SUMSEL,TRIBUNUS.CO.ID - Media massa pers supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah.
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
R Eep Saefulloh Fatah
Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.
Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut ;
Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Selain itu pers juga harus menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan.
Sebagai pelaku Media Informasi
Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.
Fungsi Pendidikan Pers itu sebagai sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
Fungsi Hiburan Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.
Fungsi Kontrol Sosial
Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan);
Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat);
Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah); dan
Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).
Sebagai Lembaga Ekonomi
Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm
”Diharapkan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) Instansi, Departemen, Lembaga, Ormas dll untuk dapat berintegritas, sinergi dan profesional dalam memahami dan mengambil sikap untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah di emban olehnya memerlukan loyalitas yang tinggi.
Banyak nya berita kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme seharusnya instansi yang berwenang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak lanjut proses hukum nya bukan malah menunggu surat laporan resmi dari pelapor baru bisa ditindaklanjuti itu hanya kelit oknum APH itu saja.
Daftar Berita Yang Belum Ada Tindak Lanjut Dari APH;
TERJADI LAGI DAN TERUS TERJADI, Pembangunan Jalan Poros Pulau Rimau Rp.19,92 M Sepanjang 5 KM Dinas PUTR APBD 2019 Sudah Retak dan Mengelupas https://www.tribunus.co.id/2019/10/terjadi-lagi-dan-terus-terjadi.html
Korupsi Anggaran Publikasi 2018 Untuk Media Massa Pemkab Banyuasin Terbongkar https://www.tribunus.co.id/2019/10/korupsi-anggaran-publikasi-2018-untuk.html
"Dokumentasi media tribunus.co.id Biro Sumsel"
BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kembali menemukan adanya potensi korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, dugaan Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2019.
Melansir buku IHPS II 2018 melalui keterangan tertulis secara resmi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (15/8/2019), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin pada tahun anggaran 2018 lalu telah mengalokasikan untuk belanja modal sebesar : Rp 285.489.609.049.
Baca juga berita di bawa ini :
Pemkab Banyuasin Pada Pengadaan barang jasa yang menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL) tahun 2018 kemarin BPK melakukan pemeriksaan terkait ada 22 temuan pada paket PL di Sekda Kab, Banyuasin namun untuk meminta lebih rinci Pemkab Banyuasin baik pun BPK enggan memberikan secara rinci.
Dan telah direalisasikan per 30 November 2018 senilai Rp 170.278.520.009,74 atau 59 persen dari anggaran yang diantaranya, direalisasikan untuk pembangunan pada peningkatan jalan dari Simpang Lubuk Lancang Menuju Kecamatan Pulau Rimau.
Baca juga berita di bawa ini :
Proyek pembangunan Infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh PT NMB dengan nomor Kontrak ;
03/Kontrak/PPK-APBD/SP.LL/PUTR/2018
tertanggal 5 September 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp4.716.621.863,48.
Untuk Pembangunan Di Kecamatan Pulau Rimau Dinas PUTR, Penganggaran di tahun 2018.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG LUBUK LANCANG MENUJU KEC. PULAU RIMAU 5.000.000.000 TENDER APBD.
742 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Penghubung Primer I Desa Mukut Kec. Pulau Rimau 1.500.000.000 Tender APBD.
743 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kelapa Dua menuju Desa Sumber Mukti Kec. Pulau Rimau 240.000.000 Tender APBD.
744 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.
745 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.
666 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Poros, Trans Pulau Rimau Jembatan Tanah Kering Ke PT. Agro Kec. Pulau Rimau 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
667 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Buana Mukti Kec. Pulau Rimau 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
672 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Primer Satu Melalui Primer Satu Kec. Pulau Rimau. 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
PUTR, Penganggaran di tahun 2019.
Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang - TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
FITRA Sumsel menyampaikan, bahwa sebagaimana kesepakatan tertuang dalam berita acara pada pengujian kualitas beton Nomor:02/BAK Quality/Belanja-Banyuasin/11/2018. tanggal 07 Desember 2018 antara BPK, PPK dan Rekanan disebutkan bahwa pengujian kuat tekan mewakili mutu beton atas keseluruhan pekerjaan pada perkerasan beton yang ada di dalam kontrak yaitu dengan luas 1.507,20 m³.
Namun dari laporan hasil uji tekan beton Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 10452/PL6.4.2/LP/2018, ternyata hasil pengujian pada lima sampel menunjukkan bahwa nilai kuat tekan beton rata-rata hanya sebesar 133,36 kg/cm² yang jauh dibawah standar sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut atau tidak mencapai kuat tekan beton yang telah ditetapkan dalam persyaratan yaitu K-250.
Baca juga di bagian ini :
“Hal ini tentu sangat merugikan keuangan negara serta masyarakat pada umumnya, karena jalan yang dibangun dipastikan akan cepat rusak karena adanya pengurangan pada mutu beton dari K-250 menjadi K-133,36/cm². Sementara pembiayaan tetap dengan harga pada Spek K-250,” terang Nunik Handayani selaku Koordinator FITRA Sumsel Kamis (15/8/2019) Kemarin.
Ia pun menilai permasalahan tersebut juga telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada Pasal 6 huruf g dan Pasal 89 ayat 2 huruf a tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Baca juga :
Karena itu, selaku Lembaga Pemantau Transparansi Anggaran Daerah, FITRA meminta pihak yang diduga telah melanggar kesepakatan kontrak kerja sama pengerjaan proyek tersebut untuk segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah.
“Kami juga meminta Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak-pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atas permasalahan ini,” tegasnya.
Foto; massa FRB aksi di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin Sumsel Senin(02/09/2019).
BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Forum Rakyat Banyuasin (FRB) berunjuk rasa dalam satu hari di tiga titik masing-masing masing2 FBR aksi di depan Kantor Inspektorat dilanjutkan ke depan kantor DPRD terahir di halaman depan kantor Kejari Banyuasin, menuntut adanya dugaan Mark-Up dan KKN pembangunan jalan Kecamatan Pulau Rimau menuju Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin Sumsel, FRB mengadakan aksi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, Senin (02/09), Kemarin.
FRB menuntut atas selalu rakyat dijadikan tameng oleh pihak pemerintah namun pada hakikatnya pejabat pemerintah itu hanya untuk bisa mengambil atau meng korupsi dana proyek pembangunan tersebut, massa FRB meminta pihak Kejari Banyuasin mengusut tuntas dugaan Mark-Up Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pembangunan Jalan Simpang Lubuk Lancang menuju Kecamatan Pulau Rimau, tahun anggaran 2018, tersebut.
Seperti yang suda di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), BPK menyatakan adanya potensi korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, dugaan Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2019.
Melansir buku IHPS II 2018 melalui keterangan tertulis secara resmi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (15/8/2019), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin pada tahun anggaran 2018 lalu telah mengalokasikan untuk belanja modal sebesar : Rp 285.489.609.049.
Dan telah direalisasikan per 30 November 2018 senilai Rp 170.278.520.009,74 atau 59 persen dari anggaran yang diantaranya, direalisasikan untuk pembangunan pada peningkatan jalan dari Simpang Lubuk Lancang Menuju Kecamatan Pulau Rimau seperti yang suda di beritakan beberapa waktu lalu dengan judul beritanya : BPK Temukan 22 Temuan di Paket PL Sekda, dan Lebih Rp 1 Miliar Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin.
Baca selengkapnya pada berita di bawa ini :
Adanya indikasi korupsi dalam kegiatan Pembangunan jalan simpang Desa Lubuk Lancang - Pulau Rimau tahun anggaran 2018. Maka kami meminta kepada Kejaksaan untuk segera memanggil pihak ketiga yaitu CV NMB.
“Selain pihak perusahaan juga Kejari harus memeriksa PPK dan Tim PHO, karena diduga sudah lalai dalam tugas sehingga menyebabkan kerugian negara,” tegas Dimas selaku Koordinator Aksi.
Sambung Indosapri selaku Koordinator Lapangan, juga menyebutkan, Dalam waktu 2 X 24 jam, akan membuat laporan tertulis ke pihak Kejari Banyuasin. “Selain laporan juga kami akan melengkapi data yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Jalan Desa Lubuk Lancang - Pulau Rimau,” lugas dia.
Lebih jelas baca juga berita di bawa ini :
Untuk di dua tahun belakangan ini saja Tahun 2018-2019, pemerinta Kabupaten Banyuasin sudah kucurkan dana pembangunan jalan Kecamatan Pulau Rimau sebesar Rp 103,5.M (Seratus Tiga,Lima Miliar) seandainya ini terealisasi dengan maksimal tentu sudah tidak ada lagi permasalahan jalan untuk di Kec Pulau Rimau.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Mochamad Jefri SH, melalui Kasi Intel, Kejari Habibi SH, menegaskan, akan segera menindaklanjuti laporan dari rekan-rekan FRB. ”Tentu kami juga berharap, agar rekan-rekan menyampaikan laporan disertai data pendukung, sehingga persoalan ini dapat dibuka secara terang benderang,” ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika ditemukan adanya unsur pidana dan adanya kerugian negara, maka Kejari Banyuasin akan menindaklanjuti dengan profesional. “Akan segera kita panggil dan rekan-rekan juga harus melengkapi data, sehingga membantu kinerja Kejari Banyuasin dalam mengungkap persoalan ini,” ujar dia lantang di hadapan pendemo.
Pewarta : rn/ad
Foto : Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar - Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp6,689.932.497,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Dengan Tanah Pilihan Ruas Jalan Air Batu Banyu Urip di Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Lago 1,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Lanjutan Pembangunan Gedung Kejari Kab. Banyuasin 2,30 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
Lanjutan Pengecoran Jalan Camat II Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa 2,50 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Rehab Jalan Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa 8,26 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang - TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung 30,63 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Lanjutan Pengecoran Jalan Lubuk Saung Kec. Banyuasin III 1,18 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang - Muara Sugihan Kec. Muara Padang 81,84 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengerasan Jalan Poros Kenten - SMPN 3 Tl Kelapa Kec. Talang Kelapa 1,20 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
DPMD
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 1,62 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,41 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung January 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
BPN KABUPATEN BANYUASIN 2019
Materi Teknis RDTR Kabupaten Banyuasin 1,79 M Jasa Konsultansi Seleksi May 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Materi Teknis RDTR Kabupaten Musi Banyuasin 1,81 M Jasa Konsultansi Seleksi May 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang.
BPN Kabupaten Banyuasin Untuk Tahun 2018.
Tidak Terealisasi nya Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 Pagu Anggaran Rp: 2,53 M Lelang Cepat January 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan KABUPATEN BANYUASIN Desa Lebung, Lubuk Rengas, Kemang Bejalu, Pagar Bulan,Paldas, Rantau Bayur,Rantau Harapan, Semuntul, SriJaya, Sukarela, Sungai Naik, Tanjung Menang, Talang Kemang Dan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Sumber :
Pewarta : rn
Poto istimewa kantor bupati kabupaten banyuasin provinsi Sumsel.
BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Visi Banyuasin Bangkit yang dicanangkan oleh Bupati Banyuasin H. Askolani hampir di setiap kesempatan Banyuasin Banking selalu disuarakan untuk mewujudkan itu yang paling pokok adalah tersedianya Infrastruktur yang baik.
Salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, dan bisa memastikan di sektor belanja infrastruktur dan struktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Sumsel, bebas dan bersih dari tindak KKN karena dengan menernak binakkan oknum2 yang merupakan dulunya pelaku koruptor pemain lama itu sama hal Pemkab Banyuasin tidak komitmen.
Baca juga :
Mantan aktivis Sumsel yang sekarang ini baru mau coba-coba menjadi kontraktor sebut saja Hg ia mengatakan, dilihat dari masalah yang ada sudah jelas Banyuasin Bangkit yang selalu di kumandang kan itu hanya omong kosong saja dan pencitraan belakang karena bagi mereka ini suatu hal yang biasa saja, gelasnya, Palembang Senin 05/08/2019,Kemarin.
"Sambung Nya, karna kestabilan ekonomi secara makro sangat bergantung pada Infrastruktur (krusial) bagi usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Banyuasin karena kestabilan ekonomi makro ini penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan determinan/faktor penentu bagi penanggulangan kemiskinan.
Baca juga :
Seperti yang kita ketahui setiap penganggaran menggunakan uang negara harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku berasaskan Unsur kebermanfaatan atas kepentingan umum yang Berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apa pun bentuk, nama, kettreria dan sumbernya.
Entah itu dana dari APBN, APBD, Bantuan Dari Pihak pihak lain atau Dari Swadaya masyarakat. Namun tetap demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan bagi setiap warga negaranya terangnya.
Hg, dari dugaan KKN di Pemkab Banyuasin sekarang ini ketika digali lebih dalam lagi.? Wauu.. Wauuu parah sangat". rupanya kabupaten banyuasin Sumsel yang begitu luas dan beraneka ragam suku dan budayanya ini dikendalikan hanya beberapa orang saja.
Poto Jalan Penghubung kota kecamatan pulau rimau rusak berat.
Terkait pekerjaan proyek pembangunan baik tender, penunjukan langsung dan macam-macamnya itu dari yang kecil sampai yang besar semua dikendalikan atau dengan kata lain dipegang oleh pemegang kekuasaan swakelola., mau dikerjakan, mau tidak itu suka-suka mereka hanya orang2 dia lah yang tahu dari ini saja sangat jelas terlihat, salah satu tanda-tandanya atas dugaan tadi sepele saja coba kita sama2 lihat pada setiap proyek pembangunan hampir semuanya tidak memasang papan nama proyek atau monitoring
Ini dapat dikatakan bukan lagi kejahatan Korupsi yang lebih tepatnya ini suatu Konspirasi terselubung berbingkai NKRI, Mereka hanya punya satu sudut pandang yang secara rasional itu memungkinkan menurut mereka sayang nya sistem kita ini yang memberi peluang yang sangat memungkinkan dan secara leluasa membangun rangkaian anak rantai mengikat satu sama lain di dalam lingkaran nya" ini sulit sekali ditembus terkecuali ada masyarakat yang kekuatannya besar ikut andil dalam membantu kita tegas mantan aktivis Sumsel.
Terkait masalah ini Pemkab Banyuasin dalam hal ini Bupati Banyuasin H. Askolani belum memberikan keterangan, di hubungi melalui media WhatsApp oleh awak media, Senin (05/08/19),Kemarin.
Poto pertemuan tertutup Ketua DPRD dengan Plt Sekda Banyuasin di hotel mewa di kota Palembang.
Saat ditanya bagaimana dengan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk cegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang APIP.
Baca juga :
ini sebenarnya mereka (Inspektorat Kabupaten Banyuasin) yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut eh malah seakan2 kami yang membantu tugas dan tanggung jawab mereka bagaikan musuh baginya..?? lalu ada apa ini...!!!!
Di dalam pernyataan Inspektur Inspektorat banyuasin hasil audit mereka di tembuskan langsung pada Polres (Tipikor) dan Kejari (Pidsus) Banyuasin
Namun sampai sekarang masih belum ada penindakan secara hukum yang ada hanya kasak kusuk lobi-lobi yang mempunyai nilai kasus dana desa ada delapan desa yang sudah dilaporkan pada Inspektorat Banyuasin pekan kemarin.
Hg, Saya akui memang sangat luar biasa saya rasa tidak ada yang lebih enak lagi dari ini (modus yang di mainkan) ini lah yang di maksud di dalam istilah permainan kartu (ngocok netak bagi kartu sendiri yang lakukan).
Diduga penganggaran Untuk pekerjaan di pengadaan barang dan jasa dengan metode Penunjukan Langsung di Pemkab Banyuasin lebih kurang 950 Paket di tahun 2018 pengadaan tersebut tidak sesuai dengan asas penganggaran penggunaan uang pemerintah ia itu asas kebermanfaatan dan pembangunan yang berkeadilan serta program tata ruang daerah sama halnya pada tahun ini 2019.
