POLEMIK KASUS DANA DESA YANG MEMISKINKAN MASYARAKAT DESA HANYA MENJADI TUMPUAN ALASAN

BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN INDONESIA

POLEMIK KASUS DANA DESA YANG MEMISKINKAN MASYARAKAT DESA HANYA MENJADI TUMPUAN ALASAN 

Lagi lagi terjadi Kriminalisasi, Kebiri, Pembredelan Pada Wartawan dan Karya Tulis Kejurnalisannya.

Sekarang ini terjadi di KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL hanya saja motif dan modus nya saja agak berbeda dari kejadian-kejadian di berbagai tempat dewasa ini padahal media massa memegang peranan penting dalam berbangsa dan bernegara yang berkedaulatan secara demokrasi terpimpin. 

Merupakan pilar ke-4 dari syarat demokrasi tapi kenapa pejuang-pejuang keadilan dan HAM ini malah tidak mendapatkan prioritas jaminan dan hak sebagai elemen terpenting dalam terselenggaranya pemerintahan yang sah di dalam NKRI ini.

Lebih jelas baca berita di bawa ini :

https://jarrakposbarat.com/2020/08/15/roni-paslah-ini-suatu-preseden-buruk-untuk-dunia-pers-nasional-pada-pemkab-banyuasin-masa-h-askolani/

Ayo para Insan pers yang selalu berbudi luhur mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan KEARIFAN LOKAL dan mensosialisasikan TIDAK MUNAFIK di dalam perkataan maupun perbuatan.

Kita akan selalu mempertahan kan prinsip kebenaran yang mengandung nilai kejujuran serta keadilan, dan menentang segala bentuk kezaliman. 

" Sesungguhnya kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan.

LATAR BELAKANG KEJADIAN :

Ini terjadi tidak berjalan dengan baiknya tatakelola pemerintahan yang Demokrasi berasaskan Pancasila dan UUD,45 sebagai dasar negara yang berkedaulatan. 

Seharusnya pihak penegak hukum berfungsi melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada tiap-tiap warga negaranya dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain di mata hukum.

APH bersantai-santai saja sementara permasalahan numpuk segunung dapat diperkirakan setiap harinya ada 2 - 3 kejadian sudah terjadi KKN Untuk di Pemkab Banyuasin Sumsel.

Sementara APH tipikor, pidsus 1 kasus dalam 1 tahun itu pun TSK nya yang bukan pelaku utamanya (bukanya tidak dapat ungkap tapi kelihatannya APH susah dalam memilah jadinya tidak ada kerja).

Jadi bagaimana itu tidak balance adakah ? Evaluasi terhadap Sup Tipikor di Kepolisian dan Pidsus di Kejaksaan atas kinerja dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk itu.??  Wajar saja media massa bak, bagaikan suara nyanyian yang tidak begitu dihiraukan oleh Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum *Eksekutif,  Legislatif, dan Yudikatif*

Yang ada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Berita di bawa ini sampai saat ini belum ada yang ditindak secara hukum.

TERKAIT DANA DESA DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018-2019 SEBAGIAN BERITA DI BLOCK MUNGKIN DIHAPUS ATAS LOBEY 2 PEMKAB BANYUASIN SUMSEL

Baca juga berita di bagian ini :

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/yek-karim-potret-kemikinan-masyarakat.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html

https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/laporan-kasus-kkn-dana-pira-apbd-dd.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/09/massa-100-persen-pro-rakyat-meminta.html

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html

DIDUGA ADANYA MARKUP, KKN PADA DUA PENGADAAN DI DINAS DPMD KABUPATEN BANYUASIN APBD 2019.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1,62 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,41 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung    January 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

---

Kabupaten Banyuasin, BLT APBN, BLT APBD, dan BLT DD Masyarakat Pendemi Covid-19 Sarat KKN

SUMSEL,RELASIPUBLIK.COM - Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih bimtek dan.

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

BPD dari Kecamatan Tanjung Lago mengunggah postingannya di medsos facebook nya lagi karokean

https://www.facebook.com/100051790260792/posts/155495566186785/

Untuk penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4 ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 KK saja padahal masyarakat desa tebing abang hanya 35% saja yang tersentuh bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya. Jumat (28/08/2020).

Bagi masyarakat yang mau check seputar bansos boleh di check di aplikasi ini SIKS-NG

Ini surat undangan pengambilan BLT APBN di Kantor Post tahapan 1.2.3 untuk tahapan 4.5.6 sudah tidak mendapatkan lagi atas nama Umi Salama dan Ruslia

Padahal pemerintah sudah umumkan demi memenuhi rasa keadilan sosial sila ke 5 dari Pancasila tersebut menegaskan semua elemen dan golongan masyarakat harus tersentuh bantuan sosial pandemi Coronavirus, kok kenapa setelah pertengahan perjalanan proses pemulihan perekonomian rakyat langkah yang diambil pemerintah di dalam hal ini Pemkab Banyuasin sangat puitis dan dramatis.

Saya, ini yakin ada unsur yang bersifat penyalahgunaan wewenang yang tanpa hak melakukan perbuatan. Melawan hukum dengan skala besar jelasnya.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan DD, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Semua kegiatan itu sudah tentu dana yang digunakan tidaklah sedikit (KKN) Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Senen Har, ketika di konfirmasi lewat media WhatsApp pribadinya mengatakan semua itu tidak benar lebih jelas silahkan datang ke kantor saya untuk diskusi jelasnya.

Sepertinya ancaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Firli Korupsi Dana COVID-19 Di Hukum Mati, beberapa waktu lalu itu..!! Mendapatkan tantangan malah sedikitpun para pakar-pakar dan ilmuwan koruptor kabupaten banyuasin sumsel ini sedikitpun tak gentar apalagi takut..!!! 

