BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Untuk ditindaklanjuti Terkait kasus Korupsi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), APBN, dan APBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel, tersebut Polres Banyuasin dan Polda Sumsel, sampai saat ini tidak ada tindakan padahal Tanggung jawab pengawasan ADD yang dari APBN Itu pihak kepolisian (Polsek,Polres dan Polda) namun MoU pada beberapa waktu lalu sepertinya bukan pelaksanaan atau realisasi penggunaan ADD menjadi baik malah sebaliknya- http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1
- https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/10285321/polri-kemendes-dan-kemendagri-kerja-sama-awasi-dana-desa
Bagaimana tidak KKN para Kepala Dinas, Kepala Desa dan Kepala SKPD (OPD) di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Sepertinya sudah ada jaminan khusus dari Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan yang dikoordinir oleh Bupati Banyuasin, jaminan dari jeratan hukum.
Sementara itu Bupati Banyuasin PeDe saja karena ADD dan APBD bisa saling menutupi. dan Berdasarkan rumor yang beredar Pemerinta Kabupaten Banyuasin mempunyai hubungan dekat Secara Emisional Kepentingan Politik Pada Salaseorang Petinggi BPK RI di ketahui Mulai dari tahun 2000 sampai Saat ini masalah Laporan dan pemeriksaan keuangan Pemerinta Kabupaten Banyuasin di amankan oleh (..) tersebut.
- http://www.tribunus.co.id/2018/04/bargaining-kasus-pembangunan-pdam.html?m=1
- http://www.tribunus.co.id/2018/11/pasca-dua-tahun-ir-sa-supriono-menjabat.html?m=1
Pemkab banyuasin mendapat prioritas dan komitmen dari dan bersama BPK salah satu cara dengan Kabupaten Banyuasin Sumsel Selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK yang lebih menguatkan lagi atas kebenaran (Meragukan hasil laporan pemeriksaan Keuangan BPK) hasil laporan pemeriksaan BPK atas pendapatan dan belanja daerah kabupaten banyuasin tahun anggaran 2018 yang sekarang ini, dan yang tahun-tahun anggaran yang lalu.
Menjadi pertanyaan yang besar bagi publik kenapa pada saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas belanja daerah tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel pada pemda banyuasin tidak ada media yang meliput (terkesan ditutupi dari media)..??
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2018 Oleh BPK Kepada Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Sumsel
Ada apa di balik semua ini..?? kalau anda orang yang baik kenapa tidak dari dulu anda lakukan, itu perlu anda pahami kejahatan mu itu suatu ukuran kebodohanmu" ketika anda disebut cerdas saya jadi kaget setengah mati loh... Di sini ada suatu kerja yang besar untuk Indonesia yang Nakal.
- http://petisi.co/diduga-politik-balas-budi-kades-di-banyuasin-giliran-terbang-ke-bali/
- https://tribunus-antara.com/2018/08/01/politik-balas-budi-hebat-bimtek-para-kades-kabupaten-banyuasin-di-bali.html
Kabupaten Banyuasin Sumsel.
Predikat dan penghargaan. Ini semua pencitraan yang menyesatkan, predikat dan penghargaan merupakan alternatif untuk KKN.
Modus : anggaran dari APBD, APBN (ADD) sengaja di tumpang tindihkan, markup hirngga fiktif.
Metode Pelelangan : Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Lelang Tender Swakelola dan E-purchasing.
- http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1
- https://id.scribd.com/document/382079510/Hasil-Penelitian-Dan-Temuan-Tindak-Kkn-Add-Di-Kab-Banyuasin
- https://www.metrotubei.com/2017/08/13/icw-kades-dalam-dana-desa-banyak-membuat-mark-anggaranhingga-laporan-fiktif/
- http://sulawesiekspress.com/2018/12/22/kapolri-satu-bulan-kasus-tak-terungkap-kapolres-diganti/
- http://www.tribunus.co.id/2018/09/bentuk-bentuk-maladministrasi.html?m=1
- http://www.tribunus.co.id/2018/09/aturan-perilaku-bagi-aparat-penegak.html?m=1
KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL PILKADA SERENTAK 2018.
Berselang beberapa hari setelah pilkada Kabupaten Banyuasin sumsel usai diumumkan oleh KPU paslon suara terbanyak atau pemenangnya yang dimenangkan oleh paslon nomor urut 05 pasangan Askolani, Slamet dari partai PDIP Bupati, Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, 304 Kepala Desa, 19 Camat beserta Sekcam, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Seluruh Kepala Dinas Sekda, 45 DPRD Kabupaten Banyuasin Dll Diterbangkan ke bali selama satu minggu dengan alasan pelatihan namun informasi yang didapatkan untuk kepentingan politik untuk hadapi pilpres 2019 dan untuk sepakati lakukan KKN ADD dari APBN APBD Kab Banyuasin.
- http://petisi.co/diduga-politik-balas-budi-kades-di-banyuasin-giliran-terbang-ke-bali/
- https://tribunus-antara.com/2018/08/01/politik-balas-budi-hebat-bimtek-para-kades-kabupaten-banyuasin-di-bali.html
- http://www.tribunus.co.id/2018/11/pasca-dua-tahun-ir-sa-supriono-menjabat.html?m=1
Solusi Permasalahan :
Hemat saya solusinya demi menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Sila kelima dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan Perwakilan rakyat daerah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; yang tak kalah harusnya menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Tindakkan :
Sangat penting untuk memutus mata rantai kerangka politik praktis tersebut, dengan penegakkan hukum yang tegas dan berkualitas sesuai dengan hukum yang berlaku, guna memberikan efek jerah dan rasa takut ketika seseorang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
Dalam hal ini, penindakan dugaan KKN yang secara Sistematis terstruktur dan masif yang sudah dilakukannya (sang koruptor) guna membuka kedok mereka masing2 seperti komitmen yang sudah mereka sepakati bersama sesuai dengan kapasitas dan versi mereka masing-masing, tanpa ada penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku seperti harapan seluruh rakyat bangsah Indonesia ini, tidaklah mungkin pemilihan umum yang diselenggarakan, akan menuai hasil yang demokrasi pancasila sesungguhnya.
Vs Bupati Banyuasin Sumsel
Pewarta : rn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar