Tampilkan postingan dengan label APBD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBD. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 29 Februari 2020

H. ASKOLANI, Surat Pengaduan Nomor : 018/TBS-MBM/BA.SL/2020 Perbup Nomor Tahun 2018 Tentang RKPD Kab, Banyuasin Tahun 2019 ; NGAWUR

Foto Istimewa Bupati Banyuasin H. Askolani bersama Kapolda Sumsel
Baca selengkapnya »
di Tidak ada komentar:
Label: , , , ,

Selasa, 24 Desember 2019

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin APBD Tahun 2019


BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019.

2.10 . 2.10.1 . 01 1
Rp.7.529.681.879,00
Rp.8.659.134.160,85

2.10.2.10.1.01.01 1 Penyedian Jasa surat menyurat tersedianya surat menyurat Pangkalan Balai 12 bulan 42.550.000,00 APBD - - - - 12 bulan 48.932.500,00

2.10 . 2.10.1 2 Penyediaan Instalasi/ Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik pangkalan balai 12 bulan 4.022.700.000,00 APBD - - - - 12 bulan 4.626.105.000,00

2.10 . 2.10.1 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah tersedianya jasa jaminan barang milik daerah pangkalan balai 12 bulan 56.350.000,00 APBD - - - - 12 bulan 64.802.500,00

2.10 . 2.10.1 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, perizinan kendaraan Dinas /Operasional terpeliharanya dan perizinan kendaraan dinas/operasional pangkalan balai 12 bulan 323.909.000,00 APBD - - - - 12 bulan 372.495.350,00

2.10 . 2.10.1 5 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan terlaksananya tertib administrasi kuangan pangkalan balai 12 bulan 824.895.000,00 APBD - - - - 12 bulan 948.629.250,00

2.10 . 2.10.1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan meningkatnya kinerja penyedia jasa pelayanan OPD pangkalan balai 12 bulan 12.167.000,00 APBD - - - - 12 bulan 13.992.050,00

2.10 . 2.10.1 7 Penyediaan Jasa kebersihan kantor meningkatnya kinerja penyedia jasa pelayanan OPD pangkalan balai 12 bulan 175.165.240,00 APBD - - - - 12 bulan 201.440.026,00

2.10 . 2.10.1 8 PenyedianJasa perbaikan peralatan kerja tersedianya perbaikan peralatan kerja pangkalan balai 12 bulan 30.590.000,00 APBD - - - - 12 bulan 35.178.500,00

2.10 . 2.10.1 9 Penyediaan Jasa alat tulis kantor tersedianya alat tlis kantor pangkalan balai 12 bulan 182.477.469,00 APBD - - - - 12 bulan 209.849.089,35

2.10 . 2.10.1 10 Penyediaan Barang cetak dan penggandaan tersedianya bahan cedtakan dan pengadaan pangkalan balai 12 bulan 130.071.900,00 APBD - - - - 12 bulan 149.582.685,00

2.10 . 2.10.1 11 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersediannya penerangan gedung kantor pangkalan balai 12 bulan 21.044.770,00 APBD - - - - 12 bulan 24.201.485,50

2.10 . 2.10.1 12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor terpenuhinya perlengkapan kantor pangkalan balai 12 bulan 57.816.250,00 APBD - - - - 12 bulan 66.488.687,50

2.10 . 2.10.1 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terpenuhinya sejumlah tabungas dan pemadam pangkalan balai 12 bulan 8.596.250,00 APBD - - - - 12 bulan 9.885.687,50

2.10 . 2.10.1 14 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan UU tersedianya kebutuhan bahan bacaah pangkalan balai 12 bulan 43.815.000,00 APBD - - - - 12 bulan 50.387.250,00

2.10 . 2.10.1 15 Penyediaan Makan dan minum tersediaanya bahan belanja hanan dan miunman harian kanto pangkalan balai 12 bulan 79.350.000,00 APBD - - - 12 bulan 91.252.500,00

2.10 . 2.10.1 16 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhinya biaya perajalanan dinas kedalan daerah pangkalan balai 12 bulan 1.280.226.000,00 APBD - - - 12 bulan 1.472.259.900,00

2.10 . 2.10.1 17 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah pangkalan balai 12 bulan 237.958.000,00 APBD - - - - 12 bulan 273.651.700,00

2.10 . 2.10.1 2
Rp.2.073.287.562,50
Rp.2.384.280.696,88

2.10 . 2.10.1 18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor terwujudnya pekerjaan kantor belanja lancar pangkalan balai 12 bulan 28.896.625,00 APBD 12 bulan 33.231.118,75

2.10 . 2.10.1 19 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor terciptanya sarana gedung kantor pangkalan balai 12 bulan 57.500.000,00 APBD 12 bulan 66.125.000,00

2.10 . 2.10.1 20 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor pangkalan balai 12 bulan 211.553.712,50 APBD 12 bulan 243.286.769,38

2.10 . 2.10.1 21 Pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor ketersediaan peralatan kantor pangkalan balai 12 bulan 101.832.500,00 APBD 12 bulan 117.107.375,00

2.10 . 2.10.1 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Peratalan Kerja) kelancaran sarana dan prasarana peralatan kerja pangkalan balai 12 bulan 253.920.000,00 APBD 12 bulan 292.008.000,00

2.10 . 2.10.1 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas terpenuhinya kebutuhan rutin rumah dinas pangkalan balai 12 bulan 22.482.500,00 APBD 12 bulan 25.854.875,00

2.10 . 2.10.1 24 Pembangunan Gedung kantor dibagunya unit gedung pangkalan balai 12 bulan 112.412.500,00 APBD 12 bulan 129.274.375,00

2.10 . 2.10.1 25 Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional kelancaran sarana dan prasarana pendukung kerja pangkalan balai 12 bulan 991.875.000,00 APBD 12 bulan 1.140.656.250,00

2.10 . 2.10.1 26 Pengadaan Meubeleur kelancaran sarana dan prasarana pendukung kerja pangkalan balai 12 bulan 193.627.225,00 APBD 12 bulan 222.671.308,75

2.10 . 2.10.1 27 Pengadaan Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung kantor perencanaan gedung kantor yang sesuai pepres pangkalan balai 12 bulan 99.187.500,00 APBD 12 bulan 114.065.625,00

2.10 . 2.10.1 3
Rp.91.252.500,00
Rp.104.940.375,00

2.10 . 2.10.1 28 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya terpenuhinya pakaian dinas kantor pangkalan balai 12 bulan 91.252.500,00 APBD 12 bulan 104.940.375,00

2.10 . 2.10.1 4
41.400.000,00
47.610.000,00

2.10 . 2.10.1 29 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan aparatur SDM yang ahli pangkalan balai 12 bulan 41.400.000,00 APBD 12 bulan 47.610.000,00

2.10 . 2.10.1 5
208.782.500,00
240.099.875,00

2.10 . 2.10.1 30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD tersusun nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD pangkalan balai 12 bulan 32.200.000,00 APBD 12 bulan 37.030.000,00

2.10 . 2.10.1 31 Penyusunan Laporan IKM tersusunan nya Laporan IKM pangkalan balai 12 bulan 50.916.250,00 APBD 12 bulan 58.553.687,50

2.10 . 2.10.1 32 Penyusunan Laporan SOP tersusunan nya Laporan SOP pangkalan balai 12 bulan 34.500.000,00 12 bulan 39.675.000,00

2.10 . 2.10.1 33 Penyusunan Laporan Keuangan tersusunan nya Laporan Keuangan pangkalan balai 12 bulan 40.250.000,00 12 bulan 46.287.500,00

2.10 . 2.10.1 34 Penyusunan Laporan LAKIP tersusunan nya Laporan LAKIP pangkalan balai 12 bulan 50.916.250,00 APBD 12 bulan 58.553.687,50

2.10 . 2.10.1 6
425.699.093,75
489.553.957,81

2.10 . 2.10.1 35 Penyebar Luasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebarnya Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pangkalan balai 12 bulan 94.370.293,75 APBD 12 bulan 108.525.837,81

PROGRAM PENINGKATAN

2.10 . 2.10.1 36 Pengumpulan dan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik terkumpulnya dan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik pangkalan balai 12 bulan 66.828.800,00 APBD 12 bulan 76.853.120,00

2.10 . 2.10.1 37 Pelaksanaan Monitoring Isu Publik terlaksananya Monitoring Isu Publik pangkalan balai 12 bulan 264.500.000,00 APBD 12 bulan 304.175.000,00

2.10 . 2.10.1 7
Rp.1.713.631.445,00
Rp.1.970.676.161,75

2.10 . 2.10.1 38 Penyusunan Potensi Desa tersusunya Potensi Desa pangkalan balai 12 bulan 402.899.625,00 APBD 12 bulan 463.334.568,75

2.10 . 2.10.1 39 penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah tersusunya dan pengumpulan data dan statistik daerah pangkalan balai 12 bulan 256.838.700,00 APBD 12 bulan 295.364.505,00

2.10 . 2.10.1 40 Penyusunan Profil Kabupaten tersusunya Profil Kabupaten pangkalan balai 12 bulan 148.268.120,00 APBD 12 bulan 170.508.338,00

2.10 . 2.10.1 41 Integrasi Data Statistik Sektoral Dalam Bentuk Infografis Pada Videotron terIntegrasi Data Statistik Sektoral Dalam Bentuk Infografis Pada Videotron pangkalan balai 12 bulan 330.625.000,00 APBD 12 bulan 380.218.750,00

2.10 . 2.10.1 42 Meningkatkan efesiensi manajemen birokrasi terlaksananya Meningkatkan efesiensi manajemen birokrasi pangkalan balai 12 bulan 575.000.000,00 APBD 12 bulan 661.250.000,00

2.10 . 2.10.1 8
500.714.214,75
575.821.346,96

2.10 . 2.10.1 43 Pengumpulan dan Penyusunan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional Daerah terkumpulnya dan Penyusunan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional Daerah pangkalan balai 12 bulan 222.414.214,75 APBD 12 bulan 255.776.346,96

2.10 . 2.10.1 44 Koordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah terkoordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah pangkalan balai 12 bulan 105.800.000,00 APBD 12 bulan 121.670.000,00

2.10 . 2.10.1 45 Membangun industri yang berdaya saing terbangunnya industri yang berdaya saing pangkalan balai 12 bulan 172.500.000,00 APBD 12 bulan 198.375.000,00

2.10 . 2.10.1 .9
Rp.9.881.927.000,00
Rp.11.364.216.050,00

2.10 . 2.10.1 46 Kerja Sama Media Masa tersedianya jumlah Kerja Sama Media Masa pangkalan balai 12 bulan 969.737.500,00 APBD 12 bulan 1.115.198.125,00

2.10 . 2.10.1 47 Pembinaan Kemitraan Media Massa (Coffe Morning dan Berita Liputan) terbinanya Kemitraan Media Massa (Coffe Morning dan Berita Liputan) pangkalan balai 12 bulan 222.642.875,00 APBD 12 bulan 256.039.306,25

2.10 . 2.10.1 48 Penyebarluasan Publikasi Media Luar Ruang (Baliho) terlaksananya Penyebarluasan Publikasi Media Luar Ruang (Baliho) pangkalan balai 12 bulan 1.176.562.125,00 APBD 12 bulan 1.353.046.443,75

2.10 . 2.10.1 49 Pengelolaan Dokumentasi Dan Peliputan Pemerintah Daerah terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Dan Peliputan Pemerintah Daerah pangkalan balai 12 bulan 378.896.250,00 APBD 12 bulan 435.730.687,50

2.10 . 2.10.1 50 Pengembangan dan kemitraan media masa terlaksannya Pengembangan dan kemitraan media masa pangkalan balai 12 bulan 259.276.125,00 APBD 12 bulan 298.167.543,75

2.10 . 2.10.1 51 Peyerbarluasan publikasi media luar ruang terlaksananya Peyerbarluasan publikasi media luar ruang pangkalan balai 12 bulan 115.000.000,00 APBD 12 bulan 132.250.000,00

2.10 . 2.10.1 52 Pengelolaaan dokumentasi dan peliputan pemerintah daerah terlaksananya Pengelolaaan dokumentasi dan peliputan pemerintah daerah pangkalan balai 12 bulan 134.377.500,00 APBD 12 bulan 154.534.125,00

2.10 . 2.10.1 53 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah pangkalan balai 12 bulan 88.377.500,00 APBD 12 bulan 101.634.125,00

2.10 . 2.10.1 54 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat pangkalan balai 12 bulan 72.737.500,00 APBD 12 bulan 83.648.125,00

2.10 . 2.10.1 55 Penyebarluasan Informasi yang Pembangunan Daerah terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Pembangunan Daerah pangkalan balai 12 bulan 101.369.625,00 APBD 12 bulan 116.575.068,75

2.10 . 2.10.1 56 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemeritah Daerah terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemeritah Daerah pangkalan balai 12 bulan 5.422.250.000,00 APBD 12 bulan 6.235.587.500,00

2.10 . 2.10.1 57 Pengembangan Website Kabupaten terlaksananya Pengembangan Website Kabupaten pangkalan balai 12 bulan 158.700.000,00 APBD 12 bulan 182.505.000,00

2.10 . 2.10.1 58 Pengembangan Kerjasama Informasi Pemerintah Daerah terlaksananya Pengembangan Kerjasama Informasi Pemerintah Daerah pangkalan balai 12 bulan 517.500.000,00 APBD 12 bulan 595.125.000,00

2.10 . 2.10.1 59 Bimbingan Teknis Komunikasi, Kehumasan dan Jurnalistik jumlah peserta Bimbingan Teknis Komunikasi, Kehumasan dan Jurnalistik pangkalan balai 12 bulan 264.500.000,00 APBD 12 bulan 304.175.000,00

2.10 . 2.10.1 10
3.496.690.000,00
4.021.193.500,00

2.10 . 2.10.1 60 Pengelolaan Siaran Radio dan Televisi terlaksananya Pengelolaan Siaran Radio dan Televisi pangkalan balai 12 bulan 46.690.000,00 APBD 12 bulan 53.693.500,00

2.10 . 2.10.1 61 Pengembangan Radio LPPL dan Televisi terlaksananya Pengembangan Radio LPPL dan Televisi pangkalan balai 12 bulan 3.450.000.000,00 APBD 12 bulan 3.967.500.000,00

2.10 . 2.10.1 11
198.915.571,88
228.752.907,66

2.10 . 2.10.1 62 Pelaksanaan Layanan Pengadaann Secara Elektronik (LPSE) terlaksananya Layanan Pengadaann Secara Elektronik (LPSE) pangkalan balai 12 bulan 136.217.500,00 APBD 12 bulan 156.650.125,00

2.10 . 2.10.1 63 Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik pangkalan balai 12 bulan 62.698.071,88 APBD 12 bulan 72.102.782,66

2.10 . 2.10.1 12
886.594.225,00
1.019.583.358,75

2.10 . 2.10.1 64 Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah terlaksananya Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah pangkalan balai 12 bulan 137.252.500,00 APBD 12 bulan 157.840.375,00

2.10 . 2.10.1 65 Sosialisasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian

terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian pangkalan balai 12 bulan 87.343.851,25 APBD 12 bulan 100.445.428,94




2.10 . 2.10.1 66 Bimbingan Teknis Persandian jumlah peserta Bimbingan Teknis Persandian pangkalan balai 12 bulan 193.409.673,75 APBD 12 bulan 222.421.124,81




2.10 . 2.10.1 67 Sterilisasi dan Monitoring Peralatan Persandian terlaksananya Sterilisasi dan Monitoring Peralatan Persandian pangkalan balai 12 bulan 157.840.375,00 APBD 12 bulan 181.516.431,25




2.10 . 2.10.1 68 Pengadaan Alat-alat studio terlaksananya Pengadaan Alat-alat studio pangkalan balai 12 bulan 168.182.325,00 APBD 12 bulan 193.409.673,75




2.10 . 2.10.1 69 Implementasi, Roadshow Sterilisasi Keamanan Informasi Pimpinan Daerah terImplementasi, Roadshow Sterilisasi Keamanan Informasi Pimpinan Daerah pangkalan balai 12 bulan 74.026.937,50 APBD 12 bulan 85.130.978,13




2.10 . 2.10.1 70 Monitoring Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Monitoring Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pangkalan balai 12 bulan 68.538.562,50 APBD 12 bulan 78.819.346,88

2.10 . 2.10.1 13
Rp.19.790.279.789,05
Rp.22.758.821.757,41

2.10 . 2.10.1 71 Pengembangan Sistem Teknologi Elektronik Government terlaksananya Pengembangan Sistem Teknologi Elektronik Government pangkalan balai 12 bulan 123.308.750,00 APBD 12 bulan 141.805.062,50

2.10 . 2.10.1 72 Penyusunan Rencana Induk Smart City terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Smart City pangkalan balai 12 bulan 152.087.500,00 APBD 12 bulan 174.900.625,00

2.10 . 2.10.1 73 Bimbingan Teknis Elektronik Government terlaksananya Bimbingan Teknis Elektronik Government pangkalan balai 12 bulan 99.815.026,25 APBD 12 bulan 114.787.280,19