Masyarakat saat ini menonton dan mendikte seperti apa yang akan terjadi, jangan-jangan hanya ngeles dan alasan lagi. (Rn).

BANYUASIN, Bansos APBN, APBD, DD Zona Korupsi Endemik

TRIBUNUSBANYUASIN.COM -Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih bimtek dan.

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

BPD dari Kecamatan Tanjung Lago mengunggah postingannya di medsos facebook nya lagi karokean

https://www.facebook.com/100051790260792/posts/155495566186785/

Untuk penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4 ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 KK saja padahal masyarakat desa tebing abang hanya 35% saja yang tersentuh bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya. Jumat (28/08/2020).

Bagi masyarakat yang mau check seputar bansos boleh di check di aplikasi ini SIKS-NG

Ini surat undangan pengambilan BLT APBN di Kantor Post tahapan 1.2.3 untuk tahapan 4.5.6 sudah tidak mendapatkan lagi atas nama Umi Salama dan Ruslia

Padahal pemerintah sudah umumkan demi memenuhi rasa keadilan sosial sila ke 5 dari Pancasila tersebut menegaskan semua elemen dan golongan masyarakat harus tersentuh bantuan sosial pandemi Coronavirus, kok kenapa setelah pertengahan perjalanan proses pemulihan perekonomian rakyat langkah yang diambil pemerintah di dalam hal ini Pemkab Banyuasin sangat puitis dan dramatis dapat tergolong Zona Korupsi Endemik.. siapa yang peduli hal ini..??

Saya, yakin ada unsur yang bersifat penyalahgunaan wewenang yang tanpa hak melakukan perbuatan. Melawan hukum dengan skala besar jelasnya.

Simak video di bawa ini :

https://youtu.be/1LjzHZkbGu4

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan DD, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Semua kegiatan itu sudah tentu dana yang digunakan tidaklah sedikit (KKN) Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Senen Har, ketika di konfirmasi lewat media WhatsApp pribadinya mengatakan semua itu tidak benar lebih jelas silahkan datang ke kantor saya untuk diskusi jelasnya.

Sepertinya ancaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Firli Korupsi Dana COVID-19 Di Hukum Mati, beberapa waktu lalu itu..!! Mendapatkan tantangan malah sedikitpun para pakar-pakar dan ilmuwan koruptor kabupaten banyuasin sumsel ini sedikitpun tak gentar apalagi takut..!!! 

Masyarakat saat ini menonton dan mendikte seperti apa yang akan terjadi, jangan-jangan ngeles dan alasan lagi. (Rn).

Bagaimana Cara Mengecek Jika Dapat Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta dari Pemerintah

TRIBUNUSBANYUASIN.COM - Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) sebesar Rp 2,4 Juta kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tersebut mulai diberikan Senin (17/8/2020) dan secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Disebutkan, total ada sebanyak 12 juta UMKMyang akan menerima bantuan tersebut.

Bantuan tersebut diterimakan kepada pelaku UMKM yang terdaftar pada dinas koperasi yang ada pada domisilinya dan telah memenuhi sejumlah kriteria.

Syarat dan kriteria

Mengutip Kompas.com, (14/8/2020), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan hibah modal kerja ini dapat mendaftarkan diri di koperasi-koperasi di wilayahnya.

Selain itu, mereka yang berhak menerima bantuan tersebut adalah para pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable).

Adapun persyaratan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
4. Bukan ASN
5. Bukan anggota TNI/Polri
6. Bukan pegawai BUMN/BUMD

Selanjutnya, pelaku usaha akan diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul di antaranya adalah dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga.

Adapun pengusul bantuan pemerintah lainnya adalah perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri dari BUMN dan BLU.

Pemberitahuan dari bank

Lantas, bagaimana para pelaku UMKM mengetahui apakah dirinya mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut?

Terkait hal itu Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto menjelaskan nantinya penerima akan mendapat pemberitahuan langsung dari pihak bank.

“Bagi para penerima BPUM mendapatkan SMS notifikasi serta dihubungi langsung oleh Mantri BRI bahwa yang bersangkutan mendapatkan BPUM tersebut,” ujar Aestika saat dihubungi Kompas.com Senin (24/8/2020).

Adapun proses pencairannya caranya adalah penerima mencairkannya dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan yakni:

1. Buku tabungan
2. Kartu ATM
3. Identitas diri

Nantinya penerima juga diharuskan untuk melengkapi dokumen yang meliputi: Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau Surat Kuasa Penerima dana BPUM.

Skema penyaluran

Sebelumnya mengutip dari Kompas.com(17/8/2020) skema penyaluran dana bantuan pemerintah untuk pelaku usaha mikro akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemilik usaha.

Bagi yang belum memiliki rekening, maka nantinya akan dibuatkan rekening baru.

Meski demikian perlu diketahui, Aestika menjelaskan apabila penerima bantuan tidak melengkapi dokumen persyaratan maka dana akan di-hold terlebih dahulu.

Akan tetapi pihaknya menegaskan hal ini tidak akan berdampak pada tabungan nasabah secara menyeluruh.

Untuk menghindari adanya upaya penipuan yang mengatasnamakan dari pihak bank, Aestika mengatakan apabila masyarakat mendapat notifikasi maka bisa langsung datang ke Bank BRI.

Apabila sudah ada pemberitahuan, langsung saja datang ke bank dan tidak ada biaya apapun,” terang dia. (Rn)

Sumber : Kompas.com

FAKTA PROGRAM SERASI DI KAB, BANYUASIN SUMSEL"

Kepada Yth : 

Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,

Bapak Kapolda Sumsel,

Bapak Kapolres Banyuasin,

Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin.

