyuasin jelasnya pihak Kejaksaan Negeri pun ditanya mengenai kasus ini sudah di sidang, menimbulkan pertanyaan yang begitu besar misteri penangkapan Cholik Agus 12 November 2020 kemarin.

Menempatkan tersangka di rumah tahanan Negeri di Polres Banyuasin Untuk selama 20 hari terhitung sejak tanggal 12 November 2020 s/d 01 Desember 2020.

Cholik Agus Bin Amir Hamza (Alm) Saudara Ibu Roni Paslah Diduga penangkapan Cholik Agus Bin Amir Hamza (Alm) Pada 12 November 2020 kemarin ada kaitanya dengan unsur lain untuk melemahkan atau menyakiti Roni Paslah yang sering memberitakan kasus KKN dan Melaporkan kasus KKN Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan: 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019, 0011/KN/PMG/llX/2020, 009/TBS-MBM/BRO-SMSL/2020.

Lebih jelas baca berita di bawa ini ;

https://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html?m=1

https://jarrakposbarat.com/2020/08/15/roni-paslah-ini-suatu-preseden-buruk-untuk-dunia-pers-nasional-pada-pemkab-banyuasin-masa-h-askolani/

Dari ketentuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana perlindungan diberikan kewajiban kepada LPSK. Pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah Whistleblower, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi beritikad baik. 

Substansi perlindungan tersebut dengan penambahan Pasal 15 ayat (3) sebagai berikut:

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Hak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak tersebut adalah:

a. memperoleh pelindungan atas keamanan peribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;

b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c.memberikan keterangan tanpa tekanan;

d.mendapat penerjemah;

e.bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f.mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g.mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h.mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i.dirahasiakan identitasnya;

j.mendapat identitas baru;

k.mendapat tempat kediaman sementara;

l.mendapat tempat kediaman baru;

m.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

n.mendapat nasihat hukum;

o.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

p.mendapat pendampingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menambahkan substansi pengaturan lain terhadap pelapor dan saksi pelaku, yaitu sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang,Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui aparat penegak hukum kepada para saksi masih sangat minim. (Rn).

Sepeda Motor Yamaha Vixion Raib, Akibat Lalai Polres Banyuasin Tidak Responsif Laporan Amin dan Cholik Digilir Masuk Bui

TRIBUNUSBANYUASIN.COM - Penomena kejahatan hukum di wilaya hukum Polres Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang belum ada yang berani membongkar sehingga pihak oknum kepolisian sebagai bodigat dan eksekutor pemangku kepentingan berjalan dengan ganasnya berdalikan penegakkan hukum.

Bisa dilihat pada banyak kasus lagi lagi rakyat kecil yang menjadi korban sabotase kriminalisasi rekayasa kasus yang akal akalan si oknum aparat penegak hukum APH.

Berawal dari hilangnya Sepeda Motor Yamaha Vixion milik amin di tempat Sdr Iskandar kejadian itu sudah dilaporkan di Polres Banyuasin hampir 6 bulan tidak ada tindak lanjutnya jelas warga desa taja mulya (Philip 4) Kecamatan Betung Banyuasin Sumatera Selatan ini.

Ia memang sering menginap di sana tempat Sdr Iskandar terkadang karena capek habis menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh Palembang mau pulang ke rumah di desa taja mulya Kec, betung Banyuasin di Pangkalan Balai ia menginap di tempat penginapan yang biasa tempat ia membuang lelah di sana kemarin (19/11/2020).

Saat Amin hendak pulang cek aud begitu terkejutnya sepeda motor vixionnya yang semula di parkirkan di dalam gudang milik Iskandar yang mempunyai penginapan remang-remang tepatnya di simpang 4 Talang Kembang Kel, Pengkalan Balai Kec, Banyuasin lll Kab, Banyuasin Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi alias hilang.

Lebih jelas baca berita di bawa ini ;

https://jarrakposbarat.com/2020/09/01/pengakuan-seorang-wartawan-kabupaten-banyuasin-dikebiri-sabotase-dan-kriminalisasi/

Dari kondisi gudang dimana tempat sepeda motor ia titipkan itu saja sudah sangat banyak keganjilan pintu gudang tidak ada perusakan tanda-tanda pencurian tidak ada sementara yang menjaga gudang tempat penitipan sepeda motor tersebut pun Sdr Iskandar sendiri yang menjaganya.

Amin, ketika mengetahui sepeda motornya hilang melalui Ari salah seorang anggota Sat Intelkam Polres Banyuasin melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian Polres Banyuasin.

Di tunggu-tunggu hasil SP2HP nya dari Polres Banyuasin tidak kunjung datang padahal diduga keras yang patut dicurigai hilangnya sepeda motor kesayangannya itu Sdr Iskandar pemilik penginapan remang-remang itu sendiri pihak Polres Banyuasin tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lanjut.

Ketika pihak Kepolisian satu-satunya institusi dan anggotanya yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Banyuasin pada kenyataannya malah sebaliknya, sebagai manusia yang mempunyai batasan-batasan kesabaran dianggap wajar Amin melakukan anarkis pada yang diduga pelaku pencurian sepeda motor miliknya.

Sementara Cholik Agus Bin Amir Hamza (Alm) / 1607111708870002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Ttl/Umur : Tebing Abang (Banyuasin) 17 Agustus 1987 Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Menikah, Alamat : Desa Galang Tinggi Rt 003 Desa Galang Tinggi Kec. Banyuasin lll Kab, Banyuasin hanya menemani temannya Amin pada awalnya Agus memang betul-betul tidak mengetahui kalau sekiranya akan terjadi kekerasan seperti demikian saya hanya menemani Amin doang kok.