Dari 950 Paket pengadaan barang jasa Pemkab Banyuasin 2018 dari anggaran dana Pira sebanyak 406 Paket dengan nilai dana Rp 73.500.000.000, total nilainya PL Kab Banyuasin 2018 lebih dari Rp 250.000.000.000, (Dua ratus lima puluh miliar rupiah).
Simak Pengakuan Sekda Banyuasin Ir. H. Firmansyah, M.Sc, di bawa ini :
BAPPEDA Senilai Rp 1.000.000.000, Paket Pekerjaan 1 Paket klasifikasi pengadaan barang dan jasa Penunjukan Langsung (PL) ; PUTR Senilai Rp 26.581.000.000, Paket pekerjaan 120 Paket PL ; PERKIMTAN Senilai Rp 38.889.000.000, Paket pekerjaan 248 Paket, KESRA Senilai Rp 530.000.000, Paket pekerjaan 3 Paket; DISDIKPORA senilai Rp 1.405.000.000, Paket pekerjaan 7 Paket; DISHUB Senilai Rp1.645.000.000, Paket pekerjaan 11 Paket;
BPKAD Senilai Rp1.300.000.000, Paket pekerjaan 6 Paket; PERIKANAN senilai Rp 600.000.000, Paket pekerjaan 4 Paket; PERTANIAN Senilai Rp 800.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; DISKOPERINDAG Senilai Rp 200.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; KABAG UMUM Senilai Rp 200.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; KOMINFO Senilai Rp 50.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; dan PETERNAKAN Senilai Rp 300.000.000, Paket perkerjaan 2 Peket Total anggarannya RP 73.500.000.000, Paket pekerjaan 406 Paket dokumen daftar dana Prima dari 45 anggota DPRD Banyuasin.
Pewarta : rn
DOKUMEN PENGADUAN TERKAIT ANGGARAN TAHUN 2018 DI DINAS PU TR KAB, BANYUASIN SUMSEL
1.1. BANYUASIN 19 JANUARI 2019
Nomor : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019
Perihal : Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
Lampiran : Terlampir.
Kepada Yth :
- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
- Kapolri,
- Kapolda Sumsel,
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
- Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin,
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan
- Ketua Ombudsman RI.
Suda Dikirim ke : Direktorat Pengaduan Masyarakat PO Box 575 Jakarta 10120. alamat Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Dikirim Juga Ke Polda Sumsel, Kejaksaan Negeri Banyuasin, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kejaksaan Agung RI, BPK RI, dan Ombudsman RI.
1.4.DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN BERNOMOR LAPOR : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019
187 PAKET PEKERJAAN DAN PENGADAAN (PL)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TAHUN 2018
1.8. Kesimpulan ...
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, dan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin Sumsel Tahun Anggaran 2018 Ada 187 Paket Pengadaan Barang Jasa Dengan Penunjukan Langsung yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, dan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin Sumsel Tahun Anggaran 2018 Ada 187 Paket Pengadaan Barang Jasa Dengan Penunjukan Langsung yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.
Dari 866 paket yang melalui ULP, SIRUP tersebut maka harus ditinjau kembali atas penggunaan uang pemerintah yang terkesan dihambur-hamburkan dengan tujuan bagi bagi uang kenapa tidak menurut pantauan kami masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui media tibunus.co.id hampir semua SKPD OPD sampai di tingkat pemerintah desa, Kepala Desa (ADD) ditemukan KKN merujuk ke KKN Fiktif yang menghabiskan anggaran Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan lebih dari 400 M. belum lagi ditambah ADD (APBD/APBN) APH harus memproses secara hukum.
Dengan metode PL walaupun nilai objek pekerjaan tersebut rp 200 juta Up namun yang terjadi dan menjadi temuan di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan anggarannya Beberapa modus yang dimainkan untuk mengelabui para sosial kontrol dan masyarakat, satu pekerjaan dua anggaran dari satu SKPD dan ada juga dari dua SKPD yang berbeda dan dari satu sumber dana (APBD,APBN) ada juga dari dua sumber dana iaitu APBD juga APBN Banyak juga ditemukan satu Pekerjaan dua penganggaran dari APBD juga dari ADD (Anggaran Dana Desa) ketika kita evaluasi dengan cara paket pekerjaan yang nilai pekerjaannya di atas Rp 200 juta bisa dijadikan PL kemungkinan besar satu pekerjaan dua penganggaran dengan cara dari dua metode LPSE juga ULP, SIRUP (lelang tender juga PL) Masala, Kasus tersebut gamplang terungkap ketika tim audit BPK bekerja dengan profesional.
1.12. Persyaratan PL ...
salah satu yang tidak dilakukan oleh penganggaran melalui Pengadaan Langsung maupun Penunjukan langsung oleh OPD di Pemkab Banyuasin Sumsel tahun anggaran 2018 ini adalah tidak melakukan survey harga pasar/toko setempat yang memproduksi barang yang sejenis (pengadaan barang) Data tersebut merupakan salah satu data selain HPS dan harga dari rekanan pemenang keg PL itu Hal ini sangat diyakini PPK/PPTK tidak melakukan itu data yang dimiliki PPK/PPTK penganggaran untuk PL 2018 tidak Valid dan Penganggaran Paket PL yang sumber dana dari APBN/APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tersebut tidak memenuhi dari 3 prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus ditaati yaitu :
1. Legal aspek, 2. Tidak fiktif, dan 3. Azas manfaat.
499 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBUATAN DRAINASE DESA PALDAS KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN POROS JALAN CAMAT II KELURAHAN SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
501 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI LANTAI JEMBATAN BESI DESA TELANG LUBUK KEC. SUMBER MARGA TELANG 180.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
502 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN 3 DESA TIRTA KENCANA KEC. MAKARTI JAYA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
503 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN POROS TALANG JAYA DESA TAJA RAYA 1 KEC. BETUNG 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
504 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI SUKAJADI KECAMATAN TALANG KELAPA 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
505 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN TL ANDONG MENUJU DESA SUNGAI DUA KEC. RAMBUTAN 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
506 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI KEDONDONG RAYE KECAMATAN BANYUASIN III 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
507 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN DRAINASE DAN GORONG GORONG JALAN KERAMAT RAYA JALAN TALANG KERAMAT KEL. KENTEN LAUT KEC. TALANG KELAPA 195.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
508 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI RIOSELI KECAMATAN BANYUASIN III 140.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
509 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI LALANG SEMBAWA KECAMATAN SEMBAWA 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
510 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA MUARA BARU KECAMATAN MAKARTI JAYA 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
511 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA TELANG SARI KECAMATAN TANJUNG LAGO 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
512 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA SUKADAMAI KECAMATAN TANJUNG LAGO 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
513 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA KARANG SARI KECAMATAN BANYUASIN II 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
514 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN BANYUASIN II 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
515 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN TALANG SOLEH DAN TALANG SURO KEC. BANYUASIN I 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
516 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BELANJA PENYEDIAAN FASILITAS SEKRETARIAT KOMIR (KEGIATAN IPDMIP) 67.800.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
517 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PARIT 2 DESA SRI TIGA KEC. SUMBER MARGA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
518 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PNPM DESA SRI TIGA KEC. SUMBER MARGA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
519 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PENGERUKAN ALUR SUNGAI JAWA DESA TANJUNG PASIR, KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
520 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NORMALISASI SALURAN TERSIER DAN SEKUNDER DALAM KEC. AIR KUMBANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
521 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN BADAN JALAN DENGAN TANAH SETEMPAT DUSUN V DESA SUMBER JAYA, KEC. SUMBER MARGA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
522 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DUSUN II, DESA MARGA RAHAYU KEC. SUMBER MARGA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
523 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR SEMUNTUL 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD
524 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DUSUN V DESA BANGUN SARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
525 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN MENUJU MASJID ANNAWAWI DUSUN III DESA SUKADAMAI KEC. TANJUNG LAGO 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
526 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA SUMBER MEKAR MUKTI, KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
527 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DALAM DESA SUMBER MEKAR MUKTI, KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
528 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN DENGAN TANAH PILIHAN DESA BUANA MUKTI KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
529 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR UPANG CEMARA 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
530 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN USAHA TANI DENGAN TANAH PILIHAN/ TANAH MERAH DESA BANGUN SARI KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
531 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN USAHA TANI DESA TIRTA KENCANA KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
532 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR SRIMENANTI 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