Terkait pelaksanaan program pemerintah pusat bidang pertanian Serasi dan Cetak Sawa.

Desa;Penuguan. Gapoktan; Kuningan Raya. Ketua Gapoktan : Bachtir/Rusla.

Desa;Kelapa Dua. Gapoktan; Cahaya Makmur. Ketua Gapoktan; Kemat, Kecamatan; Selat Penuguan Kabupaten; Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dari laporan warga setempat mengenai realisasi pekerjaan program pemerintah pusat di bidang pertanian Dirjen tanaman pangan dengan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan Cetak Sawa. Guna meningkatkan hasil produksi padi/beras Indonesia.

Menindak lanjuti program pemerintah pusat bidang pertanian Serasi dan Cetak Sawa. Desa Kelapa Dua, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pengakuan dari Kepala UPKK Sdr; Pahak, bahwa pekerjaan Serasi ini dikerjakan oleh Kontraktor dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin Sumsel, dan dibekingi oleh orang Polres Banyuasin, jelas Kepala UPKK Gapoktan Kuningan Raya Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan pada seorang warga Amir Hamsyah lewat sambungan telepon seluler pada Senin malam (16/03/2020).

Pekerjaan atau Program SERASI : Pengolahan lahan Rp.4,300.000/1 hektar.

1.peninggian dan penimbunan tanggul,

2.pembuatan box bagi pembuatan saluran konektivitas,

3.pembuatan gorong-gorong,

4.pemasangan pompa dan,

5.penyiapan instalasi listrik.

2. Pemberian Bibit Padi 80 kg setiap 1 hektar,
3. Pemberian Pupuk Dolomit 500 kg setiap 1 hektar.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/fakta-lapangan-pertanian-di-kab-banyuasin-sumsel-pencitraan-doang/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/program-serasi-zainudin-sp-msi-akan-tindak-bila-pegawainya-terbukti-salah/

https://youtu.be/kHsqAUoesM8

https://youtu.be/hbkHg1lvMLI

KALKULASI PROGRAM SERASI DI KECAMATAN MUARA TELANG KAB, BANYUASIN SUMSEL

Serasi banyak sekali penyimpangnya diyakini setiap desa yang dapat kucuran dana serasi ini dan dana tersebut bersumber dari dana APBN kalau diaudit secara maraton dari luas lahan 200.0000, hektar kurang lebihnya.

Diyakini kejahatan korupsi ini dapat dijaring untuk membuat jera para koruptor, yang di desa desa kabupaten dan provinsi, karena program ini nilainya sudah sangat fantastis dan pengawasan nya minim sekali.

Kenapa karena disitu ada yang punya kepentingan terlepas ada politik bermain kita kan tidak mau tau, yang jelas program ini ada dugaan sudah diatur dan terorganisir, dalam melaksanakan dan melakukan kegiatannya dugaan yang berdampak merugikan Negara.

Ini sudah kita anggap konspirasi perbuatan jahat menurut pandangan yang lain untuk serasi ini, untuk Kecamatan Muara Telang jumlah uang Negara dari 14 desa kita hitung dari bantuan uang Rp.4,300.000, ditambah dengan bibit padi 80 Kg setiap hektar dan ditambah dengan pupuk dolomit yang 500 Kg setiap hektarnya.

Ini kita uangkan dengan harga yang di subsidi, itu fantastis untuk satu kecamatan dan hasil nya kita tanya langsung dengan petaninya apa kata mereka..???

Karena mungkin ada kata bijak lagi untuk ini.

Upaya, apa atau langka apa yang tepat untuk ini..!!!

Ini untuk Kecamatan Muara Telang saja Kita tamba bibit padi kita jumlahkan dengan harga yang relatif paling mura, tamba lagi pupuk dolomit yang 500 Kg kita kali juga dengan harga subsidi, baru kita jumlah : wa..wa..wah' Fantastis sekali.

Kegiatan serasi ini rata2 fisik jadi tidak sulit untuk audit nya, kalau kita diikutkan dalam proses itu benar tidak dijumlahkan kurang lebihnya uraian nya.

Bibit Padi

Luas Lahan 15758 Hektar X 80 Kg = 1.260.640 Kg X Rp.10.000 = Rp.12.606.400.000,00.

Pupuk Dolomit

15.758 ha X 500 kg per ha = 7.879.000 kg,x rp; 1000 = 7.879.000.000.,00.

Pengolahan lahan

15.758 ha X 4.300.000,= Rp.67.759.400.000,00. 

Total:

12.606.400.000,00+

  7.879.000.000,00+

67.759.400.000,00.

----------------------------------+

Rp.88.244.800.000,00.

Menurutnya, paket bantuan yang diberikan bersifat stimulan. Artinya apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang Kementan atau instansi lainnya, maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya. **

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin APBD Tahun 2019

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2019.