Dari keterangan saksi mata warga sekitar Ujang, anggota kepolisian dengan jumlah yang banyak menyergap tempat tinggal choling agus dengan melihat kan sprint surat penahanan bernomor : SP.HAN/109/Xl/RES.1.8./2020/Reskrim Amin dan saya pekerja kebun menjadi korban pidana 365 KUHP.

Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka :

Nama/NIK : Cholik Agus Bin Amir Hamza (Alm) / 1607111708870002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Ttl/Umur : Tebing Abang (Banyuasin) 17 Agustus 1987 Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Menikah, Alamat : Desa Galang Tinggi Rt 003 Desa Galang Tinggi Kec. Banyuasin lll Kab, Banyuasin.

Karena berdasarkan bukti yang cukup, diduga selaku tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari sabtu 21 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lingkar simpang 4 Talang Kebang Kel, Pengkalan Balai Kec, Banyuasin lll Kab, Banyuasin Sumatera Selatan.

Menempatkan tersangka di rumah tahanan Negeri di Polres Banyuasin Untuk selama 20 hari terhitung sejak tanggal 12 November 2020 s/d 01 Desember 2020.

Lebih jelas baca berita di bawa ini ;

https://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html?m=1

https://jarrakposbarat.com/2020/08/15/roni-paslah-ini-suatu-preseden-buruk-untuk-dunia-pers-nasional-pada-pemkab-banyuasin-masa-h-askolani/

Dari ketentuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana perlindungan diberikan kewajiban kepada LPSK. Pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah Whistleblower, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi beritikad baik. 

Substansi perlindungan tersebut dengan penambahan Pasal 15 ayat (3) sebagai berikut:

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Hak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak tersebut adalah:

a. memperoleh pelindungan atas keamanan peribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;

b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c.memberikan keterangan tanpa tekanan;

d.mendapat penerjemah;

e.bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f.mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g.mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h.mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i.dirahasiakan identitasnya;

j.mendapat identitas baru;

k.mendapat tempat kediaman sementara;

l.mendapat tempat kediaman baru;

m.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

n.mendapat nasihat hukum;

o.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

p.mendapat pendampingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menambahkan substansi pengaturan lain terhadap pelapor dan saksi pelaku, yaitu sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang,Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui aparat penegak hukum kepada para saksi masih sangat minim. (Rn).

PROPAGANDA, Seorang Wartawan Senior Banyuasin Ditangkap dan Dilepas Polres Banyuasin

TRIBUNUSBANYUASIN.COM - Torehan demi torehan dunia Pers lagi-lagi menjadi korban sang penguasa lalim, beberapa hari yang lalu seorang wartawan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dikriminalisasi dengan etos propaganda sore tadi kalau tidak salah baru di lepas oleh pihak kepolisian (Polres Banyuasin) habis menandatangani dua lembar perjanjian bermaterai Rp.6000 sudah tentu yang mengikatnya.

Penahanan salah satu wartawan senior Banyuasin itu sungguh tidak beralasan ketika kita selusuri rupa-rupanya ada dugaan propaganda red orang nomor 1 di Banyuasin Rabu (09/09/2020).

Dari pengakuan teman kita wartawan yang berinisial EE (45) ia ditangkap di KM 5 Palembang (04/09) pada saat ia menjenguk anaknya yang masih kulia ketika itu ia sangat kaget dirinya digerebek bak seperti seorang teroris yang menangkap ia pun tim khusus Polres Banyuasin dibantu dengan tim Subdit Cyber Crime Polda Sumsel dengan bersenjata lengkap terangnya.

Baca juga : https://jarrakposbarat.com/2020/09/01/pengakuan-seorang-wartawan-kabupaten-banyuasin-dikebiri-sabotase-dan-kriminalisasi/

EE, juga menjelaskan dari keterangan anggota kepolisian yang menangkapnya penangkapan tersebut ada campur tangan oknum Bupati Banyuasin itu artinya suatu propaganda yang sudah dimainkan oleh oknum Bupati Banyuasin ini.

Gegara dilaporkan oleh FI atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang senilai rp.50.000.000, sementara itu uang senilai 50 juta tersebut FI berikan pada EE untuk sogok penyidik Polres Banyuasin atas perkara pidana yang sedang dihadapinya, sebagai seorang wartawan senior serta warga negara yang baik.

EE tidak melakukannya karena itu semua perbuatan melanggar hukum yang EE lakukan hanya meluruskan penyidikannya saja dan ada juga tambahan dugaan EE berkhianat dalam komitmen kepercayaan kemitraan yang dibawa kabur sengaja tidak disampaikan pada yang berhak mendapatkan PUTR untuk..?

Menjadi pertanyaan yang besar publik seorang penegak hukum dan kepala daerah ini siapa..??

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi yang menegaskan :

Pasal 1 : Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala  hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Pasal 2 : Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu bebas dan setara dengan segala bangsa dan semua individu dan mereka mempunyai hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, dan dalam pelaksanaan hak mereka, khususnya yang berdasar atas hak-hak mereka, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka.

Pasal 3 : Masyarakat Pribumi mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4 : Masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan utusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.

Pasal 5 : Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hak mereka untuk melangsungkan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial istimewa mereka saat menggunakan hak untuk berpartisipasi secara total, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Negara.

Pasal 8 : 1.Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban pemusnahan dan perusakan kebudayaan, dan

2.Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan perbaikan untuk : 

a) Segala aktivitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka; b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambilalihan atas tanah wilayah dan sumber daya mereka;

c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka; d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi; e) Segala bentuk propaganda yang dibuat yang bertujuan menimbulkan atau menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan masyarakat pribumi.

Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah. Sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.(Rn)