Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 23 November 2019

Kepada Yth ; Kepala DPPKAD Kab, Banyuasin, Bapak SUBAGIO. INSPEKTUR INSPEKTORAT Kab, Banyuasin, Bapak SUBAHAN.



Pengkalan Balai Jumat 22 November 2019
Nomor : 0012/TBS/BIRO-SMSL/2019
Prihal       : Konfirmasi
Lampiran : Terlampir


Kepada Yth ;
Kepala DPPKAD Kab, Banyuasin, Bapak SUBAGIO.
INSPEKTUR INSPEKTORAT Kab, Banyuasin, Bapak SUBAHAN.



BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Publik mempertanyakan proses dan mekanisme pencairan suatu kegiatan pada OPD di pemerintah daerah Banyuasin sampai bisah dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPPKAD Kab Banyuasin Sumsel, Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 04/PMK.07/2008, Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Sepertinya plong begitu saja berkas SP2D pencairannya, baik kegiatan infrastruktur maupun struktur yang berjenis program seperti pengadaan swakelola, dan pencairan dana publikasi, kenapa bisa dibilang begitu karena diduga sangat banyak pekerjaan yang Fiktif Pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.

"Kalau sudah seperti ini sudah pasti berkas pengajuan pencairannya bermasalah.

Suatu contoh pencairan dana publikasi untuk media massa seperti nya ada masalah Pak. Masak anggaran sebesar itu direalisasikan hanya Rp.500.000.000, saja padahal saya lihat nilai anggarannya hampir Rp.10 M. baik kominfo maupun Sekwan DPRD. Ini lah faktor jebolnya keuangan daerah membengkaknya pinjaman (hutang) besarnya pembayaran suku bunga.

Dengan nilai anggaran entah berapa lagi yang jelas dikalkulasikan setiap media nya mendapat bajet Rp.7500.000, (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk satu tahun..??? Itu artinya tidak terpenuhi nya sistem pemerintahan yang terbuka untuk publik pada Pemkab Banyuasin Sumsel dan bersih dari KKN. Lalu prosedur pencairannya gimana tuh, Pak" .. Mohon penjelasannya..??


Pengkalan Balai Jumat 22 November 2019
Roni Paslah
Konfirmasi media tribunus.co.id



Bahan Pertimbangan;








Daftar Berita Yang Belum Ada Tindak Lanjut Dari APH; Berita tribunus.co.id


































Sudah terjadi Maladministrasi dilakukan Oleh Oknum Polres Banyuasin Diduga menerima suap;

Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum;


Kapitalisme Menguasai Segala Sektor di Sumatera Selatan.












TERJADI LAGI DAN TERUS TERJADI, Pembangunan Jalan Poros Pulau Rimau Rp.19,92 M Sepanjang 5 KM Dinas PUTR APBD 2019 Sudah Retak dan Mengelupas https://www.tribunus.co.id/2019/10/terjadi-lagi-dan-terus-terjadi.html


Korupsi Anggaran Publikasi 2018 Untuk Media Massa Pemkab Banyuasin Terbongkar https://www.tribunus.co.id/2019/10/korupsi-anggaran-publikasi-2018-untuk.html




Berita Kasus KKN Dana Desa (DD) Kabupaten Banyuasin Sumsel Belum Tersentuh Hukum :

















Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum;




"Dokumentasi media tribunus.co.id Biro Sumsel"


Selasa, 26 Februari 2019

BUKTI DAN REALISASI DUGAAN KKN 866 PAKET PENGADAAN DAN PEKERJAAN LANGSUNG PL KABUPATEN BANYUASIN 2018



1.1. BANYUASIN 19 JANUARI 2019
Perihal    : Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
Lampiran  : Terlampir.

Kepada Yth :
-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
Kapolri,
-Kapolda Sumsel,
-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
-Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin,
-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan
-Ketua Ombudsman RI.

TOPIK MINGGU

KEPENGURUSAN BALADHIKA KARYA KABUPATEN BANYUASIN

SURAT KEPUTUSAN : Nomor : SK/42/DEPIDER/BK/VI/2016. TENTANG KEPENGURUSAN BALADHIKA KARYA KABUPATEN BANYUASIN.  "MAJU TERUS PANTANG MUND...