2.10 . 2.10.1 74 Bimbingan Teknis dan Asisten Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City terlaksananya Bimbingan Teknis dan Asisten Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City pangkalan balai 12 bulan 247.572.000,00 APBD 12 bulan 284.707.800,00

2.10 . 2.10.1 75 Iplementasi Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City terlaksananya Iplementasi Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City pangkalan balai 12 bulan 142.973.750,00 APBD 12 bulan 164.419.812,50

2.10 . 2.10.1 76 Bimbingan Teknis Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2018 terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2018 pangkalan balai 12 bulan 223.361.653,75 APBD 12 bulan 256.865.901,81

2.10 . 2.10.1 77 Bimbingan Teknis Website Organisasi Pemerintah (Desa, Kecamatan, Dan OPD) terlaksananya Bimbingan Teknis Website Organisasi Pemerintah (Desa, Kecamatan, Dan OPD) pangkalan balai 12 bulan 158.700.000,00 APBD 12 bulan 182.505.000,00

2.10 . 2.10.1 78 Sistem Informasi Manajemen Menara Telekomunikasi terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Menara Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.625.080,00 APBD 12 bulan 91.568.842,00

2.10 . 2.10.1 79 Review Cell Plan Menara
Telekomunikasi terlaksananya Review Cell Plan Menara Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.625.080,00 APBD 12 bulan 91.568.842,00

2.10 . 2.10.1 80 Pendataan Menara Telekomunikasi terlaksananya Pendataan Menara Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.625.080,00 APBD 12 bulan 91.568.842,00

2.10 . 2.10.1 81 Bimbingan Teknis (e-Purchasing Tahun 2018 terlaksananya Bimbingan Teknis (e-Purchasing Tahun 2018 pangkalan balai 12 bulan 133.241.213,75 APBD 12 bulan 153.227.395,81

2.10 . 2.10.1 82 Pengembangan Sistem Smart City terlaksananya Pengembangan Sistem Smart City pangkalan balai 12 bulan 1.495.000.000,00 APBD 12 bulan 1.719.250.000,00

2.10 . 2.10.1 83 Pembuatan dan Pengembangan Web. Desa/ Profil Desa terlaksananya Pembuatan dan Pengembangan Web. Desa/ Profil Desa pangkalan balai 12 bulan 1.495.000.000,00 APBD 12 bulan 1.719.250.000,00

2.10 . 2.10.1 84 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Databae) terlaksananya Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Databae) pangkalan balai 12 bulan 87.285.000,00 APBD 12 bulan 100.377.750,00

2.10 . 2.10.1 85 Pembinaan Pos Komunikasi dan Telekomunikasi terlaksananya Pembinaan Pos Komunikasi dan Telekomunikasi pangkalan balai 12 bulan 79.646.240,00 APBD 12 bulan 91.593.176,00

2.10 . 2.10.1 86 Peningkatan efisiensi kebijakan publik terlaksananya Peningkatan
efisiensi kebijakan publik pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 87 Pembanguna sistem administrasi kependudukan online terlaksananya Pembanguna sistem administrasi kependudukan online pangkalan balai 12 bulan 460.000.000,00 APBD 12 bulan 529.000.000,00

2.10 . 2.10.1 88 Integrasi sistem egovernment terlaksananya Integrasi sistem egovernment pangkalan balai 12 bulan 517.500.000,00 APBD 12 bulan 595.125.000,00

2.10 . 2.10.1 89 pengembangan dasboard kabupaten terlaksananya pengembangan dasboard kabupaten pangkalan balai 12 bulan 402.500.000,00 APBD 12 bulan 462.875.000,00

2.10 . 2.10.1 90 Branding smart city terlaksananya Branding smart city pangkalan balai 12 bulan 115.000.000,00 APBD 12 bulan 132.250.000,00

2.10 . 2.10.1 91 BPOD membangun transaksi keuangan terlaksananya BPOD membangun transaksi keuangan pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 92 Pengembangan sistem paiment untuk berbagi perijinan atau pelayanan publik yang membutuhkan pembayaran terlaksananya Pengembangan
sistem payment pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 93 Pembangunan sistem informasi pasar dan sistem pengawasan pasar (e-commerce) Pembangunan sistem informasi pasar dan sistem pengawasan pasar (e-commerce) pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 94 Pengembangan digitalisasi data ekonomi kabupaten banyuasin terlaksananya Pengembangan digitalisasi data ekonomi kabupaten banyuasin pangkalan balai 12 bulan 230.000.000,00 APBD 12 bulan 264.500.000,00

2.10 . 2.10.1 95 Pengembangan digitalisasi sumber daya kabupaten terlaksananya Pengembangan digitalisasi sumber daya kabupaten pangkalan balai 12 bulan 230.000.001,15 APBD 12 bulan 264.500.001,32

2.10 . 2.10.1 96 pembangunansisistem tanggap darurat terlaksananya pembangunansisistem tanggap darurat pangkalan balai 12 bulan 7.319.293.968,65 APBD 12 bulan 8.417.188.063,95

2.10 . 2.10.1 97 sistem pemetaan dan monitoring terhadap area rawan bencana terlaksananya sistem pemetaan dan monitoring terhadap area rawan bencana pangkalan balai 12 bulan 3.424.119.445,50 APBD 12 bulan 3.937.737.362,33

2.10 . 2.10.1 98 peningkatan sistem terintegrasi SIMRS. BPJS dan disdukcapil terlaksananya peningkatan sistem terintegrasi SIMRS. BPJS dan disdukcapil pangkalan balai 12 bulan 345.000.000,00 APBD 12 bulan 396.750.000,00