2.10 . 2.10.1 . 01 1

Rp.7.529.681.879,00

Rp.8.659.134.160,85

2.10.2.10.1.01.01 1 Penyedian Jasa surat menyurat tersedianya surat menyurat Pangkalan Balai 12 bulan 42.550.000,00 APBD - - - - 12 bulan 48.932.500,00

2.10 . 2.10.1 2 Penyediaan Instalasi/ Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik pangkalan balai 12 bulan 4.022.700.000,00 APBD - - - - 12 bulan 4.626.105.000,00

2.10 . 2.10.1 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah tersedianya jasa jaminan barang milik daerah pangkalan balai 12 bulan 56.350.000,00 APBD - - - - 12 bulan 64.802.500,00

2.10 . 2.10.1 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, perizinan kendaraan Dinas /Operasional terpeliharanya dan perizinan kendaraan dinas/operasional pangkalan balai 12 bulan 323.909.000,00 APBD - - - - 12 bulan 372.495.350,00

2.10 . 2.10.1 5 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan terlaksananya tertib administrasi kuangan pangkalan balai 12 bulan 824.895.000,00 APBD - - - - 12 bulan 948.629.250,00

2.10 . 2.10.1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan meningkatnya kinerja penyedia jasa pelayanan OPD pangkalan balai 12 bulan 12.167.000,00 APBD - - - - 12 bulan 13.992.050,00

2.10 . 2.10.1 7 Penyediaan Jasa kebersihan kantor meningkatnya kinerja penyedia jasa pelayanan OPD pangkalan balai 12 bulan 175.165.240,00 APBD - - - - 12 bulan 201.440.026,00

2.10 . 2.10.1 8 PenyedianJasa perbaikan peralatan kerja tersedianya perbaikan peralatan kerja pangkalan balai 12 bulan 30.590.000,00 APBD - - - - 12 bulan 35.178.500,00

2.10 . 2.10.1 9 Penyediaan Jasa alat tulis kantor tersedianya alat tlis kantor pangkalan balai 12 bulan 182.477.469,00 APBD - - - - 12 bulan 209.849.089,35

2.10 . 2.10.1 10 Penyediaan Barang cetak dan penggandaan tersedianya bahan cedtakan dan pengadaan pangkalan balai 12 bulan 130.071.900,00 APBD - - - - 12 bulan 149.582.685,00

2.10 . 2.10.1 11 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersediannya penerangan gedung kantor pangkalan balai 12 bulan 21.044.770,00 APBD - - - - 12 bulan 24.201.485,50

2.10 . 2.10.1 12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor terpenuhinya perlengkapan kantor pangkalan balai 12 bulan 57.816.250,00 APBD - - - - 12 bulan 66.488.687,50

2.10 . 2.10.1 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terpenuhinya sejumlah tabungas dan pemadam pangkalan balai 12 bulan 8.596.250,00 APBD - - - - 12 bulan 9.885.687,50

2.10 . 2.10.1 14 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan UU tersedianya kebutuhan bahan bacaah pangkalan balai 12 bulan 43.815.000,00 APBD - - - - 12 bulan 50.387.250,00

2.10 . 2.10.1 15 Penyediaan Makan dan minum tersediaanya bahan belanja hanan dan miunman harian kanto pangkalan balai 12 bulan 79.350.000,00 APBD - - - 12 bulan 91.252.500,00

2.10 . 2.10.1 16 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhinya biaya perajalanan dinas kedalan daerah pangkalan balai 12 bulan 1.280.226.000,00 APBD - - - 12 bulan 1.472.259.900,00

2.10 . 2.10.1 17 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah pangkalan balai 12 bulan 237.958.000,00 APBD - - - - 12 bulan 273.651.700,00

2.10 . 2.10.1 2

Rp.2.073.287.562,50

Rp.2.384.280.696,88

2.10 . 2.10.1 18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor terwujudnya pekerjaan kantor belanja lancar pangkalan balai 12 bulan 28.896.625,00 APBD 12 bulan 33.231.118,75

2.10 . 2.10.1 19 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor terciptanya sarana gedung kantor pangkalan balai 12 bulan 57.500.000,00 APBD 12 bulan 66.125.000,00

2.10 . 2.10.1 20 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor pangkalan balai 12 bulan 211.553.712,50 APBD 12 bulan 243.286.769,38

2.10 . 2.10.1 21 Pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor ketersediaan peralatan kantor pangkalan balai 12 bulan 101.832.500,00 APBD 12 bulan 117.107.375,00

2.10 . 2.10.1 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Peratalan Kerja) kelancaran sarana dan prasarana peralatan kerja pangkalan balai 12 bulan 253.920.000,00 APBD 12 bulan 292.008.000,00

2.10 . 2.10.1 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas terpenuhinya kebutuhan rutin rumah dinas pangkalan balai 12 bulan 22.482.500,00 APBD 12 bulan 25.854.875,00

2.10 . 2.10.1 24 Pembangunan Gedung kantor dibagunya unit gedung pangkalan balai 12 bulan 112.412.500,00 APBD 12 bulan 129.274.375,00

2.10 . 2.10.1 25 Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional kelancaran sarana dan prasarana pendukung kerja pangkalan balai 12 bulan 991.875.000,00 APBD 12 bulan 1.140.656.250,00

2.10 . 2.10.1 26 Pengadaan Meubeleur kelancaran sarana dan prasarana pendukung kerja pangkalan balai 12 bulan 193.627.225,00 APBD 12 bulan 222.671.308,75

2.10 . 2.10.1 27 Pengadaan Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung kantor perencanaan gedung kantor yang sesuai pepres pangkalan balai 12 bulan 99.187.500,00 APBD 12 bulan 114.065.625,00

2.10 . 2.10.1 3

Rp.91.252.500,00

Rp.104.940.375,00

2.10 . 2.10.1 28 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya terpenuhinya pakaian dinas kantor pangkalan balai 12 bulan 91.252.500,00 APBD 12 bulan 104.940.375,00

2.10 . 2.10.1 4

41.400.000,00

47.610.000,00

2.10 . 2.10.1 29 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan aparatur SDM yang ahli pangkalan balai 12 bulan 41.400.000,00 APBD 12 bulan 47.610.000,00