533 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN HAJI SAKRI DESA TELUK BETUNG KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
534 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR SEJAGUNG 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
535 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR MUARA TELANG 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
536 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR MUARA TELANG MARGA 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
537 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA MAJATRA KECAMATAN PULAU RIMAU 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
538 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN CAMAT II MENUJU RUMAH USD MUSLIM KEC. TALANG KELAPA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
539 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN PINTU AIR DESA SEBALIK KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
540 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN GOTONG ROYONG DESA KENTEN LAUT KEC. TALANG KELAPA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
541 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DESA KENTEN KEC. TALANG KELAPA. 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
542 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN KELURAHAN SUKAMORO, KEC. TALANG KELAPA 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
543 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA DESA PALDAS KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
544 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REHABILITASI SALURAN SEKUNDER JALUR 15, 17, 19, 21 DESA RUKUN MAKMUR KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
545 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REHABILITASI SALURAN SEKUNDER JALUR 23, 25, 27, 28 DESA RUKUN MAKMUR KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
546 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PEMASANGAN TEMBOK PENAHAN TANAH + PENIMBUNAN DESA LEBUNG DUSUN LIMA 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
547 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DALAM DESA SEJAGUNG, KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
548 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BADAN JALAN DESA SUNGAI NAIK KE DESA TALANG KEMANG, KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
549 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DALAM DESA SUKARELA KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
550 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA SEJAGUNG KEC. RANTAU BAYUR 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
551 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN SRIJAYA DUSUN KE IV KE DUSUN V DESA SRIJAYA KEC. RANTAU BAYUR 185.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
552 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN PENGHUBUNG DESA RANTAU BAYUR KE DESA TEBING ABANG KEC. RANTAU BAYUR 185.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
553 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN DESA TEBING ABANG KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
554 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN DESA PAGAR BULAN, KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
555 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBUATAN TEMBOK PENAHAN TANAH DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
556 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN TANGGUL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN NURUL INSAN DESA UJUNG TANJUNG KEC. RANTAU BAYUR 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
557 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN COR UPANG CERIA KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
558 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN COR DESA KARANG BARU KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
559 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN COR DESA SRI TIGA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
560 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN TELOK PAYO KEC. MUARA TELANG 175.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
561 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DESA MUARA SUNGSANG KEC. MUARA TELANG 175.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
562 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN BADAN JALAN DENGAN TANAH SETEMPAT DUSUN IV, DESA SUMBER MULYA KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
563 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN DESA DESA SUMBER MULYA KE DESA UPANG CEMARA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
564 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN BADAN JALAN DESA TELANG MAKMUR KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
565 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN DESA TELANG MAKMUR MENUJU DESA MUKTI JAYA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
566 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA MEKAR SARI KEC. TANJUNG LAGO. 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
567 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DESA TELANG JAYA KE ARAH SMAN TELANG JAYA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
568 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA, DESA BERINGIN AGUNG KEC. MUARA SUGIHAN 120.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
569 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA, DESA JALUR MULYO KEC. MUARA SUGIHAN 120.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
570 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DESA SUMBER MEKAR MUKTI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
571 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA, DESA TIRTO HARJO KEC. MUARA SUGIHAN 120.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
572 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN DUSUN V DESA BANGUN SARI, KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
573 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN MENGGUNAKAN TANAH SETEMPAT DESA TIRTA JAYA KEC. MUARA PADANG 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
574 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN PERBATASAN DESA MULIA SARI, KEC. TANJUNG LAGO. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
575 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN LORONG WARGA AREAL PERKEBUNAN JALAN BLOK 7 DESA SIDO MULYO DUSUN 02 KEC. AIR KUMBANG 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
576 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN PERBATASAN RT 13 DAN RT 14 DESA MULIASARI KEC. TANJUNG LAGO. 150.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
577 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN DENGAN TANAH SETEMPAT DESA SALEK AGUNG KE DESA SALEK MAKMUR, KEC. AIR SALEK 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
578 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN DUSUN II DESA SUKADAMAI KEC. TANJUNG LAGO. 150.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
579 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN DENGAN TANAH SETEMPAT DESA SALEK MAKMUR KE DESA SALEK AGUNG, KEC. AIR SALEK 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
580 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DENGAN KORAL DESA ENGGAL REJO, KEC. AIR SALEK 150.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
581 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DENGAN KORAL DESA SALEK AGUNG KE DESA SALEK MUKTI, KEC. AIR SALEK 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
582 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN DENGAN TANAH SETEMPAT DESA SALEH MUKTI KEC. AIR SALEH 195.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
583 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG DUSUN DESA RIMAU SUNGSANG, KECAMATAN BANYUASIN II 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
584 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BADAN JALAN DESA RIMAU SUNGSANG, KECAMATAN BANYUASIN II 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
585 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN POROS MENUJU SELPA DESA MENTEN KEC. RAMBUTAN 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
586 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN KELURAHAN MAKARTI JAYA, KEC. MAKARTI JAYA 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
587 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JERAMBAH SUAK BAKUNG DESA SUNGAI DUA KEC. RAMBUTAN 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
588 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 3 DESA INDRAPURA, KEC. MUARA SUGIHAN. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
589 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 4 DESA SUGI WARAS, KEC. MUARA SUGIHAN 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
590 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 2, DESA SUGI WARAS, KEC. MUARA SUGIHAN 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
591 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PARIT 4 KEC. MAKARTI JAYA 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
592 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PARIT 8 DESA UPANG MULYA KEC. MAKARTI JAYA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
593 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SIDOHARJO KEC. AIR SALEK 186.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
594 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SALEK MULYA, KEC. AIR SALEK 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD
595 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SALEK MULYA KEC. AIR SALEK 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
596 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA MARGO SUGIHAN KEC. MUARA PADANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
597 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA REJOSARI KEC. MUARA SUGIHAN 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
598 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SDU DESA TELANG MAKMUR KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
599 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG MAKMUR DUSUN I KEC. MUARA TELANG 125.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
600 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG JAYA DUSUN IV RT 10 KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG.