2.10 . 2.10.1 99 Implementasi SIMPUS keseluruh wilayah terlaksananya Implementasi SIMPUS keseluruh wilayah pangkalan balai 12 bulan 1.035.000.000,00 APBD 12 bulan 1.190.250.000,00

2.10 . 2.10.1 100 Pengembangan modl tambahan SIMRS. terlaksananya Pengembangan modl tambahan SIMRS. pangkalan balai 12 bulan 115.000.000,00 APBD 12 bulan 132.250.000,00

2.10 . 2.10.1 14
Rp.8.645.498.836,25 
Rp.9.942.323.661,69

2.10 . 2.10.1 101 Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat terlaksananya Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat pangkalan balai 12 bulan 155.733.000,00 APBD 12 bulan 179.092.950,00

2.10 . 2.10.1 102 Penyelenggaraan Pameran Kelompok Informasi Masyarakat terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Kelompok Informasi Masyarakat pangkalan balai 12 bulan 207.301.875,00 APBD 12 bulan 238.397.156,25

2.10 . 2.10.1 103 Media center untuk masyarakat dan media online terlaksananya Media center untuk masyarakat dan media online pangkalan balai 12 bulan 1.256.375.000,00 APBD 12 bulan 1.444.831.250,00

2.10 . 2.10.1 104 Penataan kelompok masyarakat bebasis TIK terlaksananya Penataan kelompok masyarakat bebasis TIK pangkalan balai 12 bulan 2.645.000.000,00 APBD 12 bulan 3.041.750.000,00

2.10 . 2.10.1 105 Penguatan kelompok masyarakat berbasis TIK terlaksananya Penguatan kelompok masyarakat berbasis TIK pangkalan balai 12 bulan 1.719.250.000,00 APBD 12 bulan 1.977.137.500,00

2.10 . 2.10.1 106 Pembinaan kelompok informasi masyarakat terlaksananya Pembinaan kelompok informasi masyarakat
pangkalan balai 12 bulan 216.679.061,25 APBD 12 bulan 249.180.920,44

2.10 . 2.10.1 107 Penguatan Kapasitas sumber daya Komunikasi Publik terlaksananya Penguatan Kapasitas sumber daya Komunikasi Publik pangkalan balai 12 bulan 467.159.900,00 APBD 12 bulan 537.233.885,00

2.10 . 2.10.1 108 Penyusunan data perencanaan pembangunan ekonomi pedesaan secara vusual terlaksananya Penyusunan data perencanaan pembangunan ekonomi pedesaan secara vusual pangkalan balai 12 bulan 1.978.000.000,00 APBD 12 bulan 2.274.700.000,00

2.10 . 2.10.1 15
Rp.12.739.636.175,00
Rp.14.650.581.601,25

2.10 . 2.10.1 109 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet pangkalan balai 12 bulan 523.997.500,00 APBD 12 bulan 602.597.125,00

2.10 . 2.10.1 110 Pemeliharaan Jaringan Internet dan CCTV terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Internet dan CCTV pangkalan balai 12 bulan 344.856.250,00 APBD 12 bulan 396.584.687,50

2.10 . 2.10.1 111 Pelaksanaan kebijakan dan standar format penggunaan infrastruktur teknologi data dan informasi terlaksananya Pelaksanaan kebijakan dan standar format penggunaan infrastruktur teknologi data dan informasi pangkalan balai 12 bulan 209.616.250,00 APBD 12 bulan 241.058.687,50

2.10 . 2.10.1 112 Pelaksanaan layanan recovery data dan informasi Pelaksanaan layanan recovery data dan informasi pangkalan balai 12 bulan 249.952.500,00 APBD 12 bulan 287.445.375,00

2.10 . 2.10.1 113 pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan sumber daya manusia tentang penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terlaksananya pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan sumber daya manusia tentang penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pangkalan balai . 254.581.250,00 APBD 12 bulan 292.768.437,50

2.10 . 2.10.1 114 Pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan internet Pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan internet pangkalan balai 12 bulan 231.437.500,00 APBD 12 bulan 266.153.125,00

2.10 . 2.10.1 115 Pengadaan perangkat Hardware dan software teknologi komunikasi dan informatika terlaksananya Pengadaan perangkat Hardware dan software teknologi komunikasi dan informatika pangkalan balai 12 bulan 3.060.622.075,00 APBD 12 bulan 3.519.715.386,25

2.10 . 2.10.1 116 Pembuatan Bengkel Multi Media Pembuatan Bengkel Multi Media pangkalan balai 12 bulan 57.500.000,00 APBD 12 bulan 66.125.000,00

2.10 . 2.10.1 117 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. pangkalan balai 12 bulan 1.454.750.000,00 APBD 12 bulan 1.672.962.500,00

2.10 . 2.10.1 118 Penyusunan Standar Format dan Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informatika Penyusunan Standar Format dan Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informatika pangkalan balai 12 bulan 187.795.000,00 APBD 12 bulan 215.964.250,00

2.10 . 2.10.1 119 Pelaksanaan Integritas layanan Publik, Kepemerintahan dan Database terlaksananya Pelaksanaan Integritas layanan Publik, Kepemerintahan dan Database pangkalan balai 12 bulan 443.037.500,00 APBD 12 bulan 509.493.125,00

2.10 . 2.10.1 120 Pengadaan Jaringan Fasilitas Pelayanan Publik Berbasis TIK. terlaksananya Pengadaan Jaringan Fasilitas Pelayanan Publik Berbasis TIK. pangkalan balai 12 bulan 1.776.990.350,00 APBD 12 bulan 2.043.538.902,50

2.10 . 2.10.1 121 Akses internet Wifi tempat wisata pelayana publik terlaksananya Akses internet Wifi tempat wisata pelayanau pblik pangkalan balai 12 bulan 3.450.000.000,00 APBD 12 bulan 3.967.500.000,00

2.10 . 2.10.1 122 pembangunan sistem aplikasi hotel seluruh banyuasin terlaksananya pembangunan sistem aplikasi hotel seluruh banyuasin pangkalan balai 12 bulan 287.500.000,00 APBD 12 bulan 330.625.000,00

2.10 . 2.10.1 123 Pembangunan dan pengembangan sistem pemgawasan dan sistem pelaporan terlaksananya Pembanguna dan pengembangan sistem pemgawsan dan sistem pelaporan pangkalan balai 12 bulan 207.000.000,00 APBD 12 bulan 238.050.000,00

Rp.68.223.990.792
Rp.78.457.589.411
di Tidak ada komentar:
Label: , , ,

Sabtu, 23 November 2019

Kepada Yth ; Kepala DPPKAD Kab, Banyuasin, Bapak SUBAGIO. INSPEKTUR INSPEKTORAT Kab, Banyuasin, Bapak SUBAHAN.