2.10 . 2.10.1 5

208.782.500,00

240.099.875,00

2.10 . 2.10.1 30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD tersusun nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD pangkalan balai 12 bulan 32.200.000,00 APBD 12 bulan 37.030.000,00

2.10 . 2.10.1 31 Penyusunan Laporan IKM tersusunan nya Laporan IKM pangkalan balai 12 bulan 50.916.250,00 APBD 12 bulan 58.553.687,50

2.10 . 2.10.1 32 Penyusunan Laporan SOP tersusunan nya Laporan SOP pangkalan balai 12 bulan 34.500.000,00 12 bulan 39.675.000,00

2.10 . 2.10.1 33 Penyusunan Laporan Keuangan tersusunan nya Laporan Keuangan pangkalan balai 12 bulan 40.250.000,00 12 bulan 46.287.500,00

2.10 . 2.10.1 34 Penyusunan Laporan LAKIP tersusunan nya Laporan LAKIP pangkalan balai 12 bulan 50.916.250,00 APBD 12 bulan 58.553.687,50

2.10 . 2.10.1 6

425.699.093,75

489.553.957,81

2.10 . 2.10.1 35 Penyebar Luasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebarnya Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pangkalan balai 12 bulan 94.370.293,75 APBD 12 bulan 108.525.837,81

PROGRAM PENINGKATAN

2.10 . 2.10.1 36 Pengumpulan dan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik terkumpulnya dan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik pangkalan balai 12 bulan 66.828.800,00 APBD 12 bulan 76.853.120,00

2.10 . 2.10.1 37 Pelaksanaan Monitoring Isu Publik terlaksananya Monitoring Isu Publik pangkalan balai 12 bulan 264.500.000,00 APBD 12 bulan 304.175.000,00

2.10 . 2.10.1 7

Rp.1.713.631.445,00

Rp.1.970.676.161,75

2.10 . 2.10.1 38 Penyusunan Potensi Desa tersusunya Potensi Desa pangkalan balai 12 bulan 402.899.625,00 APBD 12 bulan 463.334.568,75

2.10 . 2.10.1 39 penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah tersusunya dan pengumpulan data dan statistik daerah pangkalan balai 12 bulan 256.838.700,00 APBD 12 bulan 295.364.505,00

2.10 . 2.10.1 40 Penyusunan Profil Kabupaten tersusunya Profil Kabupaten pangkalan balai 12 bulan 148.268.120,00 APBD 12 bulan 170.508.338,00

2.10 . 2.10.1 41 Integrasi Data Statistik Sektoral Dalam Bentuk Infografis Pada Videotron terIntegrasi Data Statistik Sektoral Dalam Bentuk Infografis Pada Videotron pangkalan balai 12 bulan 330.625.000,00 APBD 12 bulan 380.218.750,00

2.10 . 2.10.1 42 Meningkatkan efesiensi manajemen birokrasi terlaksananya Meningkatkan efesiensi manajemen birokrasi pangkalan balai 12 bulan 575.000.000,00 APBD 12 bulan 661.250.000,00

2.10 . 2.10.1 8

500.714.214,75

575.821.346,96

2.10 . 2.10.1 43 Pengumpulan dan Penyusunan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional Daerah terkumpulnya dan Penyusunan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional Daerah pangkalan balai 12 bulan 222.414.214,75 APBD 12 bulan 255.776.346,96

2.10 . 2.10.1 44 Koordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah terkoordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah pangkalan balai 12 bulan 105.800.000,00 APBD 12 bulan 121.670.000,00

2.10 . 2.10.1 45 Membangun industri yang berdaya saing terbangunnya industri yang berdaya saing pangkalan balai 12 bulan 172.500.000,00 APBD 12 bulan 198.375.000,00

2.10 . 2.10.1 .9

Rp.9.881.927.000,00

Rp.11.364.216.050,00

2.10 . 2.10.1 46 Kerja Sama Media Masa tersedianya jumlah Kerja Sama Media Masa pangkalan balai 12 bulan 969.737.500,00 APBD 12 bulan 1.115.198.125,00

2.10 . 2.10.1 47 Pembinaan Kemitraan Media Massa (Coffe Morning dan Berita Liputan) terbinanya Kemitraan Media Massa (Coffe Morning dan Berita Liputan) pangkalan balai 12 bulan 222.642.875,00 APBD 12 bulan 256.039.306,25

2.10 . 2.10.1 48 Penyebarluasan Publikasi Media Luar Ruang (Baliho) terlaksananya Penyebarluasan Publikasi Media Luar Ruang (Baliho) pangkalan balai 12 bulan 1.176.562.125,00 APBD 12 bulan 1.353.046.443,75

2.10 . 2.10.1 49 Pengelolaan Dokumentasi Dan Peliputan Pemerintah Daerah terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Dan Peliputan Pemerintah Daerah pangkalan balai 12 bulan 378.896.250,00 APBD 12 bulan 435.730.687,50

2.10 . 2.10.1 50 Pengembangan dan kemitraan media masa terlaksannya Pengembangan dan kemitraan media masa pangkalan balai 12 bulan 259.276.125,00 APBD 12 bulan 298.167.543,75

2.10 . 2.10.1 51 Peyerbarluasan publikasi media luar ruang terlaksananya Peyerbarluasan publikasi media luar ruang pangkalan balai 12 bulan 115.000.000,00 APBD 12 bulan 132.250.000,00

2.10 . 2.10.1 52 Pengelolaaan dokumentasi dan peliputan pemerintah daerah terlaksananya Pengelolaaan dokumentasi dan peliputan pemerintah daerah pangkalan balai 12 bulan 134.377.500,00 APBD 12 bulan 154.534.125,00

2.10 . 2.10.1 53 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah pangkalan balai 12 bulan 88.377.500,00 APBD 12 bulan 101.634.125,00

2.10 . 2.10.1 54 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat pangkalan balai 12 bulan 72.737.500,00 APBD 12 bulan 83.648.125,00

2.10 . 2.10.1 55 Penyebarluasan Informasi yang Pembangunan Daerah terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Pembangunan Daerah pangkalan balai 12 bulan 101.369.625,00 APBD 12 bulan 116.575.068,75

2.10 . 2.10.1 56 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemeritah Daerah terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemeritah Daerah pangkalan balai 12 bulan 5.422.250.000,00 APBD 12 bulan 6.235.587.500,00

2.10 . 2.10.1 57 Pengembangan Website Kabupaten terlaksananya Pengembangan Website Kabupaten pangkalan balai 12 bulan 158.700.000,00 APBD 12 bulan 182.505.000,00

2.10 . 2.10.1 58 Pengembangan Kerjasama Informasi Pemerintah Daerah terlaksananya Pengembangan Kerjasama Informasi Pemerintah Daerah pangkalan balai 12 bulan 517.500.000,00 APBD 12 bulan 595.125.000,00

2.10 . 2.10.1 59 Bimbingan Teknis Komunikasi, Kehumasan dan Jurnalistik jumlah peserta Bimbingan Teknis Komunikasi, Kehumasan dan Jurnalistik pangkalan balai 12 bulan 264.500.000,00 APBD 12 bulan 304.175.000,00

2.10 . 2.10.1 10

3.496.690.000,00

4.021.193.500,00

2.10 . 2.10.1 60 Pengelolaan Siaran Radio dan Televisi terlaksananya Pengelolaan Siaran Radio dan Televisi pangkalan balai 12 bulan 46.690.000,00 APBD 12 bulan 53.693.500,00

2.10 . 2.10.1 61 Pengembangan Radio LPPL dan Televisi terlaksananya Pengembangan Radio LPPL dan Televisi pangkalan balai 12 bulan 3.450.000.000,00 APBD 12 bulan 3.967.500.000,00

2.10 . 2.10.1 11

198.915.571,88

228.752.907,66

2.10 . 2.10.1 62 Pelaksanaan Layanan Pengadaann Secara Elektronik (LPSE) terlaksananya Layanan Pengadaann Secara Elektronik (LPSE) pangkalan balai 12 bulan 136.217.500,00 APBD 12 bulan 156.650.125,00

2.10 . 2.10.1 63 Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik pangkalan balai 12 bulan 62.698.071,88 APBD 12 bulan 72.102.782,66

2.10 . 2.10.1 12

886.594.225,00

1.019.583.358,75

2.10 . 2.10.1 64 Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah terlaksananya Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah pangkalan balai 12 bulan 137.252.500,00 APBD 12 bulan 157.840.375,00

2.10 . 2.10.1 65 Sosialisasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian

terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian pangkalan balai 12 bulan 87.343.851,25 APBD 12 bulan 100.445.428,94

2.10 . 2.10.1 66 Bimbingan Teknis Persandian jumlah peserta Bimbingan Teknis Persandian pangkalan balai 12 bulan 193.409.673,75 APBD 12 bulan 222.421.124,81

2.10 . 2.10.1 67 Sterilisasi dan Monitoring Peralatan Persandian terlaksananya Sterilisasi dan Monitoring Peralatan Persandian pangkalan balai 12 bulan 157.840.375,00 APBD 12 bulan 181.516.431,25

2.10 . 2.10.1 68 Pengadaan Alat-alat studio terlaksananya Pengadaan Alat-alat studio pangkalan balai 12 bulan 168.182.325,00 APBD 12 bulan 193.409.673,75

2.10 . 2.10.1 69 Implementasi, Roadshow Sterilisasi Keamanan Informasi Pimpinan Daerah terImplementasi, Roadshow Sterilisasi Keamanan Informasi Pimpinan Daerah pangkalan balai 12 bulan 74.026.937,50 APBD 12 bulan 85.130.978,13

2.10 . 2.10.1 70 Monitoring Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Monitoring Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pangkalan balai 12 bulan 68.538.562,50 APBD 12 bulan 78.819.346,88

2.10 . 2.10.1 13

Rp.19.790.279.789,05

Rp.22.758.821.757,41

2.10 . 2.10.1 71 Pengembangan Sistem Teknologi Elektronik Government terlaksananya Pengembangan Sistem Teknologi Elektronik Government pangkalan balai 12 bulan 123.308.750,00 APBD 12 bulan 141.805.062,50

2.10 . 2.10.1 72 Penyusunan Rencana Induk Smart City terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Smart City pangkalan balai 12 bulan 152.087.500,00 APBD 12 bulan 174.900.625,00

2.10 . 2.10.1 73 Bimbingan Teknis Elektronik Government terlaksananya Bimbingan Teknis Elektronik Government pangkalan balai 12 bulan 99.815.026,25 APBD 12 bulan 114.787.280,19

2.10 . 2.10.1 74 Bimbingan Teknis dan Asisten Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City terlaksananya Bimbingan Teknis dan Asisten Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City pangkalan balai 12 bulan 247.572.000,00 APBD 12 bulan 284.707.800,00

2.10 . 2.10.1 75 Iplementasi Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City terlaksananya Iplementasi Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City pangkalan balai 12 bulan 142.973.750,00 APBD 12 bulan 164.419.812,50

2.10 . 2.10.1 76 Bimbingan Teknis Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2018 terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2018 pangkalan balai 12 bulan 223.361.653,75 APBD 12 bulan 256.865.901,81