601 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG KARYA DUSUN IV KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
602 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG KARYA DUSUN III KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
603 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PANCA MUKTI DUSUN IV RT 19 KEC. MUARA TELANG. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
604 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SUMBER HIDUP DUSUN II KEC. MUARA TELANG. 125.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
605 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA MUKTI JAYA RW 04 KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
606 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN TELANG KARYA KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
607 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN MUKTI JAYA KEC. MUARA TELANG. 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
608 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN TELANG MAKMUR KEC. MUARA TELANG. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
609 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PANCA MUKTI KEC. MUARA TELANG. 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
610 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN TELANG JAYA KEC. MUARA TELANG. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
611 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PENUGUAN, PULAU RIMAU. 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
612 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SUKATANI RT 01 DUSUN I KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
613 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN COR SDU RT 02 DESA BANYU URIP KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
614 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN COR SDU RT 10 RW 05 DUSUN III DESA BANYU URIP KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
615 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN DESA PURWOSARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
616 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN DUSUN II RT 15 DESA TELANGSARI KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
617 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JEMBATAN DUSUN DESA TELANGSARI KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
618 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DUSUN I KE DUSUN II DESA TANJUNG TIGA KEC. RANTAU BAYUR 185.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
619 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 83.503.625 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
620 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN ALAT UKUR UNIVERSAL 55.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD
621 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA 44.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
622 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN MEUBELAIR 155.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
623 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN ALAT PENDINGIN 40.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
624 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER 92.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
625 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN PERALATAN MINI KOMPUTER 24.500.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
661 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SP2 DESA SIDO MAKMUR KEC. AIR KUMBANG 1.250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
662 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA TANAH PILIH KEC. BANYUASIN II 465.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
663 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R SEMUNTUL 1.709.669.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
664 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN TAMAN BARU KELURAHAN SETERIO KECAMATAN BANYUASIN III 250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
665 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JEMBATAN PENGHUBUNG KE DESA LIMBANG MULYA KEC. SEMBAWA 1.500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
666 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN POROS, TRANS PULAU RIMAU JEMBATAN TANAH KERING KE PT. AGRO KEC. PULAU RIMAU 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
667 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA BUANA MUKTI KEC. PULAU RIMAU 300.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
668 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN TALANG DABUK DESA SUNGAI RENGIT KEC. TALANG KELAPA 600.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
669 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT PERUMAHAN TIGA PUTRI KEL. TANAH MAS KEC. TALANG KELAPA 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
670 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN WALI SONGO DESA BUKIT KEC. BETUNG 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
671 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBUATAN PARIT JALAN POROS TALANG JAYA DESA TAJA MULYA KEC. BETUNG 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
672 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PRIMER SATU MELALUI PRIMER SATU KEC. PULAU RIMAU. 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
673 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DESA BARU KECAMATAN RAMBUTAN 800.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
674 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PENGERASAN JALAN DESA KELUANG KEC. TUNGKAL ILIR. 500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
675 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN POROS DARI DESA TELUK TENGGULANG MENUJU DESA SUKAJAYA, PANCA MULYA DAN SUKA KARYA KEC. TUNGKAL ILIR 2.500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
676 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN POROS DESA MUKTI JAYA KEC. MUARA TELANG 500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
677 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA MEKAR SARI DUSUN 2 RT 09 KEC. MUARA TELANG 250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
678 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SPD DESA TELANG JAYA KEC. MUARA TELANG 250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
679 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN MENUJU KANTOR CAMAT DESA MUARA TELANG KEC. SUMBER MARGA TELANG. 600.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
680 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R MUARA TELANG 3.407.449.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
681 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R MUARA TELANG MARGA 4.867.771.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
682 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R UPANG CEMARA 5.424.223.000 LELANG UMUM APBD.
683 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON DESA PURWOSARI KEC. MAKARTI JAYA 1.250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
684 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGASPALAN HOT MIX JALAN UTAMA KOMP. AZHAR PERMAI KEL. KENTEN KEC. TALANG KELAPA 500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
685 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN JALAN AHMAD YANI KEL. AIR BATU 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PERKERASAN JALAN POROS DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 650.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
687 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R SEJAGUNG 6.261.400.000 LELANG UMUM APBD.
688 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R SRIMENANTI 2.320.146.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
689 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REHABILITASI SALURAN SEKUNDER DESA SUKA DAMAI KEC. TANJUNG LAGO 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN USAHA TANI DUSUN IV DESA SUMBER MEKAR MUKTI KEC. TANJUNG LAGO 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
691 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA DAYA KESUMA - TIRTA MULYA KEC. MUARA SUGIHAN 300.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
692 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN SUNGAI RENGIT KUALA PUNTIAN KECAMATAN TANJUNG LAGO 19.479.000.000 LELANG UMUM APBD.
695 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUAN TURAP JALAN SABAR JAYA MARIANA KEC. BANYUASIN I 3.100.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
696 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SUMBER MEKAR MUKTI KECAMATAN TANJUNG LAGO 1.250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.
734 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN LORONG KERAMAT RAYA RT. 20 RW. 04 PERUM JAYA BERSAMA JALAN TALANG KERAMAT KEL. KENTEN LAUT KEC. TALANG KELAPA 250.000.000 TENDER APBD.
735 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA NUSA MAKMUR SEBOKOR KEC. AIR KUMBANG 1.250.000.000 TENDER APBD.
736 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DALAM KECAMATAN MUARA PADANG 250.000.000 TENDER APBD
737 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN DESA SRI AGUNG KEC. BANYUASIN II 500.000.000 TENDER APBD.
738 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA SUNGSANG IV KEC. BANYUASIN II 250.000.000 TENDER APBD.
739 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA SUNGSANG II KEC BANYUASIN II 250.000.000 TENDER APBD.
740 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN KEL. PANGKALAN BALAI DS TALANG KEBANG, KEC. BANYUASIN III 450.000.000 TENDER APBD.
741 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN LINGKAR MULIA AGUNG - SETERIO KEC. BANYUASIN III 4.000.000.000 TENDER APBD.
742 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG PRIMER I DESA MUKUT KEC. PULAU RIMAU 1.500.000.000 TENDER APBD
743 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA KELAPA DUA MENUJU DESA SUMBER MUKTI KEC. PULAU RIMAU 240.000.000 TENDER APBD.
744 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT DESA SUMBER AGUNG KEC. PULAU RIMAU 400.000.000 TENDER APBD.
745 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT DESA SUMBER AGUNG KEC. PULAU RIMAU 400.000.000 TENDER APBD.
746 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN MARGA MULYO DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN 300.000.000 TENDER APBD.
747 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PENGECORAN JALAN MERITAI DESA SUNGAI PINANG KEC. RAMBUTAN 800.000.000 TENDER APBD.
748 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN SIMPANG RAMBUTAN MENDAL MENDIL KEC. RAMBUTAN 2.500.000.000 TENDER APBD.
749 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN COR BETON JALAN GELEBAK DALAM KEC. RAMBUTAN 500.000.000 TENDER APBD.
750 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DALAM DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 700.000.000 TENDER APBD.
751 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PERKERASAN JALAN POROS DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 700.000.000 TENDER APBD.
752 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG LUBUK LANCANG MENUJU KEC. PULAU RIMAU 5.000.000.000 TENDER APBD.
753 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN TEGAL BINANGUN MENUJU PUSKESMAS JAKABARING KEC RAMBUTAN 2.500.000.000 TENDER APBD.
754 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN SEBOKOR - MUARA PADANG KEC. MUARA PADANG 5.000.000.000 TENDER APBD.
755 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DESA SUKA DAMAI KEC. TANJUNG LAGO. 300.000.000 TENDER APBD
756 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SRI MULYO KEC. AIR SALEH 1.250.000.000 TENDER APBD.
757 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NORMALISASI SUNGAI MAINAN DESA SUNGAI RENGIT MURNI KECAMATAN TALANG KELAPA 350.000.000 TENDER APBD.
767 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REVISI RENCANA TATA RUANG 307.500.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.
KETERANGAN :
SEKRETARIAT DAERAH PAKET : 23 PL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PAKER : 24 PL.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PAKET : 11 PL
DINAS PERIKANAN PAKET : 8 PL
DINAS KESEHATAN PAKET : 80 PL.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PAKET : 303 PL.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PAKET : 187 PL.
PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TA 2018
PAGU ANGGARAN : 2,53 M
JASA LAINNYA LELANG CEPAT JANUARY 2018 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
DESA LEBUNG, LUBUK RENGAS, KEMANG BEJALU, PAGAR BULAN, PALDAS, RANTAU BAYUR, RANTAU HARAPAN, SEMUNTUL, SRI JAYA, SUKARELA, SUNGAI NAIK, TANJUNG MENANG, TALANG KEMANG DAN TEBING ABANG, KECAMATAN RANTAU BAYUR, KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN.
DI KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SEPERTI YANG BERBUNYI DI DALAM : PANCASILA, DAN UUD,45.
Daftar Berita Yang Belum Ada Tindak Lanjut Dari APH; Berita tribunus.co.id
https://id.scribd.com/document/380166710/Pejabat-Otak-Dari-Perampokan-Harta-Benda-Milik-Pemedintah-1
https://id.scribd.com/document/380166967/Pt-Sumatera-Anugerah-Jaya-Desa-Lubuk-Karet-Dan-Desa-Meranti
Sudah terjadi Maladministrasi dilakukan Oleh Oknum Polres Banyuasin Diduga menerima suap.
Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum
Kapitalisme Menguasai Segala Sektor di Sumatera Selatan.
TERJADI LAGI DAN TERUS TERJADI, Pembangunan Jalan Poros Pulau Rimau Rp.19,92 M Sepanjang 5 KM Dinas PUTR APBD 2019 Sudah Retak dan Mengelupas https://www.tribunus.co.id/2019/10/terjadi-lagi-dan-terus-terjadi.html
Korupsi Anggaran Publikasi 2018 Untuk Media Massa Pemkab Banyuasin Terbongkar https://www.tribunus.co.id/2019/10/korupsi-anggaran-publikasi-2018-untuk.html
"Dokumentasi media tribunus.co.id Biro Sumsel"
Berita Kasus KKN Dana Desa (DD) Kabupaten Banyuasin Sumsel Belum Tersentuh Hukum :
Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum
Rehab Jalan Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa 8,26 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang - TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung 30,63 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Lanjutan Pengecoran Jalan Lubuk Saung Kec. Banyuasin III. 1,18 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang - Muara Sugihan Kec. Muara Padang 81,84.M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengerasan Jalan Poros Kenten - SMPN 3 Tl Kelapa Kec. Talang Kelapa 1,20 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09.M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
ANGGARAN TAHUN 2018 KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL
PDAM TB
28 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan Jaringan SPAM Air Kumbang Desa Rimba Jaya Kec. Air Kumbang 1.503.850.000 Pemilihan Langsung APBD.
29 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penambahan Pipa Distribusi Pipa Sukajadi Kec. Talang Kelapa 6.943.550.000 Lelang Umum APBD.
30 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan IKK Muara Padang Desa Sumber Makmur Kec. Muara Padang 1.706.200.000 Pemilihan Langsung APBD.
31 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Kumbang Kec. Air Kumbang 45.974.600 Pengadaan Langsung APBD.
28 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan Jaringan SPAM Air Kumbang Desa Rimba Jaya Kec. Air Kumbang 1.503.850.000 Pemilihan Langsung APBD.
29 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penambahan Pipa Distribusi Pipa Sukajadi Kec. Talang Kelapa 6.943.550.000 Lelang Umum APBD.
30 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan IKK Muara Padang Desa Sumber Makmur Kec. Muara Padang 1.706.200.000 Pemilihan Langsung APBD.
31 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Kumbang Kec. Air Kumbang 45.974.600 Pengadaan Langsung APBD.
659 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan SPAM IKK Muara Sugihan Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan 3.325.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
Kecamatan Pulau Rimau
742 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Penghubung Primer I Desa Mukut Kec. Pulau Rimau 1.500.000.000 Tender APBD
743 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kelapa Dua menuju Desa Sumber Mukti Kec. Pulau Rimau 240.000.000 Tender APBD.
744 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.
745 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.
752 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan dari Simpang Lubuk Lancang menuju Kec. Pulau Rimau 5.000.000.000 Tender APBD.
666 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Poros, Trans Pulau Rimau Jembatan Tanah Kering Ke PT. Agro Kec. Pulau Rimau 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
667 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Buana Mukti Kec. Pulau Rimau 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
672 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Primer Satu Melalui Primer Satu Kec. Pulau Rimau. 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD
Peningkatan Perumahan
707 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pembangunan Pasar Rakyat Pangkalan Balai Baru 6.000.000.000 Lelang Umum APBN.
694 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Perumahan) 4.845.000.000 Lelang Sederhana APBD.
D.I.R
663 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan D.I.R Semuntul 1.709.669.000 Pemilihan Langsung APBD.
680 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan D.I.R Muara Telang 3.407.449.000 Pemilihan Langsung APBD.
681 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan D.I.R Muara Telang Marga 4.867.771.000 Pemilihan Langsung APBD.
682 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan D.I.R Upang Cemara 5.424.223.000 Lelang Umum APBD.
683 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
687 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan D.I.R Sejagung 6.261.400.000 Lelang Umum APBD.
688 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan D.I.R Srimenanti 2.320.146.000 Pemilihan Langsung APBD.
Pembangunan Jembatan dan Jalan
661 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan SP2 Desa Sido Makmur Kec. Air Kumbang 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
662 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Pembangunan Jerambah Beton Desa Tanah Pilih Kec. Banyuasin II 465.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
664 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Taman Baru Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III 250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
665 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jembatan penghubung ke Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa 1.500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
668 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa 600.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
669 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Perumahan Tiga Putri Kel. Tanah mas Kec. Talang Kelapa 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
670 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan Wali Songo Desa Bukit Kec. Betung 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
671 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembuatan Parit Jalan Poros Talang Jaya Desa Taja Mulya Kec. Betung 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
673 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Desa Baru Kecamatan Rambutan 800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
674 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir. 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
675 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan jalan poros dari Desa Teluk Tenggulang menuju Desa Sukajaya, Panca Mulya dan Suka Karya Kec. Tungkal Ilir 2.500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
676 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Poros Desa Mukti Jaya Kec. Muara Telang 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
677 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Mekar Sari Dusun 2 RT 09 Kec. Muara Telang 250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
678 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan SPD Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang 250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
679 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan menuju Kantor Camat Desa Muara Telang Kec. Sumber Marga Telang. 600.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
689 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
691 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Desa Daya Kesuma - Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
692 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan Sungai Rengit Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago 19.479.000.000 Lelang Umum APBD.
693 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas 3.141.000.000 Lelang Cepat APBD.
695 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembanguan Turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I 3.100.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
696 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
697 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pembangunan Gedung SD 500.000.000 Tender Lainnya.
698 DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Desa Sritiga Kecamatan Sumber Marga Telang 800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
699 DINAS KESEHATAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.020.500.000 Lelang Sederhana APBD,
741 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Lingkar Mulia Agung - Seterio Kec. Banyuasin III 4.000.000.000 Tender APBD.
746 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Marga Mulyo Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan 300.000.000 Tender APBD.
746 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Marga Mulyo Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan 300.000.000 Tender APBD.
747 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Pengecoran Jalan Meritai Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan 800.000.000 Tender APBD.
748 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Simpang Rambutan Mendal Mendil Kec. Rambutan 2.500.000.000 Tender APBD
749 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Cor Beton Jalan Gelebak Dalam Kec. Rambutan 500.000.000 Tender APBD
750 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD
751 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD
753 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Tegal Binangun menuju Puskesmas Jakabaring Kec Rambutan 2.500.000.000 Tender APBD
754 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Sebokor - Muara Padang Kec. Muara Padang 5.000.000.000 Tender APBD.
755 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Usaha Tani Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago. 300.000.000 Tender APBD.
756 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sri Mulyo Kec. Air Saleh 1.250.000.000 Tender APBD.
683 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD
684 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengaspalan Hot Mix Jalan Utama Komp. Azhar Permai Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD
685 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Jalan Ahmad Yani Kel. Air Batu 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD
686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD
689 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD
690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
691 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Desa Daya Kesuma - Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD
692 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan Sungai Rengit Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago 19.479.000.000 Lelang Umum APBD
693 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas 3.141.000.000 Lelang Cepat APBD
695 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembanguan Turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I 3.100.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
696 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
697 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pembangunan Gedung SD 500.000.000 Tender Lainnya
698 DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Desa Sritiga Kecamatan Sumber Marga Telang 800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
699 DINAS KESEHATAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.020.500.000 Lelang Sederhana APBD.
684 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengaspalan Hot Mix Jalan Utama Komp. Azhar Permai Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
685 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Jalan Ahmad Yani Kel. Air Batu 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
689 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD
690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago 400.000.000 Pemilihan Langsung APBD
691 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Desa Daya Kesuma - Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD
692 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan Sungai Rengit Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago 19.479.000.000 Lelang Umum APBD.
696 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD
697 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pembangunan Gedung gSD 500.000.000 Tender Lainnya
698 DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Desa Sritiga Kecamatan Sumber Marga Telang 800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
699 DINAS KESEHATAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.020.500.000 Lelang Sederhana APBD.
703 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Tahap 1 Kantor dan Ruang Belajar Kontruksi 2 Lantai Ponpes Bahrul Ulum Kec. Tanjung Lago 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
683 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
684 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengaspalan Hot Mix Jalan Utama Komp. Azhar Permai Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
685 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Jalan Ahmad Yani Kel. Air Batu 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
Foto Ilustrasi Kabupaten Banyuasin yang tidak punya jati diri yang ada hanya dalam khayal dan dekorasinya belaka konsep meNutupi asap, Tinggalkan ungunan"
BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Dengan melempemnya proses hukum dugaan tipikor pada pengadaan barang jasa di Pemkab Banyuasin Sumsel APBD tahun anggaran 2018 menguatkan kebenaran informasi dan rumor yang beredar desas desus di publik beberapa waktu lalu bahkan ada seorang Pejabat tinggi eselon ll berdinas di Pemkab Banyuasin tapi tidak tinggal di Kabupaten Banyuasin dengan nada tinggi mengatakan bentuk nasihat, mengatakan, walau sehebat apa pun dan selengkap apa pun data LSM atau media laporkan kasus korupsi Kabupaten Banyuasin ke Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
Saya tidak yakin bisa ditindaklanjuti yang ada' kamu laporkan kasus korupsi pada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK itu sama hal, nge,enakkan orang penegak hukum itu saja mereka yang dapat uangnya orang yang melapor nya malah dapat masalah, kenapa bisa saya bilang demikian pelapor sudah pasti dapat kerugian waktu materi dan permusuhan", itu jeles salah satu Kepala Dinas di Pemkab Banyuasin beberapa waktu lalu.
Sementara rumor dan desas-desus yang sering kali terdengar di publik bahwa adanya pertemuan secara pribadi antara pihak Pemda Banyuasin dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepatnya pada hari Selasa 19 Maret 2019 Pukul 12.40.WIB yang lalu dalam hal ini, Bupati Banyuasin ada pertemuan secara pribadi dengan tim penyidik KPK di salah satu tempat di wilaya Kota Palembang Sumsel sebut sumber tribunus.co.id yang tidak mau di sebutkan namanya.
Baca di bagian ini :
Pada saat itu sedang gencar-gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi yang bernilai ratusan miliar rupiah tersebut tapi saat ini sepertinya melempem seperti sirna dibuai angin sepoi- sepoi bebernya.
Padahal kemarin kalau tidak salah pada tanggal 20 Februari 2019 BPK melakukan pemeriksaan kedua untuk menindak lanjuti Dua Puluh Dua (22) temuan BPK pada bulan November- Desember 2018.
Foto Bukti laporan yang dijadikan pihak penegak hukum hanya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelpmpok (pungli) dan kemitraan.
Baca di bagian ini :
Tentang kegiatan di bagian fasilitas layanan pengadaan Setda. Kabupaten Banyuasin Sumsel itu artinya sekarang sudah memasuki tahapan penyidikan serta penuntutan atas kerugian negara pada 22 temuan tersebut.
Tindak pidana korupsi yang diatur oleh UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana direvisi UU. RI. No. 20 Tahun 2001 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di simpulkan terdapat 30 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :
Kerugian Negara (Pasal 12 dan 3), Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan h, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 16 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13), Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 18, 9, 10 huruf a, b, c), Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, h), Perbuatan curang (Pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, d, ayat 2, Pasal 12 huruf h., Benturan kepentingan pengadaan (pasal 12 huruf I), Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C), Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/ menghalangi- halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 36).3 dan Penyertaan ; Pasal 55 KUHP.
Foto ilustrasi pemandangan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin Sumsel.
Baca juga di bagian ini :
Maka atas temuan tersebut didukung laporan demy laporan baik dalam bentuk berita dari media massa berbagai media massa dari yang cetak, online, baik pun yang elektronik memperkuat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) atas laporan yang Bernomor Lapor :
01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019 Sesuai dengan Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP kegiatan penyidikan terdiri atas;
a. Penangkapan (pasal 1 butir 20 KUHAP)
b. Penahanan (Pasal 1 Butir 21 KUHAP)
c. Penggeledahan(Pasal 1 Butir 17 KUHAP)
d. Penyitaan (Pasal 1 Butir 16 KUHAP), P-19 (Pasal 110 KUHAP.
Baca juga :
Denggan melempemnya penegakkan hukum tipikor seperti saat ini menimbulkan huru-hara krisis ekonomi yang yang sangat dalam bahkan di tahun 2019 ini Pemkab Banyuasin membuat terobosan korupsi yang lebih spektakuler lagi sampai sampai menurut pantauan tim kami di lapangan semua paket pengadaan atau pun proyek pembangunan dari yang bernilai puluhan juta sampai yang ber ratusan miliar dikerjakan sendiri oleh pemegang kekuasaan dengan cara menggunakan jasa dari luar Kabupaten Banyuasin yang tujuannya untuk di rahasiakan.
Jasa luar dari Kabupaten Banyuasin yang dimaksud itu bukanlah orang luar yang sebenarnya, melainkan jasa kontraktor dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu orang2 terdekat bahkan keluarga sedarah mereka sendiri.
Foto Ilustrasi ini lah pemandangan Pejabat Pemkab Banyuasin Sumsel.
Baca juga berita di bawa ini :
Kalau sudah begini tidak perlu kita bicara masalah korupsi kolusi dan nepotisme lagi karena masalah di Pemkab Banyuasin ini sudah lengkap ibaratkan Kanker sudah stadium 4.
Dengan kondisi Pemkab Banyuasin yang seperti ini lah Fakta lapangan yang terjadi menguatkan kebenaran adanya negosiasi tawar menawar praktek jual beli hukum antara Pemkab Banyuasin Sumsel dengan KPK karena pada Selasa 19 Maret 2019 Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. Sebagai terlapor sementara pejabat KPK selaku Aparat Penegak hukum,
Tentu tidak dibenarkan mengatur pertemuan secara pribadi antara terlapor dan aparat penegak hukum pada saat pertemuan berlangsung tim kita di lapangan memberitahukan hal itu melalui pesan singkat di akun WhatsApp ke nomor Kapoltabes Palembang dan Dumas KPK namun tidak ada respon.
Pada hal Bupati Banyuasin Sumatera Selatan H. Askolani, SH., MH. saat ini berkapasitas terlapor dan KPK pihak penegak hukum berdasarkan rumor yang beredar dan yang diketahui dari dulu sampai sekarang KPK khususnya untuk para koruptor-koruptor Kabupaten Banyuasin Sumsel, setiap tahunnya memberi Upeti pada oknum salah satu pimpinan KPK. ( saat ini juber prdn).
Baca berita di bawa ini :
Menjadi pertanyaan memang boleh apa antaran terlapor dengan pihak penegak hukum (KPK) mengatur pertemuan secara pribadi,saat ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan., dengan kasus KKN Kabupaten Banyuasin, dan pada hari dan saat yang sama saya di telepon dengan menggunakan nomor : +622115578xxx Sebanyak Dua kali (2.X) panggilan dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan yang kedua tidak terlalu lama.
Hanya saja panggilan dari nomor :
+622115578xxx Tidak dapat terangkat dikarenakan temponya hanya 2 sampai 4 detik saja selengkapnya dapat dibaca pada laporan media tribunus.co.id Biro Sumsel Pada KPK, Polda Sumsel, Kejari Banyuasin, Kejagung RI, BPK RI, Dan Ombudsman RI, Dengan Kode Seri Terbit : 1.HHHH. 1.7.DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN Nomor :
Hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum HAM yang resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Pribumi.
"Pada Pasal 8 :
1.Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban pemusnahan dan perusakan kebudayaan, dan
2.Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan perbaikan untuk : a) Segala aktifitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka.
b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambilalihan atas tanah wilayah dan sumber daya mereka. c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka. d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi. e) Segala bentuk propaganda yang dibuat yang bertujuan menimbulkan atau menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan masyarakat pribumi.
Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.
Pewarta : rn.
BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Kerusakan ruas jalan menuju wilayah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sampai saat ini masih membuat sakit nafas, selain bergelombang saat ini juga dalam kondisi berdebu, sudah berulang-ulang kali.
"Pemerintah Kecamatan Pulau Rimau melayangkan surat untuk ke-5 perusahaan yang ada di Kecamatan Pulau Rimau di dalam surat resmi Camat Pulau Rimau tersebut berisi : Ke 5 Perusahaan (sebagai pengguna jalan) Untuk diminta bantuanya melakukan penyekrapan biar rata mumpung musim panas ini.