Pengkalan Balai Jumat 22 November 2019
Nomor : 0012/TBS/BIRO-SMSL/2019
Prihal       : Konfirmasi
Lampiran : Terlampir


Kepada Yth ;
Kepala DPPKAD Kab, Banyuasin, Bapak SUBAGIO.
INSPEKTUR INSPEKTORAT Kab, Banyuasin, Bapak SUBAHAN.


BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Publik mempertanyakan proses dan mekanisme pencairan suatu kegiatan pada OPD di pemerintah daerah Banyuasin sampai bisah dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPPKAD Kab Banyuasin Sumsel, Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 04/PMK.07/2008, Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Sepertinya plong begitu saja berkas SP2D pencairannya, baik kegiatan infrastruktur maupun struktur yang berjenis program seperti pengadaan swakelola, dan pencairan dana publikasi, kenapa bisa dibilang begitu karena diduga sangat banyak pekerjaan yang Fiktif Pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.

"Kalau sudah seperti ini sudah pasti berkas pengajuan pencairannya bermasalah.

Suatu contoh pencairan dana publikasi untuk media massa seperti nya ada masalah Pak. Masak anggaran sebesar itu direalisasikan hanya Rp.500.000.000, saja padahal saya lihat nilai anggarannya hampir Rp.10 M. baik kominfo maupun Sekwan DPRD. Ini lah faktor jebolnya keuangan daerah membengkaknya pinjaman (hutang) besarnya pembayaran suku bunga.

Dengan nilai anggaran entah berapa lagi yang jelas dikalkulasikan setiap media nya mendapat bajet Rp.7500.000, (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk satu tahun..??? Itu artinya tidak terpenuhi nya sistem pemerintahan yang terbuka untuk publik pada Pemkab Banyuasin Sumsel dan bersih dari KKN. Lalu prosedur pencairannya gimana tuh, Pak" .. Mohon penjelasannya..??


Pengkalan Balai Jumat 22 November 2019
Roni Paslah
Konfirmasi media tribunus.co.id



Bahan Pertimbangan;








Daftar Berita Yang Belum Ada Tindak Lanjut Dari APH; Berita tribunus.co.id


































Sudah terjadi Maladministrasi dilakukan Oleh Oknum Polres Banyuasin Diduga menerima suap;

Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum;


Kapitalisme Menguasai Segala Sektor di Sumatera Selatan.












TERJADI LAGI DAN TERUS TERJADI, Pembangunan Jalan Poros Pulau Rimau Rp.19,92 M Sepanjang 5 KM Dinas PUTR APBD 2019 Sudah Retak dan Mengelupas https://www.tribunus.co.id/2019/10/terjadi-lagi-dan-terus-terjadi.html


Korupsi Anggaran Publikasi 2018 Untuk Media Massa Pemkab Banyuasin Terbongkar https://www.tribunus.co.id/2019/10/korupsi-anggaran-publikasi-2018-untuk.html




Berita Kasus KKN Dana Desa (DD) Kabupaten Banyuasin Sumsel Belum Tersentuh Hukum :

















Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum;




"Dokumentasi media tribunus.co.id Biro Sumsel"


di Tidak ada komentar:
Label: , , , ,

Jumat, 02 Agustus 2019

Kasus Dana Pira DPRD dan DD Dari APBN Di Halal kan, oleh APH Untuk KKN.

LAPORAN KKN DANA DESA KABUPATEN BANYUASIN MEDIA TRIBUNUS.CO.ID BIRO SUMSEL

Banyuasin 08 Juli 2019
Perihal     : Mohon Ditindak Secara Hukum
Lampiran : Terlampir Satu Berkas.
Kepada Yth :
Bupati Banyuasin ;
H. Askolani, SH.,MH.
Kapolres Banyuasin ;
AKBP Yudhi Surya Markus Pinem, SIk.
Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin ;
Mochamad Jefri, SH.,M.Hum.

Assalam wr, wb' Salam sejahtera untuk kita semua., Seperti yang kita ketahui di dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999, Sala satu pungsi dan pranan media massa baik ; Cetak, Elektronik maupun media Online." iaitu sebagai supermasi hukum, yang wajib untuk di tindaklanjuti di setiap instansi pemerintah maupun lembaga Independen yang berwenang.

Sepertinya penggunaan Dana Desa yang di kucurkan pemerinta pusat guna menompang perekonomian rakyat pedesaan". DD di desa-desa ruang lingkup Kabupaten Banyuasin sekarang ini terlalu kebablasan sehingga menjadi beban warga masyarakat pedesaan ketika dana desa tersebut tidak menjadi manfaat Seperti di 8 desa di Kecamatan rantau Bayur ini dari laporan warga dan hasil investigasi tim kami di lapangan serta data data pembangunan Pemkab Banyuasin dapat kami yakini ke delapan desa tersebut melakukan KKN.
Tentunya ini terjadi karena ada Dukungan dari oknum oknum Pemerintah dan Penegak Hukum,.?? sehingga Terstruktur, Sistematis, dan Masif Masyarakat inginkan ini sebagai contoh bahwa hukum itu harus ditegakkan Namun setelah kami MBM (Masyarakat Banyuasin Menggugat) melihat dan menemui langsung Instansi Pemerintah dan Institusi Penegak hukum di Kabupaten Banyuasin Sumsel ini mereka terang-terangan membelah dan mempermasalahkan kami sebagai pemohon.