2.10 . 2.10.1 77 Bimbingan Teknis Website Organisasi Pemerintah (Desa, Kecamatan, Dan OPD) terlaksananya Bimbingan Teknis Website Organisasi Pemerintah (Desa, Kecamatan, Dan OPD) pangkalan balai 12 bulan 158.700.000,00 APBD 12 bulan 182.505.000,00

2.10 . 2.10.1 78 Sistem Informasi Manajemen Menara Telekomunikasi terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Menara Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.625.080,00 APBD 12 bulan 91.568.842,00

2.10 . 2.10.1 79 Review Cell Plan Menara

Telekomunikasi terlaksananya Review Cell Plan Menara Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.625.080,00 APBD 12 bulan 91.568.842,00

2.10 . 2.10.1 80 Pendataan Menara Telekomunikasi terlaksananya Pendataan Menara Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.625.080,00 APBD 12 bulan 91.568.842,00

2.10 . 2.10.1 81 Bimbingan Teknis (e-Purchasing Tahun 2018 terlaksananya Bimbingan Teknis (e-Purchasing Tahun 2018 pangkalan balai 12 bulan 133.241.213,75 APBD 12 bulan 153.227.395,81

2.10 . 2.10.1 82 Pengembangan Sistem Smart City terlaksananya Pengembangan Sistem Smart City pangkalan balai 12 bulan 1.495.000.000,00 APBD 12 bulan 1.719.250.000,00

2.10 . 2.10.1 83 Pembuatan dan Pengembangan Web. Desa/ Profil Desa terlaksananya Pembuatan dan Pengembangan Web. Desa/ Profil Desa pangkalan balai 12 bulan 1.495.000.000,00 APBD 12 bulan 1.719.250.000,00

2.10 . 2.10.1 84 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Databae) terlaksananya Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Databae) pangkalan balai 12 bulan 87.285.000,00 APBD 12 bulan 100.377.750,00

2.10 . 2.10.1 85 Pembinaan Pos Komunikasi dan Telekomunikasi terlaksananya Pembinaan Pos Komunikasi dan Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.646.240,00 APBD 12 bulan 91.593.176,00

2.10 . 2.10.1 86 Peningkatan efisiensi kebijakan publik terlaksananya Peningkatan

efisiensi kebijakan publik pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 87 Pembanguna sistem administrasi kependudukan online terlaksananya Pembanguna sistem administrasi kependudukan online pangkalan balai 12 bulan 460.000.000,00 APBD 12 bulan 529.000.000,00

2.10 . 2.10.1 88 Integrasi sistem egovernment terlaksananya Integrasi sistem egovernment pangkalan balai 12 bulan 517.500.000,00 APBD 12 bulan 595.125.000,00

2.10 . 2.10.1 89 pengembangan dasboard kabupaten terlaksananya pengembangan dasboard kabupaten pangkalan balai 12 bulan 402.500.000,00 APBD 12 bulan 462.875.000,00

2.10 . 2.10.1 90 Branding smart city terlaksananya Branding smart city pangkalan balai 12 bulan 115.000.000,00 APBD 12 bulan 132.250.000,00

2.10 . 2.10.1 91 BPOD membangun transaksi keuangan terlaksananya BPOD membangun transaksi keuangan pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 92 Pengembangan sistem paiment untuk berbagi perijinan atau pelayanan publik yang membutuhkan pembayaran terlaksananya Pengembangan

sistem payment pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 93 Pembangunan sistem informasi pasar dan sistem pengawasan pasar (e-commerce) Pembangunan sistem informasi pasar dan sistem pengawasan pasar (e-commerce) pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 94 Pengembangan digitalisasi data ekonomi kabupaten banyuasin terlaksananya Pengembangan digitalisasi data ekonomi kabupaten banyuasin pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 95 Pengembangan digitalisasi sumber daya kabupaten terlaksananya Pengembangan digitalisasi sumber daya kabupaten pangkalan balai 12 bulan 230.000.001,15 APBD 12 bulan 264.500.001,32

2.10 . 2.10.1 96 pembangunansisistem tanggap darurat terlaksananya pembangunansisistem tanggap darurat pangkalan balai 12 bulan 7.319.293.968,65 APBD 12 bulan 8.417.188.063,95

2.10 . 2.10.1 97 sistem pemetaan dan monitoring terhadap area rawan bencana terlaksananya sistem pemetaan dan monitoring terhadap area rawan bencana pangkalan balai 12 bulan 3.424.119.445,50 APBD 12 bulan 3.937.737.362,33

2.10 . 2.10.1 98 peningkatan sistem terintegrasi SIMRS. BPJS dan disdukcapil terlaksananya peningkatan sistem terintegrasi SIMRS. BPJS dan disdukcapil pangkalan balai 12 bulan 345.000.000,00 APBD 12 bulan 396.750.000,00

2.10 . 2.10.1 99 Implementasi SIMPUS keseluruh wilayah terlaksananya Implementasi SIMPUS keseluruh wilayah pangkalan balai 12 bulan 1.035.000.000,00 APBD 12 bulan 1.190.250.000,00

2.10 . 2.10.1 100 Pengembangan modl tambahan SIMRS. terlaksananya Pengembangan modl tambahan SIMRS. pangkalan balai 12 bulan 115.000.000,00 APBD 12 bulan 132.250.000,00

2.10 . 2.10.1 14

Rp.8.645.498.836,25 

Rp.9.942.323.661,69

2.10 . 2.10.1 101 Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat terlaksananya Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat pangkalan balai 12 bulan 155.733.000,00 APBD 12 bulan 179.092.950,00