Tetapi tak satupun dari perusahaan yang merespon surat edaran Camat tersebut bahkan terkesan melecehkan kebijakan Pemkab Banyuasin, ucap Sekcam Pulau Rimau Sumito saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Baca juga di bagian ini :
Sumito mengatakan, kami dari pemerintah Kecamatan ini seperti pengemis saja, sudah berulang kali mengirim surat ke setiap perusahaan dengan tujuan meminta bantuan untuk menyekrap ruas jalan itu supaya tidak bergelombang, mumpung saat ini masih musim kemarau, agar lancar arus transportasi dari wilayah Pulau Rimau ini menuju pusat ibu kota Kabupaten.
Masih kata Sumito, padahal ruas jalan itu yang melintas justru yang banyak justru kendaraan milik perusahaan yang mengangkut hasil kebun perusahaan itu sendiri dan setiap harinya mungkin bisa ratusan unit truk angkutan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada dalam wilayah Kecamatan Pulau Rimau.
"Ya, kami dari Pemerintah Kecamatan Pulau Rimau ini mengirim surat itu resmi dan hanya sekedar meminta bantuan di sekrap saja agar jalan itu tidak bergelombang dan bisa lancar arus kendaraan baik milik perusahaan itu sendiri maupun kendaraan pribadi milik warga setempat, namun tak satupun perusahaan yang menanggapinya”, ungkap Sumito dengan nada kecewa.
Lebih jauh Sumito menjelaskan, di Pulau Rimau ini ada 5 perusahaan yang kendaraanya selalu melintas di ruas jalan itu yang diantaranya Pt. Hamita Utama Karsa, PT. Agro, PT. CLS, PT. KSL dan PT. SHS Ex Transmikrasi Inklap Pemerintah oknum Pemerinta daera Kab, Banyuasin; (oknum) (Pt. MAR) Dari ke-5 perusahaan itu pernah ada respon hanya Pt. KSL saja tetapi melakukan perbaikan ruas jalan poros itu yang menuju ke lokasi perusahaan, namun ada perhatian walau hanya sekali-kali.
(Pt. MAR)
Seorang Security PT.MAR (Mitra Aneka Rejeki) Perkebunan Kelapa Sawit (ARTHA GRAHA GROUP) Lokasi Lubuk Lancang Kec, Suak Tapeh. Lubuk Karet, Kec, Betung, Air Senda Kec, Pulau Rimau. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30958. Milik TW. Tommy Winatan PT MAR yang dulu PT SHS Surya Hutama Sawit
Sedangkan yang kita ketahui truk angkutan aset dari Pt itu sering terlihat melebih tonase, melintas di ruas jalan kondisi bergelombang saja diatas 8 ton, sedangkan untuk di jalan cor saja oleh Bupati Banyuasin H Askolani memberikan kebijakan kapasitas tonase maksimal 9 ton saat Launching di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh beberapa waktu yang lalu untuk mulai pengerjaan jalan cor beton menuju ke Pulau Rimau itu.
Baca juga di bagian ini ;
Dia menganggap perusahaan-perusahaan itu dianggap telah melecehkan kebijakan Pemkab Banyuasin, tentu harus dari pihak terkait di Pemkab Banyuasin supaya menindak tegas bagi pelanggar serta diberi sanksi berat agar kerusakan jalan poros itu tidak semakin parah kerusakanya.
Di dalam kesepakatan AMDAL tertuang tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan sekitarnya dan setiap perusahaan wajib mengeluarkan dana bagi hasil atas masyarakat tempatan (adat) atau CSR secara terbuka dan transparan pada Masyarakat (Publik).
Masalah Jalan dan Jalan tidak ada henti-hentinya lagi.!!! Untuk di dua tahun belakangan ini saja 2018-2019, pemerinta kabupaten kucurkan dana pembangunan jalan Kecamatan Pulau Rimau ®Rp 103,5.M seandainya ini terealisasi dengan maksimal tentu sudah tidak ada lagi permasalahan jalan untuk di Kec Pulau Rimau.
Lain hal terjadinya yang seperti kasus demikian "Proyek pengecoran jalan di Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau,” kata anggota DPRD Banyuasin Dapil VI Budi Hartono kepada petisi.co, Jumat (14/7/2017).
Menurut wakil rakyat ini, proyek pengecoran jalan ini biayanya dari APBD PU Bina Marga sebesar Rp 15 Miliar, sedangkan jalan yang dicor hanya 3 kilometer CV Rotari, http://petisi.co/anggota-dprd-banyuasin-kecewa-proyek-pengecoran-jalan-rp-15-m-untuk-3-km/
Di tahun 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG LUBUK LANCANG MENUJU KEC. PULAU RIMAU 5.000.000.000 TENDER APBD.
666 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Poros, Trans Pulau Rimau Jembatan Tanah Kering Ke PT. Agro Kec. Pulau Rimau 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
PUTR, Penganggaran di tahun 2019.
Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang - TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pewarta : rn
Sumber : dari berbagai sumber
SUMBER DARI SEGALA KEJAHATAN YANG TERJADI DI KABUPATEN BANYUASIN PILKADA 2018.
1.Tahapan pendanaan :
Diduga Keras Sumber pendanaan dari Setiap (5) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Sumsel Periode 2018-2023 dari hasil KKN tahun Anggaran 2017-2018 APBD Kabupaten Banyuasin.
Hutang Pemkab Banyuasin kepada pihak ke 3 Senilai Rp 170.M
Dana Aspirasi,Pira 45 DPR Tahun 2017-2018… 1,5 M X 45 Anggota DPR :
Dana Desa bersumber dari APBD Banyuasin Tahun anggaran 2017 yang merupakan janji politik Mantan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan ini sudah masuk di dalam Peraturan Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kab Banyuasin Rp 400.000.000 X 304 desa :Rp… Setiap desa Se Kabupaten Banyuasin.
Tiga tahun Pembangunan jembatan Mangkrak Kebablasan Anggaran Titipan Pemegang Kekuasaan, Pembagunan Proyek Jembatan Rantau Bayur Mangkrak.
Kemungkinan besar pilkada Kab Banyuasin Sumsel didalangi DPR RI, PT.AMML, PT. R6B dan PT (SAP) Surya Agro Persada, PT PROVIDENT AGRO Tbk.
Diduga Hasil lobei Balter Lahan perkebunan di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/10/kawasan-hutan-dan-fungsinya-kabupaten-banyuasin-sumatera-selatan/?preview=true
"866 PAKET PEKERJAAN MAUPUN PENGADAAN PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2018" http://amperarakyatri.blogspot.com/2018/11/866-paket-pekerjaan-maupun-pengadaan.html
2. Kepercayaan Publik
3. Modus yang akan dimainkan
4. Penggelembungan Suara merupakan hal yang pokok untuk melancarkan aksi.
5. Sang Panglima memberikan Instruksi dan mengukur Seberapa jauh kesiapan.
6. Untuk menutupi penggelembungan suara Anak dibawah umur (pelajar kelas 1,2 SMP di bikinin E KTP)
Diduga untuk Kepentingan Paslon, Disdukcapil Buatkan E-KTP Anak SMP http://petisi.co/diduga-untuk-kepentingan-paslon-disdukcapil-buatkan-e-ktp-anak-smp/
7. Money Politik dan kotak Segel dibuka Pada saat kotak suara di PPK dan C1 yang berhologram diisi sesuai dengan keinginan.
Ini Dilakukan oleh Paslon nomor urut 05.
“C1 yang berhologram sengaja tidak tidak diberikan oleh KPU,Panwaslu C1 yang berhologram diisi oleh orang yang di khususkan bertujuan supaya hasilnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati (setiap kotak suara).
8. KPUD Umumkan Kan Suara terbanyak.
Sama halnya umum Pasangan calon yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023
C1 Untuk KPPS sengaja dikosongkan oleh KPPS Biar Diisi isi sesuai dengan keinginan.
“Cara Membongkar Kotak untuk mengisi C1 yang Berhologram microtest sesuai dengan keinginan., hampir di 19 kecamatan dibuka secara diam diam yang bukan pada waktunya dan Wewenang Nya.