Padahal jauh sebelum ini terjadi, kami lihat dari daftar pengadaan barang dan jasa ULP tahun 2018 kami sudah mengira akan terjadi seperti ini sesuai dengan pemberitaan Kami media tribunus.co.id suda beritakan ;
Padahal masalah kejahatannya sudah jelas-jelas bersalah dan menimbulkan kerugian negara dalam hal ini msyarakat semua ini sudah kita uraikan, tinggal pengecekan (membantu penegak hukum) Itu pun bermacam-macam alasan padahal seharusnya instansi yang di beri kewenangan oleh pemerinta seperti DPRD, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan tampa ada pranserta masyarakat sebagai pelapor dengan sendirinya bertanggung jawab atas kejahatan tersebut" sebenarnya kami masyarakat ini tidak boleh atau bukan suatu kuwajiban untuk melaporkan yang kami nilai berpotensi KKN atau penyalagunaan wewenang, karena sangat berdampak bagi pemohon akan terjadi konflik horizontal perpecahan antar warga masyarakat, permusuhan yang berkepanjangan mungkin saja jatuh nya korban jiwa di dalam lingkungan keluarga.

Akibat Oknum pemerintah dan penegak hukum yang kami nilai dengan sengaja untuk mendorong kami masyarakat melaporkan hal yang ia (penegak hukum) ketahui juga.

Namun pihak penegak hukum tidak ada tindakan (karena disogok uang haram) oknum pejabat yang sudah digaji oleh rakyat malah mengkhianati rakyat itu sendiri tidak dapat diharapkan lagi sangat terpaksa kami masyarakat yang awam ini lakukan itu.



Kalau memang apa yang kami lihat, rasakan dan kami ketahui itu bukan menjadi kesalahan yang harus dihukum (menurut eksperimen) berarti rakyat pun lebih leluasa untuk melakukan apa saja yang menurut mereka benar kita pun akan sosialisasikan berlandaskan Sila ke 5 dari Pancasila Sampai Kapan Pun masalah ini kita tuntut karena otak dari semua ini (orang lain) yang ingin menghancurkan Masyarakat Kabupaten Banyuasin.

Tolong Bapak/Ibu aparat penegak hukum masalah hasil audit Inspektorat beberapa waktu lalu untuk ditinjau ulang karena Diduga ada nilai Rupiah yang merubah hasil audit dari setiap desa yang merupakan terlapor dan menjadi temuan. Diduga keras Auditor Inspektorat Kabupaten Banyuasin suda melakukan, menerima imbalan uang sogok, bersama sama, turut membantu tindak pidana Korupsi DD atau dengan kata lain 86 nominalnya cukup besar di luar nilai MoU (30-50) karena pada saat itu saya sempat informasi kan masalah ini Pada Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuasin Saudara Bapak SUBHAN, pada saat itu berlangsung masalah janjian ketemu para auditor inspektorat dengan kepala desa yang sudah saya laporkan tsb.

Untuk pengungkapan kebenaran adanya penyuapan saya rasa tidak terlalu sulit hanya butuh pembuktian terbalik saja.

Masalah ini sudah menjadi konsumsi publik masyarakat umum semu atau bahkan menjadi buah bibir ; Seraya mengatakan audit Inspektorat na,ak sen (uang) tulah itu.!!! dan itu sangat jelas terlihat di hasil kerjanya ketika salah, menjadi benar, ketika tidak tahu menjadi tahu, dan ketika tidak ada menjadi ada." yang heran nya lagi oknum Inspektorat juga yang memfasilitasi Kepala desa yang berkontribusi sehingga secara kelengkapan administrasi (oky).

Itu artinya laporan berita dari media sebagaimana fungsi media salah satunya sebagai supremasi hukum itu tidak berjalan dengan baik sehingga masalah yang serupa bahkan lebih besar lagi terus dan terus terjadi sehingga kami masyarakat banyuasin sangat dirugikan dari segala sektor pembodohan, pemiskinan hingga keterbelakangan secara emosional sementara atas kewajiban yang harus ditunaikan merasa tidak ada beban.


Sejauh pengetahuan dan yang tim investigasi temukan di semua jalan di Kabupaten Banyuasin Sumsel belum ada satu jalan pun yang dapat dinilai baik kini Kab, Banyuasin suda berusia 17 tahun.
Barmacam macam sumber :http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2019/02/coretan-lirih-tak-bermakna-namun-sangat.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html?m=1https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190207192744-12-367308/icw-sektor-anggaran-desa-jadi-yang-paling-korup-di-2018https://www.metrotubei.com/2017/08/13/icw-kades-dalam-dana-desa-banyak-membuat-mark-anggaranhingga-laporan-fiktif/http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.htmlhttp://www.adaberitanet.com/index.php/home/berita/1875#https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/111~PMK.04~2013Per.HTM 
Sesuai dengan Besaran DD di setiap desanya Alokasi ADD Untuk Tahun 2018 di setiap desa se Indonesia ; https://www.scribd.com/document/363436641/Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1
Dan ini 15 Poin Temuan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Banyuasin. https://id.scribd.com/document/381611021/Hasil-penelitian-dan-temuan-Penyelewengan-KKN-DD-di-Kabupaten-Banyuasin-Sumsel.
1 Desa Tebing Abang,
2 Desa Pagar Bulan,
3 Desa Lebung,
4 Desa Tanjung Tiga,
5 Desa Tanjung Pasir,
6 Desa Penandingan,
7 Desa Muara Abab,
8 Desa Sukarela.