2.10 . 2.10.1 102 Penyelenggaraan Pameran Kelompok Informasi Masyarakat terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Kelompok Informasi Masyarakat pangkalan balai 12 bulan 207.301.875,00 APBD 12 bulan 238.397.156,25

2.10 . 2.10.1 103 Media center untuk masyarakat dan media online terlaksananya Media center untuk masyarakat dan media online pangkalan balai 12 bulan 1.256.375.000,00 APBD 12 bulan 1.444.831.250,00

2.10 . 2.10.1 104 Penataan kelompok masyarakat bebasis TIK terlaksananya Penataan kelompok masyarakat bebasis TIK pangkalan balai 12 bulan 2.645.000.000,00 APBD 12 bulan 3.041.750.000,00

2.10 . 2.10.1 105 Penguatan kelompok masyarakat berbasis TIK terlaksananya Penguatan kelompok masyarakat berbasis TIK pangkalan balai 12 bulan 1.719.250.000,00 APBD 12 bulan 1.977.137.500,00

2.10 . 2.10.1 106 Pembinaan kelompok informasi masyarakat terlaksananya Pembinaan kelompok informasi masyarakat

pangkalan balai 12 bulan 216.679.061,25 APBD 12 bulan 249.180.920,44

2.10 . 2.10.1 107 Penguatan Kapasitas sumber daya Komunikasi Publik terlaksananya Penguatan Kapasitas sumber daya Komunikasi Publik pangkalan balai 12 bulan 467.159.900,00 APBD 12 bulan 537.233.885,00

2.10 . 2.10.1 108 Penyusunan data perencanaan pembangunan ekonomi pedesaan secara vusual terlaksananya Penyusunan data perencanaan pembangunan ekonomi pedesaan secara vusual pangkalan balai 12 bulan 1.978.000.000,00 APBD 12 bulan 2.274.700.000,00

2.10 . 2.10.1 15

Rp.12.739.636.175,00

Rp.14.650.581.601,25

2.10 . 2.10.1 109 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet pangkalan balai 12 bulan 523.997.500,00 APBD 12 bulan 602.597.125,00

2.10 . 2.10.1 110 Pemeliharaan Jaringan Internet dan CCTV terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Internet dan CCTV pangkalan balai 12 bulan 344.856.250,00 APBD 12 bulan 396.584.687,50

2.10 . 2.10.1 111 Pelaksanaan kebijakan dan standar format penggunaan infrastruktur teknologi data dan informasi terlaksananya Pelaksanaan kebijakan dan standar format penggunaan infrastruktur teknologi data dan informasi pangkalan balai 12 bulan 209.616.250,00 APBD 12 bulan 241.058.687,50

2.10 . 2.10.1 112 Pelaksanaan layanan recovery data dan informasi Pelaksanaan layanan recovery data dan informasi pangkalan balai 12 bulan 249.952.500,00 APBD 12 bulan 287.445.375,00

2.10 . 2.10.1 113 pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan sumber daya manusia tentang penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terlaksananya pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan sumber daya manusia tentang penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pangkalan balai . 254.581.250,00 APBD 12 bulan 292.768.437,50

2.10 . 2.10.1 114 Pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan internet Pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan internet pangkalan balai 12 bulan 231.437.500,00 APBD 12 bulan 266.153.125,00

2.10 . 2.10.1 115 Pengadaan perangkat Hardware dan software teknologi komunikasi dan informatika terlaksananya Pengadaan perangkat Hardware dan software teknologi komunikasi dan informatika pangkalan balai 12 bulan 3.060.622.075,00 APBD 12 bulan 3.519.715.386,25

2.10 . 2.10.1 116 Pembuatan Bengkel Multi Media Pembuatan Bengkel Multi Media pangkalan balai 12 bulan 57.500.000,00 APBD 12 bulan 66.125.000,00

2.10 . 2.10.1 117 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. pangkalan balai 12 bulan 1.454.750.000,00 APBD 12 bulan 1.672.962.500,00

2.10 . 2.10.1 118 Penyusunan Standar Format dan Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informatika Penyusunan Standar Format dan Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informatika pangkalan balai 12 bulan 187.795.000,00 APBD 12 bulan 215.964.250,00

2.10 . 2.10.1 119 Pelaksanaan Integritas layanan Publik, Kepemerintahan dan Database terlaksananya Pelaksanaan Integritas layanan Publik, Kepemerintahan dan Database pangkalan balai 12 bulan 443.037.500,00 APBD 12 bulan 509.493.125,00

2.10 . 2.10.1 120 Pengadaan Jaringan Fasilitas Pelayanan Publik Berbasis TIK. terlaksananya Pengadaan Jaringan Fasilitas Pelayanan Publik Berbasis TIK. pangkalan balai 12 bulan 1.776.990.350,00 APBD 12 bulan 2.043.538.902,50

2.10 . 2.10.1 121 Akses internet Wifi tempat wisata pelayana publik terlaksananya Akses internet Wifi tempat wisata pelayanau pblik pangkalan balai 12 bulan 3.450.000.000,00 APBD 12 bulan 3.967.500.000,00

2.10 . 2.10.1 122 pembangunan sistem aplikasi hotel seluruh banyuasin terlaksananya pembangunan sistem aplikasi hotel seluruh banyuasin pangkalan balai 12 bulan 287.500.000,00 APBD 12 bulan 330.625.000,00

2.10 . 2.10.1 123 Pembangunan dan pengembangan sistem pemgawasan dan sistem pelaporan terlaksananya Pembanguna dan pengembangan sistem pemgawsan dan sistem pelaporan pangkalan balai 12 bulan 207.000.000,00 APBD 12 bulan 238.050.000,00

Rp.68.223.990.792

Rp.78.457.589.411