Desa Tebing Abang ;
552 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan penghubung Desa Rantau Bayur ke Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 185.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
553 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan jalan Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
Tahun 2019 ;
941 Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 195,00 JT Pekerjaan Konstruksi Seleksi March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERHUBUNGAN
1160. Pengecoran Jalan Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 190,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
1183. Pengecoran Jalan Desa Tebing Abang Dusun I Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Desa Pagar Bulan ;
554 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jalan Desa Pagar Bulan, Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

Desa Lebung;
52 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pemasangan Lampu Jalan dan Penambahan Tiang Lampu di Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
173 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Lingkungan Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
555 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
750 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD.
Di Tahun 2019;
751 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD.Tahun 2019 ;
574 Lanjutan Pengecoran Jalan Poros Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 400,00 JT Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
665 Pemasangan Plapon Masjid Asror Desa Lebung Kec. Rantau bayur 100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
887. Pembangunan Musholah Dusun I Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1009. Pembuatan Waduk untuk Irigasi Pertanian Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
1164 Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Desa Tanjung Tiga ;
176 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Tiga Dusun 02 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
177 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Tiga Dusun I Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
618 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dusun I ke Dusun II Desa Tanjung Tiga Kec. Rantau Bayur 185.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

Desa Tanjung Pasir ;
65 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pembangunan Sumur Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
175 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Pasir Dusun 01 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
178 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Pasir Dusun 2 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
519 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan pengerukan alur sungai jawa Desa Tanjung Pasir, Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
DESA TANJUNG PASIR.2019
883 Pembangunan Menara Masjid Al-muhajirin Desa Tanjung Pasir kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Desa Penandingan ;
179 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Cor Beton Jalan Dalam Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
181. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Desa Penandingan Dusun I RT. 1 Kec. Rantau Bayur 180.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
261 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pembangunan Jembatan Desa Penandingan Rt. 05 Kec. Rantau Bayur 100.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
DESA PENANDINGAN.Tahun 2019 :
561. Lanjutan Pembangunan Jembatan Lorong Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur 100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Desa Muara Abab ;
181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Desa Penandingan Dusun I RT. 1 Kec. Rantau Bayur 180.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
808 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Muara Abab Kec. Rantau Bayur 100.000.000 Pengadaan Langsung APBDP.

Desa Sukarela ;
549 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan dalam Desa Sukarela Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
Di TAHUN 2019 APBD;
657. Pemasangan Lampu Jalan Umum Eks. DKI Jakarta di Desa Sukarela dan Dusun IV Semuntul Kec. Rantau Bayur 140,00 JT Jasa Lainnya Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
967. Pembentukan Badan Jalan Desa Sukarela Sampai Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur 190,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
1135. Pengecoran Jalan Dalam Desa Sukarela Kec. Rantau Bayur 100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
1181. Pengecoran Jalan Desa Sukarela Dusun II Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Lalu di mana Dana Desa Nya..????

Sementara kita sama-sama ketahui, hampir semua jalan arus transportasi di Kabupaten Banyuasin ini Rusak Parah hingga tergolong tidak layak jalan ; https://www.tribunus.co.id/2019/06/add-dihapuskan-yang-katanya-untuk.html?m=1


Jalan Penghubung Kecamatan Air Salek, Pulau Rimau, Tungkal Ilir dan Rantau Bayur

Kemarin kita saksikan sendiri Para kepala desa bernegosiasi dengan beberapa orang staf di OPD dalam hal fee dari pekerjaan satu pekerjaan bermuka dua (APBD&DD) Tahun anggaran 2018-2019.

Dan Kasus KKN Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Pada 8 Desa Di dalam Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2018 - 2019.

Dari ke delapan desa ini di dalam kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin sumsel. dan dana kesehatan yang bersumber dari APBN/APBD Kab, Banyuasin diduga terjadinya tumpang tindih." penegak hukum, Inspektorat, Kepolisian (Tipikor), Kejaksaan (Pidsus), Hingga KPK.

Kita sudah minta untuk tidak mengulur ngulur waktu dalam penindakan secara hukum dan tidak ada tebang pilih serta pengecualian sesuai yang diamanatkan oleh UUD,45 bahwa setiap warga Negara dengan kedudukannya menjunjung tingga dan setara di mata Hukum namun seruan itu tidak diindahkan sama sekali tentu dapat diidentifikasi dengan kebungkaman aparat penegak hukum tersebut itu suatu bukti keterlibatan dan pelanggaran hukum bagi aparat penegak hukum.

REALISASI PENGGUNAAN DANA PIRA DPRD BANYUASIN SUMSEL TAHUN 2018.
No. OPD. Nilai pagu. JUMLAH PAKET.
Baca selengkapnya »
di Tidak ada komentar:
Label: , ,

Selasa, 26 Februari 2019

BUKTI DAN REALISASI DUGAAN KKN 866 PAKET PENGADAAN DAN PEKERJAAN LANGSUNG PL KABUPATEN BANYUASIN 2018


1.1. BANYUASIN 19 JANUARI 2019
Perihal    : Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
Lampiran  : Terlampir.

Kepada Yth :
-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
Kapolri,
-Kapolda Sumsel,
-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
-Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin,
-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan
-Ketua Ombudsman RI.

Baca selengkapnya »
di Tidak ada komentar:
Label: , , , , ,
Lokasi: Kabupaten Banyuasin
Langganan: Postingan (Atom)

TOPIK MINGGU

KEPENGURUSAN BALADHIKA KARYA KABUPATEN BANYUASIN

SURAT KEPUTUSAN : Nomor : SK/42/DEPIDER/BK/VI/2016. TENTANG KEPENGURUSAN BALADHIKA KARYA KABUPATEN BANYUASIN.  "MAJU TERUS PANTANG MUND...